Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,034 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2014

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Simalungun TA 2013

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... . r 2. 0 i 0.. i 2, i 0 c, - � 4 4 .4 .2 .4 24 2- 0 .4 .4 24 4 £4 0 .4 .4 .4 .4 04 .4 C. • C N 9 -� e::- p -. ro co ,_ 0 2 .:

... 11 c ii, 0 c 3 0.. 0 > a '- a% • a% 0 c: ad "' c £ 2 r 0 g 2 < c c d .0 c E .o • o. ...

... C. 77 .- d / • 0 z .. 0 "' C 0 0 "' "' 0 0 2£ n. 5 <1 c4 < .4 < 24 £ E E -0 U c 2£ £ 5 a a t '@ ::J ::J = 2 e cd £ llJ 0 C 2 C h '- '- '- h ro 7 c • (/) ci .0 0 c ci c 0 [fJ <, < < < (/) � 5 • ' 3 c ...

Hal. 5, File: Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Simalungun.pdf

... g c z % c e £ 2 0 c U « f 8 O 2 5 £ 6 0 o ? ~ g . « ; -- 7 % ~ ; a, o o 0 0 C .¢ 0 E . "' z 0 z « ·w ro z ? o z U £ f! ...

... .� "' 0 £: 0 0 £ ·., C 0 9 £ 9 6 o z 5o £ % 0 £ • z < <.'.l 2 () 0 z % < 0 z () 0. z $ < O O z. < z $ z < 0 ::.:: <' b 0 0.. z. < c0 < :S < O z 2 c (.) 2 <' # 4 0.. r 5 0) <' 0 • 0 ,r, o ' b0 C c 0 £ ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Simalungun.pdf

... 85 o C ca t o - co c 00 c o 0 "' c • G C r. 0. n. n 0 cc er c 2. z. c on £: 0 U 0' ¢ 10. o 0 o c? t [ 0 ! • C(. ± •• E . ...

... OJ' O 5% U: 0 U ---- "' op C a c 5 ,. 2 • ,,, £ .< %% c c ±. c = g "' 5 0 c 0 if) 0 >-' £: C c a 0D on £ r.: 0 0 u o • "" "' :: • 0 c 30 "' c "' • v; = .c >- c a 2 0 0 ¢ 0 c 5 if) cy 0O Cu € 1 00 lo ...

... coy o o co cu cu £: "' £ c £ "" .0 " "' C $ C ro 2 Q) • C c >- 0 0 5 2! -0 0 E "' £, c "' 2 c c 0 c .0 c c or c. c 0 £ ( >- 0 0 • C ° O « 0 < ::, >- 1: ¢ • 0 b0 o • ¢

Hal. 4, File: Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Simalungun.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2018

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. ...

... Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 12. ...

Hal. 2, File: Perwa no 1.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 5. ...

Hal. 1, File: Perwa no 1.pdf

... jdih.binjaikota.go.id BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai. ...

... 2018 NOMOR 1 ...

Hal. 6, File: Perwa no 1.pdf

Download :
Perwa no 1.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 1 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI MENARA

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036); 11. ...

Hal. 4, File: NO. 1 PERUB MENARA TELEKOMUNIKASI.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. ...

... Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ...

Hal. 3, File: NO. 1 PERUB MENARA TELEKOMUNIKASI.pdf

... ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang ...

... Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagai berikut: 1. ...

... Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Daerah adalah Kabupaten Wajo. 2. ...

Hal. 5, File: NO. 1 PERUB MENARA TELEKOMUNIKASI.pdf

Download :
NO. 1 PERUB MENARA TELEKOMUNIKASI.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI MENARA

ABSTRAK:

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945; berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dimaksud, penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan demikian tarif Retribusi yang telah ditetapkan dan ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan agar dapat diimplementasikan secara efektif; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi 3. Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI MENARA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Desa Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 10. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundangundangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...

Hal. 3, File: PERDA_1_2017 tentang SOTK Desa.pdf

... 2 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: PERDA_1_2017 tentang SOTK Desa.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 ...

Hal. 1, File: PERDA_1_2017 tentang SOTK Desa.pdf

Download :
PERDA_1_2017 tentang SOTK Desa.pdf

Abstrak

DESA-STRUKTUR ORGANISASI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

a, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat desa, maka perlu pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No 12 Tahun 1950 3. UU No 12 Tahun 2011 4. UU N. o 6 Tahun 2014 5. UU No 23 Tahun 2014 6. PP No 79 Tahun 2005 7. PP No 43 Tahun 2014 8. Perpres No 87 Tahun 2014 9. Permendagri No 84 Tahun 2015 10. Perda No 2 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi dan hubungan kerja. Peraturan ini berisi ketentuan umum; Pemerintah Desa; Tugas dan Fungsi Kepala Desa; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa; Tata Kerja Pemerintahan Desa; Hubungan Peemrintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Perda ini diundangkan.
22

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 14. ...

Hal. 4, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2012

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah perlu dilaksanakan optimalisasi penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Magelang; dan dalam penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan perdesaan agar memenuhi prinsip keadilan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan perlu diubah; maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan atas peraturan daerah kota magelang nomor 6 tahun 2012 diantaranya, yaitu: Ketentuan angka 2, angka 10, angka 11 diubah dan diantara angka 21 dan angka 22 Pasal 1disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 21a dan 21b; Ketentuan Pasal 4 dihapus; Ketentuan Pasal 5 dihapus; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah; Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A; Ketentuan Pasal 18 diubah; Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah; Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan1 (satu) BAB yakni BAB XIA; Ketentuan Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 36 dihapus; dan Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 36A.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012
25 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020

Penggunaan Dana Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327); 12. ...

... Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 14. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751); 15. ...

Hal. 3, File: 1557-PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

... BUPATI INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR : 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MURSID IBNU SYAFIUDDIN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN ...

Hal. 1, File: 1557-PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

... 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indramayu Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. ...

Hal. 2, File: 1557-PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Download :
1557-PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 752); 15. ...

Hal. 2, File: PERDA Kab. Belitung Timur No.1 Tahun 2020.pdf

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 2. ...

Hal. 1, File: PERDA Kab. Belitung Timur No.1 Tahun 2020.pdf

... KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.1/2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1 IKHW AN FAHROZI ttd Diundangkan di Manggar pada tanggal 6 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG ...

... Pasal 67 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur ...

... Tahun 2006 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 23, File: PERDA Kab. Belitung Timur No.1 Tahun 2020.pdf

Download :
PERDA Kab. Belitung Timur No.1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PDAM

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2020 No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

ABSTRAK:

Bahwa peraturan tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dan perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 70 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, nama dan tempat kedudukan perusahaan, maksud dan tujuan perumda air minum, kegiatan usaha, modal, organ, KPN, Dewan Pengawas dan Direksi yang meliputi antara lain tugas, wewenang dan kewajiban, Kepegawaian, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai, rencana bisnis, anggaran dan standar operasional prosedur, kerja sana dan pengadaan barang dan jasa, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi, ketentuan tentang tarif, pemeriksaan, dan pembubaran

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27 hlm.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... - 214 - STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA ...

... DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF www.jdih.kemenparekraf.go.id ...

Hal. 214, File: PERMENPAREKRAF NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

... - 2- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN ...

Hal. 2, File: PERMENPAREKRAF NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

... - 212- BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 698 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ...

... Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); b. ...

... Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 ...

Hal. 212, File: PERMENPAREKRAF NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenpar No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2020

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 1, BN. 2020 No. 62, jdih.kemparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/103/M.KT.01/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516); 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
Mengatur Kedudukan Tugas dan Fungsi; Organisasi; Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Deputi Bidang Kebijakan Strategis; Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur; Deputi Bidang Industri dan Investasi; Deputi Bidang Pemasaran; Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Deputi Bidang Ekonomi DIgital dan Produk Kreatif; Inspektorat Utama; Pusat; Staf Ahli; Kelompok Jabatan Funsgional; Unit Pelaksana Teknis; Tata Kerja; Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
Mencabut a. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); b. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif;
265 halaman termasuk lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2007

Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bone Bolango

Desa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah SEKDA : va dgngan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ...

... Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 5. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952 ). ...

Hal. 1, File: PERBUP Bone Bolango No 1 th 2007 ttg Pedoman Tata Tertib Badan Pemusyawaratan Desa.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ). 10. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 37 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. ...

Hal. 2, File: PERBUP Bone Bolango No 1 th 2007 ttg Pedoman Tata Tertib Badan Pemusyawaratan Desa.pdf

... Peringatan Hari-Hari Besar Nasional. 2. ...

... Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentuati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Cc. ...

... telah diresmikan keanggotaanya melalui pengambilan sumpah / janji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Naa BPD dan jumlah Anggota BPD ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan. ...

Hal. 7, File: PERBUP Bone Bolango No 1 th 2007 ttg Pedoman Tata Tertib Badan Pemusyawaratan Desa.pdf

Abstrak

pedoman tata tertib badan permusyawaratan desa (bdp) di kabupaten bone bolango

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2007/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 37 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.72 Tahun 2005; Perda Kab Bone Bolango No.37 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban, Keanggotaan BPD, Kelngkapan BPD,Pemilihan Pimpinan BPD, Penggantian Anggota Dan Pimpina BPD, Komisi, Rapat-Rapt BPD, Pengambilan Keputusan, Penetapan Peraturan Desa,Kedudukan Keuangan BPD, Sanksi, Sekretariat BPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2007.
Terdiri dari 23 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2012

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2012

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua ...

... atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 33. ...

Hal. 2, File: Perda Mamasa Tahun 2012 Nomor 1.pdf

... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. ...

... Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. ...

Hal. 1, File: Perda Mamasa Tahun 2012 Nomor 1.pdf

... Pasal 6 Bupati Menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. ...

... Pasal 7 Perturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. ...

... BENHARD BUNTUTIBOYONG, MH., Msi Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19540403 198003 1 010 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2012 NOMOR 109 ...

Hal. 4, File: Perda Mamasa Tahun 2012 Nomor 1.pdf

Download :
Perda Mamasa Tahun 2012 Nomor 1.pdf

Abstrak

apbd

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/No.109

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2012

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebgaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta perioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2011.
dasar hukum: UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011.
dalam PERDA ini diatur mengenai rincian APBD Tahun 2012.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2012.
4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.