... Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 ); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Per-undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 8. ...

... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297); 14. ...

... Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. ...

... Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala. 2. ...

... penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20 I 7 tentang Pcngelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 6057); ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Uodang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 2. ...

... Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3 ...

... 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; BUPATI SAROLANGUN, OENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROI..ANOUN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANO HAK ...

... disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan e. pakaian yang bercinlcan khas daerah disediakan I [saru) pasang dalam I (satu) tahun. (2) Pakaian dinas dan atribut seba.gajmana dimaksud pada ayat ...

... . (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat [I] juga tennasuk istri dan anak sesuai deogan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain ja.minao kesehaian sebagaimana dimaksud pada ayat ...

... Kesehatan. (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan I (satu) kali dalam I (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Istri dan anak, Pasal 10 (3) ...

... bahwa Kota Banjar yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Atas Nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Februari 2003; b. ...

... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 9. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. ...

... BAB II PENETAPAN HARI JADI Pasal 2 (1) Hari Jadi ditetapkan pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari Tahun 2003. (2) Penetapan Hari Jadi merupakan suatu momentum berdirinya Daerah Otonom Kota yang dapat ...

... This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HARI JADI KOTA BANJAR SEJARAH SINGKAT PEMBENTUKAN ...

... Akhirnya pada tahun 1992 Pemerintah membentuk Kota Administratif Banjar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar yang diresmikan oleh Menteri Dalam ...

... Negari pada tanggal 2 Maret 1992. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Pasal 3. Dalam Articles of Agreement Dana maupun Bank Internasional terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pengunduran atau penarikan diri dari para anggotanya. ...

... diri Indonesia. ...

... Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2798 ...

... Pasal 1. (1) Republik Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dana Moneter International dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan mulai 17 Agustus 1965. (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1954 ...

... Pasal 2. ...

... Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri diberi kuasa untuk menyatakan tentang penarikan diri Republik Indonesia dari keanggotaan kedua Badan tersebut ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 Pasal 3. (1) Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan diberi kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang berhubungan dengan penarikan diri Republik Indonesia ...

... dari kedua Badan tersebut di atas. (2) Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam ayat 1 pasal (3) ini, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan dibantu oleh Menteri Urusan Bank Sentral. ...

... Bank Indonesia bertindak sebagai badan pelaksana dari penyelesaian masalah-masalah keuangan yang berhubungan dengan penarikan Republik Indonesia dari kedua badan tersebut. Pasal 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang , Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 • tentang Retribusi Perizinan Tertentu; rs. ...

... , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ...

... Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; ...

... Uang Persediaan (UP) tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) 2. ...

... I ] BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 192 tahun 2017 Tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP ...

... ) dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang ...

... Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang ...

... Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...

... - 3 - 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. ...

... WALIKOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011-2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar bidang dan antar daerah, diperlukan rencana tata ruang wilayah sebagai arahan investasi pembangunan yang diselenggarakan ...

... oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa semua Peraturan Daerah ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Pangkalpinang. 2. ...

... Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA - ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan ...

... PERDA PROV JABAR No 2 Tahun 2010; PERDA KAB.KARAWANG No 7 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No 8 Tahun 2012; PERDA KAB.KARAWANG No 6 Tahun 2014; PERBUP KARAWANG No 35 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah ...

... CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan : 20 Januari 2016. - Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuaten Pamekasan. 3. ...

... Badan adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam wadah organisasi atau wadah usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan aktifitas/kegiatannya di wilayah hukum Republik ...

... Indonesia. 13. ...