... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5145); 10 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5094); 10. ...
... 2Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1660); 3. ...
... dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5475); 5. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5063); 8. ...
... 1 BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA, Menimbang ...
... sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia SALINAN ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai”, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di Daerah
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 tahun 2006, UU No. 44 Tahun 2008, UU No. 22 tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 6 Tahun 2010, Kepmendagri No. 7 Tahun 2003
Sistematika perda ini adalah sebagai berikut:
1.Ketentuan Umum
2. Tertib Jalan dan Angkutan Umum
3. Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum
4. Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
5. Tertib PKL
6. Tertib Sosial
7. Tertib Minuman Keras dan Pemakaian Lem
8. Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadhan
9. Penertiban Tempat Hiburan
10. Penertiban Rumas Kos/Sewaan
11. Penertiban Perdagangan Hewan Non Ternak
12. Sanksi Administratif, Biaya Penegakkan/Pelaksanaan Perda dan Sanksi Administratif Penahanan Sementara Identitas
13. Penertiban dan Pengawasan
14. Ketentuan Penyidikan
15. Ketentuan Pidana
16. Pembinaan dan Pengendalian
17. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan No. 1 Tahun 2012
... Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5049); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengeIolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 4578) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 4578) ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; c. bahwa berdasar pertimbangan ...
... Asli Daerah (PAD) bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 1. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. ...
... Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan. ...
... Diundangkan di Bangkalan Pad ---=---- 2 6 JAN 2012 KABUPATENBANGKALAN L DJAMAL SERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR 1 /E ...
... MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIAPERATURAN MENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 201 1 TENTANG /-) JABATAN ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lem baran Negara Nomor 3041 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun ...
... 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3890); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135) ...
... Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Memperhatikan : 1. ...
... Usul Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan suratnya Nomor B.98lMEN-KP/11/2010 tertanggal 15 Februari 2010; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1977 Nomor I I, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098) sebagaimana ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5121); 7. ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332); ...
Permen PAN & RB No. 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
Hukum Pidana, Perdata, dan DagangBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6573); 5. ...
... RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 2130); 8. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); 9. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5248); Ippp ...
... 3 BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. ...
... Indonesia. 2. ...
... Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 16. ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Lampung Barat No. 1/2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Guna menjamin hak masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Barat dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum maka perlu dilaksanakan upaya pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Bantuan Hukum merupakan salah satu tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat di daerah yang memiliki masalah hukum. Kondisi sosial masyarakat yang belum memiliki pemahaman hukum secara komprehensif dapat memicu masalah-masalah hukum di masyarakat sehingga pemerintah daerah dirasa perlu untuk memberikan bantuan hukum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4844); 5. ...
... PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesia Nornor 416/Menkes/Per/ 11/2011 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (PERSERO); 15. ...
... PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesiaNomor 903/Menkes/Per/V /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Keschatan Masyarakat; ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repbulik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4279); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4431); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah ...
... 3 RAR J KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Dacrah adalah Kota Semarang. 2.. ...
... Keputusan MenteriKesehatanNomor 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedornan Pcnctapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum; 17. ...
... Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kata Semarang Nornor l); 18. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja RSUD Kata Semarang sebagai Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka perlu didukung peningkatan kesejahteraan karyawan RSUU Kata Semarang yang proporsional berdasarkan prestasi kerja,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu ditinjau kembali;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tcrsebut diatas maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Semarang sebagai Badan Layarian Umum Daerah (BLUD)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ,Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor
416/Menkes/Per/ 11/2011,Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V /2011, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
361/MENKES/SK/V/2006, Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 11 Tahun 2006,Peraruran Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0714/2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, azas dan ruang lingkup, remunerasi, akuntabilitas kinerja dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2018
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); 4. ...
... Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 5); 5. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ...
... /JASA KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 1 Tf,HUN 2018 BUPATI PURWOREJO PROVINS! ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1 SEKRE'TARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, ttd SAID ROMADHON Diundangkan di Purworejo pada tanggal 2 Jnnunr• 2018 AGUS BASTIAN tid BUPATI ...
... Pasal 23 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten ...
... Purworejo Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan terintegrasi dan bahwa dalam pengadaan barang/jasa lebih terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan guna dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan cfektifitas dalam tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Tahun Purworejo Pembentukan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupeten Purworejo dan perubahan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan tentang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 ;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo yang meliputi Pembentukan, Maksud dan Tujuan, Kedudukan ULP, Keanggotaan ULP, Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan ULP, Perangkat Organisasi ULP, Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP, Tata Kerja, dan Anggaran ULP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri ...
... Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 1221); 7. ...
... Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Repubulik IndonesiaNomor 4180); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234 ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 7. ...
... Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Repubulik IndonesiaNomor 4180); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234 ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 7. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk Menindaklanjuti Ketentuan dalam Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Maka perlu diatur tentang tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamandau; b. Bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan dan Kebutuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa DI Kabupaten Lamandau Perlu diubah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemilihan Kepala Desa; Bab III Tahap Pencalonan; Bab IV Tahap Pemungutan Suara; Bab V Tahap Penetapan; Bab IV Pengawasan Pemilihan Kepala Desa; Bab V Sanksi Pelanggaran; Bab VI Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
98 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2018
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5533); ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 547); ...
... Pemerintah Pusat adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ...
... Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945. 2. ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945. 3. ...
... BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 189 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan ...
... Pasal 190 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... SUARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2018 ...
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Barang Milik Daerah; Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Pengadaan; Penerimaan dan Penyaluran; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pengendalian dan Pengawasan; Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada OPD Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah; Ganti Rugi dan Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
-
-
65
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2013
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4502) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4577) ; 20. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234) ; 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor13 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; 3. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3312) sebagaimana telah diubah ...
... Negara RepublikIndonesiaNomor 3569); SALINAN ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Paraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2012.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2012
Peraturan ini memuat mengenai alokasi dana beserta dengan pertanggungjawabannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat