PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,033 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 17. ...

... BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ...

... Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); ...

... 4 dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325); 22. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 23. ...

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERDA Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... 2019, No.76 -2- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id ...

... PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN ...

... kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kerja ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id ...

... 2019, No.76 -3- Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 10. ...

... Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 283); MEMUTUSKAN ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenkes No. 96 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018
Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal

APBD Hak Asasi Manusia Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi UTTP ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388); 12. ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281); 5. ...

... Indonesia Paragraf 3 Pegawai Berhak Pasal 19 (1) UTIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang secara berkala. (2) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ...

... ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat ( ...

... 2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang- undangan. (4) Terhadap UTIP yang ditera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...

... sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan (Lembaran ...

... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2016
Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 19. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 20. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 21. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 14. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan ...

... 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015
PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINTAN

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Nomor 3896), 2. ...

... Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum: 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 - tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ...

... Jas TIA BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Menimbang KABUPATEN BINTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata b. dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik, - bahwa berdasarkan Pasal 2 ...

... ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk c. ...

... 6 Ki BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 2 Januari 2015 M SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN LAMIDI Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 2 Januari 2015 BIN LH A ANSAR AHMAD -. ...

... BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 1 ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATENSUMENEP

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2012
RETRIBUSI DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... • • - 2 . 8. ...

... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tc hun 2008 Nornor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indor esia Nomor 4844); 10. ...

... Undang-Undang Norn ir 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik · (Lembaran Negara F epublik Indonesia Tahun 2009 Nomorl 12, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nornor 5038); 13. ...

... Peraturan Pemerintah \Jomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran N �gara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Norn r 4230); 20. Peraturan Pemerintah I epublik Indonesia. ...

... Peraturan Menteri I )a lam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tek us Pengelolaan Barang Milik Daerah; 25. ...

... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17 /MEN/2006/ TE ,1tang Usaha Perikanan Tangkap. Deng 1n Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RA �AT DAERAH PROVINS! ...

... . � - ----- sebagaimana telah ,iubah terakhir denqan F:::;aturan oaeren Nomor 10 Tahun 20C l; c. Peraturan Daerah Pr .vlnsl Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Trayek; d. ...

... Peraturan Daerah Pr )pinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi f elayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah · dengan Pe rat .iran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Norn or 6 Tahun 2005; ...

... Peraturan Daerah Pr iplns: Sulawesi Utara Nomor 13 tahun 2000 tentang Usaha P erlkanan Di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana telah :liubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nome ,r 23 Tahun ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2017
Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391); 17. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 ...

... ~ 1 ~ BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang ...

... bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang ...

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021
Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Sumatera Utara

Kesehatan COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... 2019 (COVID-19) DI PROVINSI -3 Instruksi Presiden Republ tentang Peningkatan Disip Kesehatan dalam Pencegah Disease 2019: Peraturan Menteri Dalam tentang Pembentukan Negara Republik Indone k Indonesia ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Pembentukan Produk H Republik Indonesia Tahun Peraturan Menteri Dalam tentang Percepatan Penar di Lingkungan ...

... Pemerintal Indonesia Tahun 2020 Non Menter HK.01.07/MENKES/413/2 Keputusan dan Pengendalian Corona Peraturan Daerah Nor Pembentukan dan Susu Sumatera Utara (Lembarai Tahun 2016 Nomor 6, Tar Sumatera Utara ...

... Mengingat -2 Pasal 18 ayat (6) Undan Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah Otor Peraturan Pembentukan P Negara Republik Indon Tambahan Lembaran Ne 1103), Undang-Undang Nomor Penyakit ...

... Negara Republik tentang Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4723), bp Tahun 2009 tentang Kesehatan ik Indonesia Tahun 2009 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang nbaran Negara Republik ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia| Nomor 6236), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran ...

... Dalam Peraturan Daerah ini y 1. 2. 10. |: KETENT P Daerah adalah Provinsi Su Pemerintahan Daerah & oleh Per Perwakilan Rakyat Daerah! ...

... Indonesia Tahun a Kesatuan Republik Indonesia lam Undang-Undang Dasar Negara 1945. ...

... 12 Tahun 2020 mor tentang 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan