PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,017 detik
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4578l:' g. ...
... Memperhatikan : Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatf,n dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG ...
... Pasal 2....... ...
... daerah dipergunakan APBD Tahun Anggaran 2008 berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; bahwa berdasarkarr pertimbangan sebagaimana dimakud pada huruf a,huruf b dan ...
... lndonesia Nomor 2755 ); Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4286 \; ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4355 ) ; Undang-Undang Nomor 15 ...
... Ketentuan lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang bertaku; Pasal 8 Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini, disesuaikan kembali berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ...
... Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009, tetah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2Q09; b. ...
... *mrari 2009 Diundangkan di Muara Butian Pada Tanggat, Januari 2009 BERITA DAEMH IGBUPATEN BATAI\|G TAHUN 2009 NOMOR : 1 SYAHIRSAH.SY HARI ...
- Download :
- Perbup-No.-1-tahun-2009.pdf
Perizinan, Pelayanan Publik
... sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ...
... 1 BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMAAH HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI ...
... menurut agamanya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam yang ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN ...
... 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMAAH HAJI DARI ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau. 2. ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...
- Download :
- PERDA NO 1 THN 2017.pdf
Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 6. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); BUPATI DEMAK PROVINSI ...
... Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. 18. ...
... Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 22. ...
... Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 23. ...
- Download :
- perbup-no-1-tahun-2015.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... A 2. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), RN ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162): 10. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970), 11 ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...
... SALINAN BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN ...
... Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman ...
... Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180): KN ...
- Download :
- Perbup Seruyan No 1 Tahun 2022.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa ...
... 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. ...
... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...
... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR ·1 TAHUN 2011 TANGGAL 10 JANUAIU 2011 UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2011 DI KABUPATEN MURUNG RAYA I. ...
... KABUPATEN UMP Tahun 2011 UMK Tahun 2011 Sebulan (Rp.) Sebulan (Rp) 1. Kabupaten Murung Raya 1.045.007,- 1.212.208,11. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) LAMA BARU NO. NAMA SEKTORAL Sebulan (Rp. ...
- Download :
- Pergub 1 tahun 2011.pdf
Lalu Lintas, Jalan
- Download :
- PERDA KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2017.doc
Kesehatan
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG TARIF ...
... LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT A. ...
... Tarif Layanan Non Rawat Inap NO Kualifikasi Jasa sarana Jasa Total (Rp) Tenaga Pelayanan Kesehatan 1 Non Rawat Inap Rp.8.000 Rp.12.000 Rp. 20.000 Paramedis 2 Non Rawat I nap Rp.10.000 Rp.15.000 Rp. 25.000 ...
... Tarif Layanan Tindakan Medis NO Jenis Jasa Sarana Jasa Jurnlah Tindakan Pelayanan Medis 1 Sederhana a. sederhana I Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000 b. sederhana 2 Rp. 16.000 Rp. 24.000 Rp. 40.000 2 Kecil ...
... dari Peraturan Bupati ini. ...
... Pasal 16 (1) Tarif Layanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Tarif Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks ...
... harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan Tarif Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ...
- Download :
- Perbup__No__1_Tahun_2022.pdf
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; ...
... Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...
... Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor ...
... 2); 17. ...
... dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang ...
- Download :
- PERDA Nomor 1 Tahun 2011.pdf
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4139); 17. ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomnor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Negara Republik ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah ...
... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695) sebagaimana ...
... 2 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); 12. ...
- Download :
- PERDA_1_2006.pdf
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 700 ...
... BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KETAPANG PANGAN MANDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 ...
... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...
... (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi: a. penilaian kinerja; b. penilaian tingkat kesehatan; dan c. penilaian pelayanan. ...
... (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Ketapang Pangan Mandiri dan disampaikan kepada KPM. ...
... (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Ketapang Pangan Mandiri menjadi dasar evaluasi Perumda Ketapang Pangan Mandiri. (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri. ...
- Download :
- Perda Nomor 1 Tahun 2019.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan