... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA - 3 Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1988 PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1988 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIKINDONESIA ttd SUDHARMONO, S.H ...
... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIANOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA ...
... Angkatan Bersenjata Republik lndonesia Wajib, dan anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, berdasarkan pengalaman dalam ...
... Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RepublikIndonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234); ...
... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA - 2 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG ...
... KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA. ...
... Pasal I Bab III Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RepublikIndonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234 ...
Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 1988.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
... 2Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 2730); 3. ...
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 2036). ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan ...
... Undang-Undang Nomor2Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI !ZIN USAHA PERIKANAN I. ...
... Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota ...
... yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 2016 Nomor ...
Pajak dan Retribusi Daerah; Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
-bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
-Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang retribusi izin usaha perikanan beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka Gubernur Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan melaui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/ KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 6. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4633); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234) ...
... LAMPIRAN PERATURANBUPATIACEH SINGKIL PROVINSIACEH NOMOR J TAHUN 2018 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA KABUPATEN ACEH SINGKILTAHUNANGGARAN 2018. ...
... Gaji DanTunjangan KET i a 3 4 5 1 1.01.01.00 DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN 103.555,207,405.00 2 1.02.01.00 DINAS KESEHATAN 25,914,573,893.00 3 1.02.02.00 RUMAH SAKITUMUMDAERAH 12,590,669,239.00 4 1.03.01.00 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil No. 375 / 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Bupati menetapkan besaran belanja yang bersifat mengikat Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan ini berisi tentang alokasi pengeluaran daerah mendahului penetapan APBK 2018 untuk Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan Bupati/ Wakil Bupati, Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota DPRK Aceh Singkil dan PNSD/ CPNSD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020
... jdih.salatiga.go.id (4) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 1 Tahun2020Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5657); 6. ...
... Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 82); 8. ...
... PeraturanMenteriKesehatanNomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 874); 9. ...
... jdih.salatiga.go.id (2) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 1 Tahun2020 secara menyeluruh (Universal Health Coverage) di Kota Salatiga; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar penyelenggaraannya ...
... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4456); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ...
... jdih.salatiga.go.id (3) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 1 Tahun2020 Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... IndonesiaTahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6398); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5256); 5. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mencapai Universal Health Coverage Di Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam bidang kesehatan melalui akses pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi masyarakat sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional, perlu diselenggarakan optimalisasi pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan pencapaian kepesertaan secara menyeluruh (Universal Health Coverage) di Kota Salatiga;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar penyelenggaraannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mencapai Universal Health Coverage di Kota Salatiga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mencapai Universal Health Coverage di Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan, perubahan peserta, pendanaan, iuran dan pelayanan kesehatan, pengelolaan data, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
15 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2015
... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang ...
... Nomor 19 Tahun 2004 ara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4412); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4724); 4. ...
... PERATURANMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIANOMOR : P.1/Menhut-II/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.97/MENHUT-II/2014 TENTANG ...
... LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 telah diatur mengenai pendelegasian wewenang ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Negara RepublikIndonesiaTahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3419); 2.Undang ...
Permen LHK No. 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mengubah :
Permen LHK No. 97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 1, BN 2015/ NO 141; http://jdih.menlhk.co.id/: 4 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penertiban dan Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dna Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) Kabupaten Jember
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, khususnya yang terkait dengan penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) sebagai pelaksanaan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember, perlu mengatur ketentuan tentang pedoman penerbitan dan penandatanganan SPPT PBB P2;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 31);
SPPT PBB P2 dapat diterbitkan melalui :
a. pencetakan massal;
b. pencetakan dalam rangka :
1. pembuatan salinan SPPT PBB P2;
2. penerbitan SPPT PBB P2 sebagai tindak lanjut suatu Keputusan Bupati, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan atau keputusan pembetulan; dan
3. penerbitan SPPT PBB P2 sebagai tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek dan/atau subjek pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2017
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara RepublikIndonesiaTahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I.embaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 9. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20Og tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286); 2. ...
... Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik q ...
... Sesuai dengan amanat yang diperintahkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, demikian pula sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor ...
... 79 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, untuk transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal diatur dengan ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.KOTA KOTAMOBAGU2017/NO.1; TLD.NO.138
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBIAYAAN TRANSPORTASI DOMESTIK JEMAAH HAJI KOTA KOTAMOBAGU
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa pembiayaan transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembiayaan transportasi domestik jamaah haji, pengelolaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
9 halaman terdiri dari 4 halaman batang tubuh dan 3 halaman penjelasan (9 pasal)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat
ABSTRAK:
Untuk peningkatan dan percepatan pelayanan jasa keuangan yang meliputi bidang perbankan kepada masyarakat Kota Palembang, Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya telah mendirikan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat berdasarkan Akta Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum Perbankan setelah mendapat Persetujuan Prinsip Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pendanaan Sarana Rakyat dari Bank Indonesia Nomor 15/83/DKBU tanggal 26 Maret 2013; Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat, PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat diberikan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat; Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat, Pemerintah Kota Palembang akan melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat, Pemerintah Kota Palembang akan melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat dan perlu diatur dalam peraturan daerah agar memiliki landasan dan kepastian hukum; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, maksud, dan tujuan; nama dan tempat kedudukan; penyertaan modal; pemegang saham mayoritas; tata cara pelaksanaan penyertaan modal; kegiatan usaha, tugas, dan fungsi; organ PT. BPR pendanaan sarana rakyat; rapat umum pemegang saham; kepengurusan; penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; serta pembubaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
10 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2012
... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5211); 20. ...
... Keputusan MenteriKesehatanNomor 567 tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV pada Pecandu Narkoba Suntik; 24. ...
... Usulan Keputusan MenteriKesehatanNomor 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 25. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5063); 14. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 16. ...
... 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4737); 2 L ...
... PEMERIHTAH KOTA MEDAN SEKRETA RIAT DAERAH KOTA Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 451241 2 M E D A N - 2 0 1 1 2PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANC PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ...
... Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1092); Menimbang Mengingat 2. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3019); 3. ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahSistem Pengendalian Intern
Hasil pencarian pada file:
... Memperhatikan Menetapkan 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 5. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. ...
... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1820); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapakali ...
... BAB 111 KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dicabut dan dinyatakan ...
... Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Januari 2018 BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI Diundangkan di Sanggau pada tanggal 2 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU ttd A.L. ...
... LEYSANDRI BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR I Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGI HUKU DAN HAM y PE I NIP 19700223 199903 1 002 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan dan pemerintahan perlu adanya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Satuan Biaya Bagi Forum Kooridnasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Satuan Biaya Forum Kooridnasi Pimpinan Daerah Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
