Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,045 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2010

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor ...

Hal. 2, File: perda_1_th_2010.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. ...

Hal. 3, File: perda_1_th_2010.pdf

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

Hal. 1, File: perda_1_th_2010.pdf

Download :
perda_1_th_2010.pdf

Abstrak

pilkada

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

ABSTRAK:

a. bahwa guna membiayai pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk dana cadangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dana cadangan, tujuan dana cadangan, besaran dan sumber dana cadangan, penempatan dana cadangan, jenis pengeluaran,tata cara penggunaan dana cadangan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2010.
10 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2022

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2022

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... -3- tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa. 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. ...

Hal. 3, File: Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... -2- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. ...

... Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang ...

Hal. 2, File: Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 5. ...

Hal. 1, File: Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Download :
Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

tata cara-alokasi dana gampong

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Wali Kota menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
Peraturan Walikota ini terdiri dari 24 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Tata Cara Pengalokasian, BAB IV tentang Penyaluran Alokasi Dana Gampong, BAB V tentang Penggunaan Alokasi Dana Gampong, BAB VI tentang Sanksi, dan BAB VII tentang Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2022.
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2010

Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... ); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.pdf

... 2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.pdf

... 9 (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati; (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang : a. ...

... Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. ...

... Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan; e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; f. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; g. ...

Hal. 9, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.pdf

Abstrak

desa

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/No.1, TLD/No.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa perlu diatur agar terarah dan bermanfaat bagi masyarakat.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2008.
dalam PERDA ini diatur mengenai pembentukan desa, penggabungan dan penghapusan desa, pusat penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pembentukan dusun di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2010.
mencabut Perda Kabupaten Majene No.16 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.
11 halaman, Penjelasan 6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2022

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 2 Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-daerah Pembentukan Tahun 1950 Ka bu paten 2. ...

Hal. 2, File: Perda Sleman Nomor 1 Tahun 2022 ttg Pertanggungajawaban APBD TA 2021.pdf

... langsung ke Desa, tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021. ...

... 2021 diluncurkan tiga tahap, berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa, dan Keputusan Bupati Nomor ...

Hal. 684, File: Perda Sleman Nomor 1 Tahun 2022 ttg Pertanggungajawaban APBD TA 2021.pdf

... 48.371.214.458,50 102,52 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.01 01 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.496.500.015.956,00 1.514.150.388.179,00 17.650.372.223,00 101,18 - Peraturan Presiden Republik ...

... Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2021; 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.01 01 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 423.506.342.952,00 454.227.185.187,50 ...

... Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2021; 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.01 01 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan ...

Hal. 232, File: Perda Sleman Nomor 1 Tahun 2022 ttg Pertanggungajawaban APBD TA 2021.pdf

Abstrak

APBD 2021

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undnag Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; c. bahwa terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor: 01A/LHP/XVIII.YOG/03/2022 tanggal 7 Maret 2021.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2020; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 7. Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2020; 8. Perda Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2021; 9. Perda Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021
Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
Halaman: 9 hlm, Lampiran : 1010 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... jdih.binjaikota.go.id WALIKOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: 39perwa 1.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 9. ...

... Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13); MEMUTUSKAN ...

Hal. 2, File: 39perwa 1.pdf

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Binjai pada tanggal 2 Januari 2020 WALIKOTA BINJAI, ttd MUHAMMAD IDAHAM Diundangkan di Binjai pada tanggal 2 Januari 2020 ...

... SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, ttd MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 1 ...

Hal. 5, File: 39perwa 1.pdf

Download :
39perwa 1.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri DaJarn Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 19. ...

... Peraturan Menteri daJam Negeri Nomor 62 tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daereh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 22. ...

Hal. 5, File: Perda SBB NO. 1 Tahun 2022 (ekstrak).pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 17. ...

... terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pcrubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang ...

Hal. 4, File: Perda SBB NO. 1 Tahun 2022 (ekstrak).pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. ...

Hal. 3, File: Perda SBB NO. 1 Tahun 2022 (ekstrak).pdf

Download :
Perda SBB NO. 1 Tahun 2022 (ekstrak).pdf

Abstrak

APBD TA 2022

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NO.01, TLD.2022, LL SETDA KAB. SBB : 18 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal Tiga Puluh bulan November tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2022.
Penjelasan 2 Hal; Lampiran 1 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 10. ...

Hal. 2, File: perbup 1 tahun 2021.pdf

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan ...

... Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...

Hal. 1, File: perbup 1 tahun 2021.pdf

... - 3 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. ...

... Indonesia. 5. ...

Hal. 3, File: perbup 1 tahun 2021.pdf

Download :
perbup 1 tahun 2021.pdf

Abstrak

danadesa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 60 Tahun 2014 jo. PP No. 8 Tahun 2016, Perpres No. 78 Tahun 2019, Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 jo. Permenkeu No. 121/PMK.07/2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permenkeu 222/PMK.07/2020, Perda Kab. Sukoharjo 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
7 hlm

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... - 4 Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal· 7 Februari 2020 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta padatanggal 11 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UKUM DAN HAK ASASI ...

... MANUSIA REP REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 113 ...

Hal. 4, File: Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... sebagai pendorong bagi para pegawai untuk terus meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya; b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki ...

... huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; ...

Hal. 1, File: Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... 5 LAMPIRAN I PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN KENAlKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI ...

... SJPIL DJ LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BAB I PENDAHULUAN 1. ...

... Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. b. ...

Hal. 5, File: Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/12/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia
Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-145/JA/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SIpil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2022

Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 1 Tahun 2022.pdf

... 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULANG BAWANG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 2. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 1 Tahun 2022.pdf

... Pasai 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. ...

... ANTHONI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Diundangkan di Menggala pada tanggal 3 2022 2022 ANG, Ditetapkan di Menggala pada tanggal J BUPATI WINARTI ) BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ...

... 2022 NOMOR : Q J ...

Hal. 5, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

ANGGARAN KAS-APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

‌bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
‌Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2022.
Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Anggaran Kas Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012

Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. ...

... Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2011); 20. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat No 1 Tahun 2012.pdf

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat No 1 Tahun 2012.pdf

... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang i wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2) ...

... Perseroan Terbatas. (5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian. pendidikan, kesehatan ...

... Majelis Ulama Indonesia (MUI); b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); c. Korps Cacat Veteran Republik Indonesia; d. Palang Merah Indonesia (PMI); e. Komite Olahraga Nasioanal Indonesia (KONI); f. ...

Hal. 7, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat No 1 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020.