PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,027 detik
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 15. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721; 23. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OI1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah ...
... Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2OLI tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah; 24. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 30. 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun ...
... Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ...
... 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; Peraturan Pemerintale Nomor 56 Tahun 2005 tentang ...
- Download :
- PERDA APBD NOMOR 1 TAhun 2016.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: ...
... Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87): 8. ...
... Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9): MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ...
... | TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN Menimbang Mengingat KOTA PADANG TAHUN 2020 ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 2 Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah denganUndang-UndangNomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 5. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233), ...
... LAMPIRAN PERATURANWALIKOTA PADANG NOMOR | TAHU M 20120 TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, DAN PAMONG BELAJAR DILINGKUNGAN DINAS ...
... PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN 2020 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN ...
... 2020 WALIKOTA PADANG, te LDI No Jenis Satuan Besaran (Rp.) 1. | Ketua Org/hari 150.000,2. | Wakil Ketua Org/hari 150.000,3. | Sekretaris Org/hari 150.000,4 | Anggota Org/hari 150.000,- ...
- Download :
- Perwako Padang No. 1 Tahun 2020.pdf
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
... - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. ...
... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 4182); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali ...
... - 4 - (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli dari Non PNS, yaitu : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. ...
... Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; e. ...
... Sarjana atau yang setara kualitasnya bagi Non PNS yang tidak berasal Perguruan Tinggi, dengan melampirkan foto kopi ijazah . 2. ...
- Download :
- Peraturan Bupati No. 1 Thn 2017.pdf
Fidusia dan Lembaga Pembiayaan
... - 32 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. ...
... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 9 ...
... Untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga penjaminan kredit, pada tahun 1996 pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/1996 tentang Perusahaan Penjaminan. ...
... Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang diikuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan ...
... Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010 ...
... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar ...
... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penjaminan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . ...
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 2016.pdf
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
... - 130 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ...
... AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 245 ...
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ...
... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 23 ...
... - 2 - Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ...
... Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran ...
-
UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
-
PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 2015.pdf
Pengadaan Barang/Jasa Desa
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. 11. ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. ...
... Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. ...
... dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 ...
... Menetapkan diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG I JASA DI DESA. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 2. ...
... Indonesia. 5. ...
Perpajakan
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. ...
... Menteri Keuangan, ttd SUMITRO DJOJOHADIKUSUMA Diundangkan pada tanggal 12 Januari 1953 Menteri Kehakiman, ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 1953 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1953 TENTANG MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan ...
... : pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. ...
... Pasal 2 … ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN Semenjak berlakunya tarip bea masuk, sebagaimana ditetapkan menurut Undangundang tanggal 29 Desember 1933 (Indische Staatsblad 1934 Nr 1), maka atas bea harga dalam ...
... Dengan perubahan tarip, teristimewa yang mengenai bea-spesifik (Undang-undang Nomor 12 tahun 1952, Lembaran Negara Nomor 57) dengan penyederhanaan yang bertalian mengenai Undang-undang opsenten (Undang-undang ...
... Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd LOEKMAN WIRIADINATA. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 350 TAHUN 1953 ...
-
UU No. 3 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Darurat Nomor 1 Tahun 1953.pdf
Administrasi dan Tata Usaha Negara
... Format Peraturan Menteri Koordinator PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .…. ...
... Undang-Undang Nomor .. Tahun …. tentang …… (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ….)(;) 2. Peraturan Pemerintah Nomor .. ...
... Tahun .. tentang ….. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …..)(;) ...
... , HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... ...
... Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang …. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ….. Nomor….(,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …..)(;) 2. Peraturan Pemerintah Nomor …. ...
... Tahun …. tentang …. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ….. Nomor ….(,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …..)(;) ...
... jdih.polkam.go.id - 2 - Keamanan Republik Indonesia belum memuat tata cara pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ...
... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); 3. ...
-
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/MENKO/POLHUKAM/7/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundangundangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Download :
- Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2019.pdf
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ...
... 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang ...
... 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Menteri ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138): Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan ...
... Republik Indonesia Nomor 4503), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... 2 10. 11. 12. ...
... Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor ...
... Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 8. ...
- Download :
- Perda-No.-1_2008.pdf
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negaraa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 3. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa ...
... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 4. ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Instansi Pemerintah ...
... Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate ( Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate ...
... Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261); 9. ...
... PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS Pasal 5 (1) Pemerintah Kota Ternate dalam Melakukan Promosi dan mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate Wajib Mempedomani pada Dokumen Analisis Jabatan. (2) ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate. ...
... TAUHID SOLEMAN BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 343 Pejabat Paraf Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Kabag. Organisasi Kabag. Hukum & HAM ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan