PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,16 detik
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
... GEOSPASIAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara ...
... 2015, No.90 2 4. ...
... Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan InaGeoportal; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG MEKANISME PERAN ...
... waktu yang relatif lama. 4. ...
... 2015, No.90 4 (2) Laman InaGeoportal beralamat di http://portal.ina-sdi.or.id (3) Laman InaGeoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. (4) Tata ...
... Cara penggunaan InaGeoportal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala tentang Petunjuk Teknis Penggunaan InaGeoportal. ...
... g. nama instansi atau organisasi. (4) Tata cara pendaftaran Pemetaan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ...
- Download :
- Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2015.pdf
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. ...
... Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berrita Negarra Repubik Indonesia Tahun ...
... Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961 ...
... Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 1 1 BUPATI SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...
... DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIKKA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan ...
... Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Mengingat : 1. ...
... Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 1 26 5 2 1 02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 5 2 1 03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan 5 2 1 04 Belanja ...
... 08 Belanja Bendera / Umbul – umbul / Spanduk 5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5 2 1 10 Belanja Obat-obatan 5 2 1 11 Belanja Pakan Hewan / Ikan, Obatobatan Hewan 5 2 1 12 Belanja Pupuk ...
... /Obat-obatan Pertanian 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 5 2 2 03 ...
APBD
Pajak dan Retribusi Daerah
... Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Ta h u n 2 0 1 4 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 3 Tahun. 2 0 1 0 t e ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463); ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN I. ...
... Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada pasal 9 ayat (3) huruf g menyebutkan bahwa nilai jual hasil pengambilan mineral ...
... Dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak sesuai lagi dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga ...
... BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TEN TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN ...
... kewenangan provinsi yang pengaturannya diatur melalui Peraturan Gubernur; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak sesuai ...
... dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang ...
- Download :
- (365) PERDA_NOMOR_1_TAHUN_2019.pdf
Perpajakan
... 1950. (2) Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang bagian-bagian dari kekayaan yang harus diperhatikan untuk dimasukkan dalam neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 dan tentang nilai dari sudut perusahaan ...
... 10 Maret 1950. (4) Penetapan daripada pengenaan-pengenaan pajak untuk masa-masa seperti yang dimaksudkan pada ayat 3 oleh Menteri Keuangan dapat diserahkan kepada penjabat yang lain daripada Kepala Inspeksi ...
... ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (5) Pengenaan-... ...
... Pasal 4 diubah seperti berikut: Ayat-ayat 2, 3, 4 dan 5 yang ada dihapuskan dan diganti dengan empat ayat baru, yang berbunyi seperti berikut: " (2) Biaya-biaya pendirian dan biaya-biaya perluasan dari ...
... modal dibolehkan untuk dikurangkan sesuai dengan potongan menurut pembukuan. (3) Dari jumlah keuntungan-keuntungan kotor dari perusahaan selanjutnya dipotongkan apa yang, dengan memperhatikan peraturan-peraturan ...
... mengenai kemakmuran Indonesia, Menteri Keuangan dapat mengadakan peraturan-peraturan yang menyimpang dari apa, yang dimaksud dalam ayat di muka. (5) Pula dipotongkan apa yang menurut adat kebiasaan dagang ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING ...
... Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan ...
... "Directeur van Financien Menteri Keuangan" atau "Directeur" b. "Hoofdinspecteur van Financien" Kepala Jawatan atau "Hoofdinspecteur" Pajak" c. ...
Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Pemerintah
... Nomor 4400); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahim 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Btik Pegawai Negeri Sipil (Lembsuran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahim 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Keija ...
... Salinan BADAN STANDARDISASI NASIONAL PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR ITAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2017-2019 DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional 2017-2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran ...
... - 3 - E:\SK Kris\Perka\2017\Perka No 1 tahun 2017 (Salinan).doc 9. ...
... Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan ...
... Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL ...
- Download :
- Perka BSN 1 Tahun 2017.pdf
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran ...
... kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); ...
... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 13. ...
... kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan c. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, ...
... (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ...
... ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD. (4) Apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat salah satu anggota Direksi ...
... Pasal 21 Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. ...
... BAB VII ANGGARAN DASAR BUMD Pasal 24 (1) Anggaran dasar BUMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pendiriannya. (2) Perubahan anggaran dasar BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ...
- Download :
- Perda Nomor 1 Tahun 2022.pdf
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
... Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman ...
... Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman dan landasan hukum terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, ...
... penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. ...
... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 15. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 ...
... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 16. ...
... akuntabel. (2) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ...
... Pasal 11 Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan BAB V PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN Bagian Kesatu Penerimaan dan Penyimpanan Pasal 12 ...
... (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). ...
Kebijakan Akuntansi
... Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana ...
... telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
... Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana ...
... telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
... Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebgairnana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri DalarnNegeriNomor21Tahun 2011tentang ...
... Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyarnpaiannya; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nornor02Tahun ...
... Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor02); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor05Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2 ...
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan