Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,077 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

APBD

Hasil pencarian pada file:

Download :
PENGUNDANGAN PERBUP 1_2019 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.pdf

Abstrak

apbd

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019.
PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA yang telah disahkan yang memuat perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2017

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang ...

... Perubahan Keempat atas Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2017 ttg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.pdf

... Mengingat D3 BUPATI POHUWATO, bahwa dalam rangka penatausahaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 3851). ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2017 ttg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ...

... 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran ...

... kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2017 ttg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.pdf

Abstrak

APBD – MEKANISME PEMBAYARAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2011; PERDA Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2007; PERDA Kab. Pohuwato No. 11 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang mekanisme pelaksanaan, pencairan dana Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan pada SKPD, pendapatan dan pengeluaran biaya melalui PPK BLUD RSUD, dan pengelolaan dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di lingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 24 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ...

... Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran ...

Hal. 3, File: Perbup No 1 Th 2017 Ttg Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Bersumber Dari APBD.pdf

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298), . ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran A2 Negara ...

Hal. 2, File: Perbup No 1 Th 2017 Ttg Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Bersumber Dari APBD.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber ...

... Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun ...

Hal. 4, File: Perbup No 1 Th 2017 Ttg Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Bersumber Dari APBD.pdf

Abstrak

APBD-BELANJA SUBSIDI-HIBAH-BANTUAN SOSIAL-BANTUAN KEUANGAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, perlu diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, kewenangan, prosedur pembayaran dan pelaporan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan melalui Peraturan Bupati ini.
UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2012; Perda Kab. Gorut No. 26 Tahun 2010; Perda Kab. Gorut No. 10 Tahun 2016.
Di dalam peraturan ini diatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, kewenangan, prosedur pembayaran dan pelaporan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD di Kabupaten Gorontalo Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2018

Pedoman Pembentukan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 11. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1 Tahun 2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. ...

Hal. 1, File: Perbup No. 1 Tahun 2018.pdf

... Indonesia. 6. ...

... Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pembentukan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa. ...

... BABII RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi a. Sekretariat BPD; b. Fungsi Sekretariat BPD c. Pendanaan. L. ...

Hal. 3, File: Perbup No. 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perbup No. 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-SEKRETARIAT-BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu membentuk Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2015 (Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014); Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 82 Tahun 2015; Perda Nomor 4 Tahun 2016; Perda Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), fungsi Sekretariat BPD, dan pendanaan Sekretariat BPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
7 Pasal (5 hlm)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205), 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). ...

Hal. 2, File: PERDA Gorontalo No 1 th 2019 ttg Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat-ocr.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor ...

... 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), . ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo No 1 th 2019 ttg Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat-ocr.pdf

... 30 orang/badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. ...

... Huruf b Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kementerian terkait. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. ...

Hal. 31, File: PERDA Gorontalo No 1 th 2019 ttg Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat-ocr.pdf

Abstrak

penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat termasuk di dalamnya mengatur tentang hak dan tanggung jawab, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perlindungan masyarakat, tugas pembantuan, kerja sama dan koordinasi, peran serta masyarakat, pendanaan, pelaporan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Terdiri dari 32 halaman tanpa lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2008

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Memperhatikan ...

Hal. 3, File: Perda no 1 th 2008 ttg APBD TA 2008.pdf

... Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178.tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),Jo Undang – ...

... Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6.Undang –Undang Nomor 1 Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara ...

Hal. 2, File: Perda no 1 th 2008 ttg APBD TA 2008.pdf

... Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah ...

... dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569): 2. ...

... Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, ...

Hal. 1, File: Perda no 1 th 2008 ttg APBD TA 2008.pdf

Download :
Perda no 1 th 2008 ttg APBD TA 2008.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2008/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Kepala daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang APBD yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Januari 2008 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Gorontalo No. 54/19/II/2008 tanggal 13 Februari 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 4 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

Hal. 2, File: Perda Prov.Gto No.1 th n2021 ttg Pertanggungjwaban Plksanaan APBD TA 2020.pdf

... GUBERNUR GORONTALO PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020 Menimbang ...

... 2020 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/5641/Keuda Tanggal 26 Agustus 2021 serta disesuaiakan dengan ketentuan perundang-undangan ...

... Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020, ...

Hal. 1, File: Perda Prov.Gto No.1 th n2021 ttg Pertanggungjwaban Plksanaan APBD TA 2020.pdf

... Pasal 7 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: a. saldo kas awal per 1 Januari tahun Rp 63.704.142.520,25 ...

... Tahun 2020 Pasal 8 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: a. ekuitas awal Rp 2.254.634.491.130,83 ...

... Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. ...

Hal. 6, File: Perda Prov.Gto No.1 th n2021 ttg Pertanggungjwaban Plksanaan APBD TA 2020.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk membentuk ketentuan Pasal 320 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 03 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2014

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. ...

... Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5 ...

Hal. 5, File: Perda Kolaka No.01 Tahun 2014.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638); 6 ...

Hal. 6, File: Perda Kolaka No.01 Tahun 2014.pdf

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); ...

Hal. 7, File: Perda Kolaka No.01 Tahun 2014.pdf

Download :
Perda Kolaka No.01 Tahun 2014.pdf

Abstrak

BENCANA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2014/ NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

Bahwa wilayah kabupaten Kolaka memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah; Bahwa untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Prinsip, dan Tujuan; 3. Tanggung Jawab dan Wewenang; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka; 5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial; 7. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 8. Kerjasama; 9. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 10. Pengawasan dan Pertanggungjawaban; 11. Penyelesaian Sengketa; 12. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Lain-Lain; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2014.
Peraturan Bupati
136 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1986

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEPPIN

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN ...

... LEPPIN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1970. ...

... dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. ...

Hal. 2, File: PP NO 1 TH 1986.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ...

... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 1 ...

Hal. 3, File: PP NO 1 TH 1986.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO ...

... LEPPIN perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroaan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, ...

Hal. 1, File: PP NO 1 TH 1986.pdf

Download :
PP NO 1 TH 1986.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2022

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... tentang Pcngadaan Barang/Jasa Pemcrintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 13.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Tckhnis Pengelolaan Keuangan ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tcntang JGasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomeoklatur Perencanaan Pembangunan Dan ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran ...

Hal. 3, File: PERBUB NO 1 TAHUN 2022.pdf

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7 ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); (2] ...

Hal. 2, File: PERBUB NO 1 TAHUN 2022.pdf

... Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 2. ...

... Uadang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tcntang Pcmbentukan Kabupalen Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUB NO 1 TAHUN 2022.pdf

Download :
PERBUB NO 1 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

standar

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 telah terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan selama periode bulan september sampai dengan bulan desember tahun 2021 sehingga dipandang perlu untuk dilakukan revisi harga satuan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pcrubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022.
I. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 2. Uadang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tcntang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tcntang Pengelolaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 5533); 10.Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 5887); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir dengan Pcraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pcngadaan Barang/Jasa Pemcrintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 13.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Tckhnis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Bcrita Negara Republik lndocnsia Tahun 2020 Nomor 1781); 14.Peraturan Mcnteri DaJam Ncgcri Rcpublik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tcntang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tcntang JGasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomeoklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 16.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II STANDAR SATUAN HARGA, BAB III KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1986.