... Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Peyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1999 Nomor 07 Seri B Nomor 03); b. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1999 Nomor 08 Seri B Nomor 04); c. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 06); ...

... 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan ...

... b. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai ...

... Undang Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 4. ...

... 4 27.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 28 ...

... ); 33.Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 34.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan ...

... Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4); 36.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1213); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI ...

... dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RSUD RADEN MATTAHER ...

... 122 GUBERNUR JAMBI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA ...

... ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Darurat 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi ...

... 322 Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ...

... DIANTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR : 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : (2-17/2019) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 4, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 40 Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 3. Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); . ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 4. ...

... BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR I TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN SKEMA NON TUNAI PADA PERSEROAN TERBATAS ...

... Bank Aceh Syariah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ...

... Undang-Undang Nomor 14 ‘Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai ...

... Bank Aceh Syariah adalah BUMA yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan ...

... TAHUN 2016 tanggal 28 Juni 2016. 7. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. 8. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70); 4 ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19); 12. ...

... PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE Menimbang Mengingat PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE, : a. bahwa dengan ...

... berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ...

... Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 1 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. ...

... (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah TingKat II Bukittinggi Tahun 1998 Nomor 10 Seri A Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. ...

... Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, maka diperlukan penyesuaian dan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kota ...

... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2003, untuk itu perlu diganti dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ...

... dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. ...

... telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 ten tang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana. clan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ...

... Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); 2 ~ - ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Si tem Informa i Organisasi Kemasyarkatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052); 10. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

... KOTA LUBUKLINGGAU Menetapkan dan WALI KOTA LUBUKLINGGAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDMN. ...

... SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ----KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALi KOTA LUBUKLINGGAU, a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman ...

... 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapk~ kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan ...

... Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perl',t t, menetapkan Peraturan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 8. 9. ...

... 4829); Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan ...

... tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 06); Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 ...

... 1 BUPATI BANTUL PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN DINI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...

... 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN DINI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA. I. ...

... Daerah Kabupaten Bantul terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bantul sebagaimana diamanatkan ...

... juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,^ ...

... Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Utara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

... KABUPATEN MINAHASA UTARA dan BUPATI MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING BAB I KETENTUAN ...

... UMUM Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang ...

... Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA, Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan ...

... Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahur2012 tentenq Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempe\e™Tena^ Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal 13anuar, ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ...

... 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 27. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan ...

... Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah ...

... Kota Palangka Raya Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA dan WALIKOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Tahun 2016 Nomor 1037); 12. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...

... BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA ...

... , Menimbang : bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. ...

... Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. ...