TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 30,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PBI No. 23/6/PBI/2021; Permendagri No. 79 Tahun 2022; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021
Perauran Gubernur ini menetapkan mengenai Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
53 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2023
POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 31,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis dan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Keija Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, diusulkan 3 (tiga) persyaratan administratif untuk penerapan Sadan Layanan Umum Daerah perlu diatur Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis dan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
Dasar hukum Peratturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; Perpres No. 8 Tahun 2012; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendikbud No. 28 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 Tahun 2017; Permendikbud No. 15 Tahun 2018; Permendikbud No. 34 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendikbud No. 6 Tahun 2019; PMK No. 28/ PMK.010/2019; Permendikbud No. 50 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 1 Tahun 2022; Pergub No. 59 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis dan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
145 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2023
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 33,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan huruf e dan huruf f angka 2 Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 71 Tahuun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
23 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan masyarakat;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemerintah daerah Provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; Perpres No. 185 Tahun 2014; Permenkes No. 3 Tahun 2014; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permenkes No. 2 Tahun 2023; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
11 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan yang baik, perlu menjalankan anggaran secara
disiplin dan pengelolaan keuangan yang taat pada asas
termasuk dalam hal pemulihan Kerugian Daerah melalui
penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; bahwa agar dalam rangka pemulihan Kerugian Daerah
sebagimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif,
efesien, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu
diatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Atau Pejabat Lain; untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2019;
Di dalam Perturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penagihan dan Penyetoran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
44 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menganggarkan pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya, perlu pedoman pengelolaan belanja tidak terduga; bahwa dalam rangka tertib, transparan dan akuntabel
administrasi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu dilakukan pengaturan pengelolan belanja
tidak terduga; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan pengelolaan belanja tidak terduga, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kriteria, Penganggaran, Pelaksanaan, Prosedur Pengajuan Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan
Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air
Tanah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota in idiatur tentang Ketentuan Umum, Tarif Pajak, NPA, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan Pajak, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor Nomor 21B Tahun 2014 dicabut.
24 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2024
pemungutan bea perolehan hak atas tanah - bangunan
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BD.2024/NO.6
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tarif Pajak, Tata Cara Pemungutan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 69 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dinas terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan : Kepala
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri Sub Bagian- Sub bagian
3. Unsur Pelaksana : Bidang –bidang yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi, Kelompok Jabatan fungsional tertentu, Unit pelaksana teknis dinas.
Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. Kepala,
2. Sekretariat terdiri dari : Sub bag Umum dan kepegawaian dan Sub bag Perencanaan dan keuangan.
3. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari : Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
4. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : Seksi Promosi Pariwisata; dan Seksi Atraksi Pariwisata.
5. Bidang Pemberdayaan Pariwisata, terdiri dari : Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata; dan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Ekonomi Kreatif.
6. Kelompok jabatan fungsional tertentu
7. Unit pelaksana teknis dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo No. 60 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
19 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 14 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
