... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398 ); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 ...

... ); 2. ...

... Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Dipindai dengan CamScanner ...

... Nornor 45) diubah, hingga b rbunyi sebagai berikut : Pa 19 ( 1) D 1 m hal Pirnpinan DPRD tidak m nggun kan k nd r an din j batan b gi pimpinan DPRD ebagaimana dimak ud dib rikan tunjangan transportasi. (2) ...

... P sal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... EI RETARI KABUPAT ETIAWAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 N M R f Dipindai dengan CamScanner ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang ...

... Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) 11. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah ...

... dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1) ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2); 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 16, ...

... Mengingat -2- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); ...

... DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang ...

... Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan ...

... BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 1 TAHUN TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2011 ...

... TENTANG PAJAK DAE RAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, - Menimbang a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Ten tang Pajak ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas urusan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...

... Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3723); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia ...

... Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. 7. ...

... Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. 8. ...

... PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), antara ...

... Nomor 4183); 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana ...

... telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16); PERATURANBUPATIKEPULAUANTALAUD ...

... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor221); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); MEMUTUSKAN: PENDELEGASIAN WEWENANG ...

... mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 2 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku U saha untuk memulai dan ...

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pendelegasian W ewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah ...

... Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 Nomor ... ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... KAMAGI BERIT A DAERAH KABUP ATEN KEPULAUAN T ALAUD T AHUN NOMOR ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan a. bahwa berdasarkan ...

... ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 19. ...

... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 lQ); 22. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); ...

... Qanun Aceh Nomor 1 1 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tembahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang ...

... Tahun 2010 Nomor 03). ...

... perundang-undangan dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 2. ...

... UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam secara terpadu merupakan salah satu ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lf-ngkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... , , WALIKOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH PERATURANWALIKOTALHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUANKEUANGANDAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN2018 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~ - 1 - ...

... BABI KETENTUANUMUM Pasal I Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

... Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, Pasal 36 hingga Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 ...

... tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah ...

... RETARIS DAERAH KABUPATEN - ENE DAN KEPULAUAN, 'I' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 1 REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINS! ...