PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,006 detik
Lingkungan Hidup
Asuransi Perbankan, Lembaga Keuangan
... diubah dan ditambah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO). ...
... (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan hak substitusi kepada seorang Menteri atau penjabat Negara lainnya, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran ...
... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM BIDANG PERASURANSIAN KREDIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969; MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam ...
... Pasal 1 (1) Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham, Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini. ...
... Pasal 2 Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini adalah untuk: a. ...
... (3) Dari jumlah saham tersebut dalam ayat (2) Pasal ini pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut diambil oleh: -Negara Republik Indonesia sejumlah 300 helai saham prioritas. ...
... -Bank Indonesia sejumlah 300 helai saham prioritas. (4) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya. ...
-
PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- Download :
- PP NO 1 TH 1971.pdf
Pendidikan
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...
... Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); ...
... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ...
... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ...
... Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH ...
... 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN I. ...
... PENJELASAN UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan ...
... Selanjutnya, pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan ...
- Download :
- PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
... .;,,Tahun. 2020·: .'.''.(:?::r}''\tentf.lngf Cipta .. Kerja: (Lembaran Negara Republik . . . · .: : •. ·.· . . -. ·.. ,::> . . , Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan -: ... l r;;\\.)i·,::,(:.<. ...
... : '(\:}'r:T>\•1 .. i, i::<:;i:' Peraturan.: Pelaksanaan .Undang-Undang Nomor 6 . . · '.' ::.r .. " .. t. t.: , Tahun,20l4tentang Desa (Lembaran Negara Republik ·.;:i:/:\::\Ii}!i\;1fml~t\It:? ...
... Tahuri 2021 (Berita Negara 'Republik Indonesia Tahun, ., ,· ~'~~;171!~\!:{?f !~,i~~fz!0? ...
... :: · 17 Tajlun< 2003 ., .tentang , ,' ' Keuangan Negara [Lembaran Negara ~epubUk Indonesia ' - T~lln· 2003 .Nomor 47,' :Tamb~s1} ~rnbarari>Negara ;gii? ...
... Inci~riesia.Tah.un, ·2014"'., '\:<· , Nomor: 7, _ Tambahari: Lembaran · Negara. _. Republik. '..: ,- -_ - Indonesia Nomor 5495)< sebagaimana telah - diubah _ . ·.:· , . . . - de1:1gari {.! ...
... ndapg-Undarig·N'omor, 11: Tttllun 2020, tentang) . ('. •-._;:_.: :,.- .. '.. ·, · , Cipta'./Kerja-\:·(Lem.barari•}Negara ,>Republik;•·•rridonesia- < . .-:{'\( _: · ·· - ' · ·: · ~:~tu~~! ...
... t~~,111t~:.t/r:-,2
... ~ngetahuiriya, memerin1:ahkan perigundangan Peraturan ' I " :. '. ' Bu pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor ,, Tengah Selatan. ... . . . . . . ... · Ditetapkan· di SoE · .' ...
... :A3) Pernbinaan . sebagaimana diinaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh . ·.:;\ ;,;::): ,. ·. : : Teriaga Pendamping : Profesional: dan pihak . ketiga sesuairdengan. :i:t\\(If\?i(.! ...
Desa
... 2 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 ); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 7. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. ...
... Indonesia. 5. ...
... Indonesia. ...
... Pasal 18 Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. memperoleh tunjangan. ...
... Pasal 19 BPD mempunyai wewenang : a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala ...
... Pasal 20 Anggota BPD mempunyai Kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ...
Pariwisata dan Kebudayaan
... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 17. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); ...
... 2 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. ...
... Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
- Download :
- 1-2014.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... 2 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 12. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ; 14. ...
... BUPATI PROBOLINGGO PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NO.MOR : 0 \ TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Mengingat Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; 2. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ; 16. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015. ...
... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo. 2. Bupati, adalah Bupati Probolinggo. 3. ...
APBD
... , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang_UndangNomor25Tahun2004tentangSistem Perencinaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104' Tairbahan Lembaran Negara Republik ...
... 2OO1 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan ...
... Nomor 4139), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara ...
... Nomor 4540), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran rueglra Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48' Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia ...
... Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576)', peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun ...
... 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); peraturan Pemerintah Nomor 58 rahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara nepuOtif lndonesia Tahun 2005 Nomor ...
... Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Uniang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara"Repub_liklndonesiaTahun2000Nomor246 ...
... araan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran ...
... Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 2. ...
- Download :
- Perda_1_2008.pdf
Badan Layanan Umum
... Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum; 25 Peraturan ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. ...
... Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan; 28. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; 21. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; ...
... 2 5. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063): 8. ...
... ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 12. ...
- Download :
- PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf
Administrasi dan Tata Usaha Negara
... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 29. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 30. ...
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 37. ...
... 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 38. ...
... Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510); 41. ...
... Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 17. ...
... dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547 ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan