Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
A. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 2 A Ayat (1) Huruf A Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bahwa Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diserahkan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Paling Sedikit 30%.
UU No.21 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1997.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2004.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018
... Dalam Negeri RepublikIndonesiaNomor 188. 34-9045 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1956 Nomor 25); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5049); 3. ...
... Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat; dan b. ...
... Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesiaNomor 188. 34-9045 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. ...
... Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 5. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188. 34-9045 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011; Perbup Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang memuat Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 30 ayat (4) dihapus; ketentuan Pasal 31 diubah; ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2018
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 2036); 0 13. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; ...
... Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik I IndonesiaNomor 5155) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1953 ...
... Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 352) sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan 'Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1820); ...
... Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah ...
... telah . diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4575);. 7. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355); . 2. ...
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, Permendagri No. 21 Tahun 2007, Permendagri No. 80 Tahun 2015, erda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017, Perda Kab. Mempawah No. 9 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jumlah UP, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6 Halaman, Lampiran : 2 Halaman.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2020
... INDONESIAREPUBLIK PEREKONOMIAN KOOROINATOR BIDANG TENTANG MEMUTUSKAN: MENTERIPERATURAN2. ...
... Undang-UndangNomor5 Tahun 2014 tentang Apararur Sipil Negara (Lernbaran NegaraTahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lebaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5494); 4. ...
... Peraturan Mentcri Koordinator Bidang Pcrekonomian Nornor5 Tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja Kernenterian Koordinator Bidang Pcrckonornian (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 768 ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (entang PenyelenggaraNegarayangBersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Ncpotisrne (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik ...
... Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pcrekonornian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan ...
... NOMOR1TAHUN2020 TENTANG PENYAMPAIANLAPORANHARTAKEKAYAANAPARATURSIPILNEGARA DI L1NGKUNGANKEMENTERIANKOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN SALINAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIKINDONESIA ...
... KOORDINATORBIDANGPEREKOI\OMIAK REPUBLIKINDONESIA, Ditetapkan diJakarta pada tanggal 14Januari 2020PeraturanMenteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
... Pasal 10 Seluruh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)harus menyampaikan LHKASN selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah PeraturanMenteri ini ditetapkan. Pasal9 -6- ...
Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) NO. 1, EKON.GO.ID : 25 HLM
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 1 Tahun 2016
... kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor2Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor2Tahun 2Ot4 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri RepublikIndonesiaNomor L12 Tahun 2A74 tentang Pemilihan Kepala Desa; Page 2 of 28 ...
... Negara Nomor a18O); Undang-Undang NomorSS Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2OO4 Nomor 126 Tambahan kmbaran ...
... NegaraNomor 4438); Undang-Undang Nomor LZ Tahun zOfi tentang Pembenflikari Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun ? ...
... ALL Nomor 82, Tanrrbahan Irmbaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5r23a1; c. 1. 2. 3. 4, Page I af28 ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2AL6 TENTANG PEMIUHAN KEPAI/. DESA I. ...
... UMUM Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2Ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2OL+ tentang Desa, disebutkan ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 sampai dengan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PRINSIP PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB IV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA;
BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA;
BAB VII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB VIII PEMBINAAN KEPALA DESA;
BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES;
BAB X SANKSI;
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
28 Halaman
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020
... Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4150); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5135); 3. ...
... Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor2Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 2101) sebagimana telah diubah dengan ...
... - 1 - Paraf I Paraf II LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIAPERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN2020 TENTANG ...
... PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA, ...
... bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah tidak sesuai ...
... - 3 - Paraf I Paraf II dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 1372); 5. ...
... Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara RepublikIndonesiatahun ...
... 2019 Nomor 1172); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. ...
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 1, BN.2020/No.70, jdih.lkpp.go.id : 18 hlm.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2016
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. ...
... Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana ...
... dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945. 2. ...
... Desa; g. menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa; h. menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; i. menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa; j. menetapkan APB ...
... IndonesiaTahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; c. memelihara ketentraman ...
... dan ketertiban masyarakat desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; ...
desa - struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu diatur Struktur Oganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014;
1.Ketentuan Umum 2.Asas dan Tujuan 3.Ruang Lingkup 4.Organisasi Pemerintah Desa 5.Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan hak 6.Tata Kerja 7.Ketentuan Lain-lain 8.Ketentuan Peralihan 9.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 1 Tahun 2015
... dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran-Negara RepublikIndonesiaTahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1091; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga KesehatanIndonesiaTahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3637); 7. ...
... PeraturanMenteriKesehatanNomor 340/MENKES/PER /III /2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 14. PeraturanMenteriKesehatanNomor 755/Menkes/Per /IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di ...
... BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... seluruh lapisan masyarakat; c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 61 ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten ...
... Keputusan MenteriKesehatanNomor 772/Menkes/SK/ VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); 16 . ...
... Keputusan MenteriKesehatanNomor 631/Menkes/SK/IV2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By laws) di Rumah Sakit; 17. ...
... Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan adalah:
1. bahwa kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung
jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
2. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
3. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna sebagai SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menyusun Tata Kelola Rumah Sakit;
Dasar Hukum Peraturan adalah:
UUDrt No 4/1956; UU No 29/2004; UU No 36/2009; UU No 44/2009; UU No 23/2014; PP No 32/1996; PP No 23/2005; PP No 53/2010; Permendagri No 1/2002; Permendagri No 6/2007; Permendagri No 61/2007; Permendagri No 79/2007; Permenkes 340/Menkes/PER/III/2010; Permenkes No 755/Menkes/per/IV/2011; Kepmenkes No 772/menkes/SK/VI/2002; Kepmenkes No 631/Menkes/SK/VI2005 dan Perbup Bengkulu Selatan No 17/2014
Materi Pokok dalam peraturan ini :
Tata Kelola merupakan peraturan internal rumah sakit (Hospital By Laws) yang terdiri dari Tata Kelola Korporasi (Corporate By laws) dan Tata Kelola Staf Medis (Medical Staf by laws). Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur
46 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 01 Tahun 2012
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 310); 28. ...
... Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 517). ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4741); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 13 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 14. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 17 tahun 2003;3. UU No. 1 tahun 2004
;4. UU No. 15 tahun 2004;5. UU No. 25 tahun 2004;6. UU No. 32 tahun 2004
;7. UU No. 33 tahun 2004;8. UU No. 17 tahun 2007;9. UU No. 26 tahun 2007
;10. UU No. 51 tahun 2008;11. UU No. 28 tahun 2009;12. UU No. 12 tahun 2011
;13. PP No. 58 tahun 2005;14. PP No. 65 tahun 2005;15. PP No. 79 tahun 2005
;16. PP No. 39 tahun 2006;17. PP No. 38 tahun 2007;18. PP No. 41 tahun 2007
;19. PP No. 6 tahun 2008;20. PP No. 8 tahun 2008;21. PP No. 15 tahun 2010
;22. PP No. 5 tahun 2010;23. Perda Prov. Banten No. 1 tahun 2010
;24. Perda Prov. Banten No. 2 tahun 2011;25. Perda Kota Tanggerang No. 6 tahun 2010;26. Perda Kota Tanggerang No. 1 tahun 2010;27. PMDN No. 54 tahun 2010;28. PMDN No. 13 tahun 2006
1.ketentuan umum;2. penjabaran RPJPD;3. ruang lingkup;4.pengendalian dan evaluasi;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2012.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
