Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,079 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 01 Tahun 2016

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 8. ...

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas ...

Hal. 3, File: PERBUP No. 1 Tahun 2016.pdf

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 6. ...

Hal. 2, File: PERBUP No. 1 Tahun 2016.pdf

... Peraturan Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapasitas Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan ...

... Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1094); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN ...

... (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak ...

Hal. 4, File: PERBUP No. 1 Tahun 2016.pdf

Download :
PERBUP No. 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2016/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

ABSTRAK:

bahwa pengaturan nilai dan besaran kapitasi telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Tata Layanan Dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan di bidang Penetapan Besaran Kapitasi.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP Nomor 72 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP No. 111 Tahun 2013; PP No. 32 Tahun 2014; Permenkes No. 19 Tahun 2014; Perda Kab. Lebak No. 10 Tahun 2007; Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup Lebak No. 19 Tahun 2014 yaitu ketentuan Pasal 18 ayat 1 tentang besaran klaim nilai kapitasi di puskesmas/FKTP dan menghapus pasal 18 ayat 2; serta mengubah ketentuan Pasal 20 tentang klaim dana non kapitasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Lebak No. 19 Tahun 2014
Peraturan BPJS yang mengatur tentang penetapan besaran tarif kapitasi; Peraturan BPJS yang mengatur tentang penetapan besaran klaim dana non kapitasi.
5 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1962

Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 1 TAHUN 1962 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Membatja : Surat dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan ...

... Bahwa demikian itu dianggap penting untuk mendjadi tauladan bagi Setiap Warga Indonesia ; Mengingat : 1. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ; 2. ...

... Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 2 Djanuari 1962 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t.t.d. SUKARNO ...

Hal. 1, File: Keppres No 1 Tahun 1962.pdf

Download :
Keppres No 1 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ...

Hal. 2, File: 85Perwal No. 1 TAhun 2015.pdf

... 2. ...

... dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Mengingat: 1. ...

Hal. 1, File: 85Perwal No. 1 TAhun 2015.pdf

... Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan Kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah Bidang ...

... Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... pengembalian pinjaman 2 (dua) tahun setelah jatuh tempo dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh pinjaman untuk periode berikutnya . ...

Hal. 9, File: 85Perwal No. 1 TAhun 2015.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012

Download :
85Perwal No. 1 TAhun 2015.pdf

Abstrak

PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN - PETUNJUK PELAKSANAAN

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2015/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, dipandang perlu memberikan pinjaman modal ketahanan pangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Petemakan dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan ;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pinjaman modal, plafond pinjaman, jangka waktu dan bunga pinjaman, persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman modal, kewajiban peminjam, pengembalian kredit ketahanan pangan, penanganan pinjaman bermasalah, pembebasan pembayaran, tim teknis, sanksi administratif, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012 dicabut.
9 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah ...

... Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Berita Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ...

Hal. 3, File: Perda APBD 2022.pdf

... 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah ...

... Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik ...

Hal. 2, File: Perda APBD 2022.pdf

... dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264 ); 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun ...

... 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ...

... Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ...

Hal. 1, File: Perda APBD 2022.pdf

Abstrak

apbd 2022

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NO. 165, 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
UU Nomor 1 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP 23 Tahun 2005; PP 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Kep. Gubernur Maluku Utara No. 215/KPTS/MU/2022; Perda No. 20 Tahun 2007.
Peraturan daerah ini mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Halmahera Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2019

Tambahan Pengahasilan Beban Kerja Pada Pemerintahan Ogan Komering Ulu Selatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 23 Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 4 Peraturan ...

... Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 5. ...

Hal. 2, File: perbup-no-1-2019.pdf

... dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ...

... 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada ...

... Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), ...

Hal. 1, File: perbup-no-1-2019.pdf

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kcrja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan ...

... 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ...

... Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. L ...

Hal. 8, File: perbup-no-1-2019.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan produk hukum daerah pada pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017

Download :
perbup-no-1-2019.pdf

Abstrak

TAMBAHAN - PENGAHASILAN BEBAN KERJA - PADA PEMERINTAHAN - OGAN KOMERING ULU SELATAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Pengahasilan Beban Kerja Pada Pemerintahan Ogan Komering Ulu Selatan

ABSTRAK:

Bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil yang memegang jabatan struktural tertentu,perlu di tetapkan besaran tambahan penghasilan
UU No 37 Tahun 2003;UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana dengan Peremendagri No 21 Tahun 2011; Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 38 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Perbup No 12 Tahun 2018;
Tuijuan ,Ruang Lingkup dan Besaran,Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja,Mekanisme ,Pembayaran,Alokasi Anggaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan produk hukum daerah pada pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017
9 hlm, Lampiran : 2 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia T^un 1999 Nomor 54, Tambahaji Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. ...

Hal. 2, File: Perda Buton Utara No.01 Tahun 2016.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 16. ...

Hal. 5, File: Perda Buton Utara No.01 Tahun 2016.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955 ...

... ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092); ...

Hal. 4, File: Perda Buton Utara No.01 Tahun 2016.pdf

Download :
Perda Buton Utara No.01 Tahun 2016.pdf

Abstrak

rETRIBUSI - KEKAYAAN - DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2016/ NO. 1, LL 11 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa pemakaian kendaraan dan alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, belum mencakup keseluruhan jenis dan tarif kendaraan serta alat berat yang tersedia sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif pemakaian kendaraan dan alat berat dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan Tarif Pemakaian Kendaraan dan Alat Berat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 2. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

Hal. 2, File: PERBUP_NO_1_TAHUN_2020_INSPEKTORAT_DAN_LAMPIRAN.pdf

... BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ...

Hal. 1, File: PERBUP_NO_1_TAHUN_2020_INSPEKTORAT_DAN_LAMPIRAN.pdf

... Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 2 Januari 2020 BUPATI BANYUWANGI ...

... ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 2 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Ttd. H. ...

... MUJIONO BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 1 ...

Hal. 8, File: PERBUP_NO_1_TAHUN_2020_INSPEKTORAT_DAN_LAMPIRAN.pdf

Download :
PERBUP_NO_1_TAHUN_2020_INSPEKTORAT_DAN_LAMPIRAN.pdf

Abstrak

SOTK

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun No 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan instansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, serta untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 71) diubah sebagai berikut : 1. Diantara Pasal 2 ayat (5) huruf e dan huruf f disisipkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf ea dan huruf eb; 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 2A dan 2B; 3. Diantara Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni ea dan ketentuan pada ayat (4) diubah, serta ketentuan pada ayat (5) dihapus; 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; 5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 10A; 6. Ketentuan diantara Pasal 11 diubah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2013

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... � �� TAHUN SKENARIO 1: OPTIMIS SKENARIO 2: PESIMIS SKENARIO 3: MODERAT WISNUS WISMAN JUMLAH WISNUS WISMAN JUMLAH ...

... 689.651 6.896.512 2018 11.113.315 1.234.813 12.348.128 4.754.330 528.259 5.282.589 6.672.376 741.375 7.413.751 2019 12.780.313 1.420.035 14.200.347 4.930.417 547.824 5.478.241 7.172.804 796.978 7.969.782 2020 ...

... SKENARIO 1: OPTIMIS SKENARIO 2: PESIMIS SKENARIO 3: MODERAT WISNUS WISMAN JUMLAH WISNUS WISMAN JUMLAH WISNUS WISMAN JUMLAH 2011* 2.804.056 147.582 2.951.638 2.804.056 147.582 2.951.638 2.804.056 147.582 ...

Hal. 54, File: PERDA 01-2013 RIPPDA.pdf

... �� TAHUN ...

... SKENARIO 1: OPTIMIS SKENARIO 2: PESIMIS SKENARIO 3: MODERAT MENGINAP TIDAK MENGINAP JUMLAH MENGINAP TIDAK MENGINAP JUMLAH MENGINAP TIDAK MENGINAP JUMLAH 2011* 4.076.072 2.951.638 7.027.710 4.076.072 2.951.638 ...

... 10.610.019 2018 12.348.128 6.648.992 18.997.120 5.282.589 2.844.471 8.127.060 7.413.751 3.992.020 11.405.770 2019 14.200.347 7.646.341 21.846.688 5.478.241 2.949.822 8.428.063 7.969.782 4.291.421 12.261.203 2020 ...

Hal. 53, File: PERDA 01-2013 RIPPDA.pdf

... 2 �� ...

Hal. 2, File: PERDA 01-2013 RIPPDA.pdf

Download :
PERDA 01-2013 RIPPDA.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2013

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ...

... Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116); 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. ...

Hal. 3, File: 2 TAHUN 2013 _PENY.pdf

... 2 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasa Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: 2 TAHUN 2013 _PENY.pdf

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 20132012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN, Menimbang : a. bahwa kekayaan seni budaya ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); ...

Hal. 1, File: 2 TAHUN 2013 _PENY.pdf

Download :
2 TAHUN 2013 _PENY.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 1 Tahun 2012

Perubahan Ketiga atas Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab. Banyuasin

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 12. ...

Hal. 2, File: 1-13-RAPERDA-TENTANG-ORGANISASI-DINAS-TH-2011-FINAL-sudah-Edit-Febri.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. ...

... terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. ...

Hal. 1, File: 1-13-RAPERDA-TENTANG-ORGANISASI-DINAS-TH-2011-FINAL-sudah-Edit-Febri.pdf

... Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 13); b. Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 7); diubah sebagai berikut : 1. ...

... Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin yang berbentuk Dinas, terdiri dari : 1. ...

... Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Pendidikan; 6. Dinas Pertanian dan Peternakan; 7. ...

Hal. 3, File: 1-13-RAPERDA-TENTANG-ORGANISASI-DINAS-TH-2011-FINAL-sudah-Edit-Febri.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-ORGANISASI-DINAS-DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab. Banyuasin

ABSTRAK:

Berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali; Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No. 41 Tahun 2007, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banyuasin No. 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .