PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,015 detik
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 Pasal 4 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO. PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI KEUANGAN, ttd ALI SASTROAMIDJOJO. Diundangkan pada tanggal 2 Januari 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO. ...
... LEMBARAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 1954 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Diusulkan untuk menaikkan bea masuk dengan jumlah kenaikan cukai dan dengan demikian jumlah-jumlah bea masuk dijadikan masing-masing Rp. 86,-; Rp. 95,-; dan 89,ditambah ...
... Berhubung dengan sangat mundurnya impor bir, maka kenaikan bea masuk tidak dapat diharapkan membawa penambahan pendapatan. 1952 tengah tahun I/1953 dalam tahang 27.250 liter nihil dimaksukkan dengan cara ...
... TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 500 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1954 TENTANG MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA ...
... KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa jangka waktu berlakunya opsenten atas cukai: a. alkohol ...
... pada tanggal 31 Desember 1953 akan berakhir; Menimbang Pula : 1. bahwa dilihat dari satu sudut, untuk menyederhanakan cara pemungutan, dianggap perlu mempersatukan opsenten dalam jumlah pokok cukai; 2. ...
-
UU No. 27 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1954, tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara No.1 Tahun 1954) Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Darurat Nomor 1 Tahun 1954.pdf
Administrasi dan Tata Usaha Negara
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO UMUM Terbentuknya Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang Nomor ...
... 6 Tahun 2003, maka resmilah Bone Bolango menjadi Kabupaten sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. ...
... PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1 ...
... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) : 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) : 6. ...
... Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang- undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( ...
... LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2004 TANGGAL: 2 OKTOBER 2004 TENTANG: BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO BENTUK, UKURAN DAN ARTI LAMBANG DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ...
... Segi Lima melambangkan Dasar Negara Republik Indonesial yaitu Pancasila, b. Warna Merah Jambu merupakan warna adat Bone Bolango: c. ...
Struktur Organisasi
... 2011, No.120 2 Mengingat : 1. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 4. ...
... Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2011 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK ...
... INDONESIA, PATRIALIS AKBARwww.djpp.kemenkumham.go.id ...
... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.120, 2011 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan Kedua. ...
... PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN ...
... Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana ...
-
Peraturan BKPM No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
-
Perka BKPM No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
-
Perka BKPM No. 4/P/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/Sk/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
-
Perka BKPM No. 90/SK/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Download :
- Perka_1_Tahun_2011_Ortala.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Presiden ...
... Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, Peraturan Menteri ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), 1 2. 3. 4. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern: 15.Ganun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara ...
... Pembentukan Ganun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38), -16. ...
... Oanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3): DEWAN PERWAKILAN ...
- Download :
- Qanun Kota Sabang No. 1 Tahun 2013.pdf
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244); ...
... Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...
... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.113, 2016 KEMENKUMHAM. Perseroan Terbatas. Permohonan. Perubahan. Anggaran Dasar. Penyampaian Perubahan. ...
... PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN ...
... maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan ...
... 2016, No.113 -3MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ...
... serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392) diubah sebagai berikut: 1. ...
-
Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
-
Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
-
Permenkumham No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
-
Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
- Download :
- Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran ...
... Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Utara Tahun ...
... Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara; 17. ...
... Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38); 18. ...
-
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Download :
- Perbup Barito Utara No 1 Tahun 2018.pdf
Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
... Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor43); 3. ...
... Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah ...
... Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2035); -2Menetapkan ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); Perekayasaan; Pengembangan dan ...
... Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual KEPALABADANTENAGANUKLIRNASIONAL, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN KEPALABADANTENAGANUKLIRNASIONAL ...
... NOMOR 1TAHUN2017 TENTANG ALIHTEKNOLOGIKEKAYAANINTELEKTUALSERTAHASILPENELITIAN, PENGEMBANGANDANPEREKAYASAAN batan ...
... ,>~ ...HA:SAN :"IK ';' Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 76 WIDODO EKATJAHJANA -ttdDIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI ...
... MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Jan uari 20 17DJAROT SULISTIO WISNUBROTO -ttdKEPALABADANTENAGA NUKLIR NASIONAL, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017 Agar ...
... setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. - 10- ...
- Download :
- Perka BATAN Nomor 1 Tahun 2017.pdf
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. ...
... II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); ...
... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... POLEWALI MANDAR, ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal, 12 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ISMAIL AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ...
... 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 4 / TAHUN 2016) ...
- Download :
- Perda-Kab.-Polman-No.-1-Tahun-2016.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 23. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011; 26. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 30. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); ...
... -2- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
... -2- 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. ...
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 12. ...
... PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. ...
... Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun ...
- Download :
- perbub 1 2021.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan