Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022

Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ...

Hal. 2, File: PB TL 1 2022.pdf

... 3 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 10. ...

Hal. 3, File: PB TL 1 2022.pdf

... bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 60/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: PB TL 1 2022.pdf

Download :
PB TL 1 2022.pdf

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2022/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 60/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja darI perjalanan dinas tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022; dengan sistematika : Ketentuan umum; Jenis Dan Biaya Perjalanan Dinas; Pembebanan Dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Luar Negeri; Surat Perintah Tugas (SPT) Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
48 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 21. ...

... Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 22. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 23. ...

Hal. 4, File: Perda_1_Tahun_2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); ...

Hal. 3, File: Perda_1_Tahun_2018.pdf

... 2 c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; Mengingat : 1. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

Hal. 2, File: Perda_1_Tahun_2018.pdf

Download :
Perda_1_Tahun_2018.pdf

Abstrak

RPJMD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 201

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2006; PP No 40 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 sebagaimana mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012;
Peraturan Daerah ini berisi mengenai ruang lingkup, fungsi dan sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengenai pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Keputusan Gubernur mengenai Struktur Program pada RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2005 Nomor J 40, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalarn Negeti Nomor I 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 wis.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551; 4. ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 wis.pdf

... 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; ct. pakaian ctinas harian lengan panjang dtsediakan I (satuj pasang dalam l (satu) tahun; ...

... Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besamya 5% (lima per seratus) dari penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan ...

... peraturan perundang-undangan. ...

Hal. 6, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 wis.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 wis.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 1 Tahun 2016

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 4593); 11. ...

... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. ...

Hal. 3, File: Perda Nomor 1 Tahun 2016 Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel.pdf

... 2 2. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2016 Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel.pdf

... 1 BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH ...

... Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 1 Tahun 2016 Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2016 Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL – PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No.531 2016 / NOREG 4.1/2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Nomor 11 Tahun 2006; Perda Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Pembagian Deviden, Pengawasan da Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.
Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
7 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2011

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Barat

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... 13 Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648); 2. ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59 ...

Hal. 2, File: Pergub. No. 1 Tahun 2011Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah ...

... Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39). ...

... Tertentu; 2. ...

Hal. 3, File: Pergub. No. 1 Tahun 2011Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.pdf

... 13 GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PROVINSI SULAWESI BARAT ...

... bahwa pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2/1/PMKT/ Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Program Kerja Jaminan ...

... Undang-‐‑Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Pergub. No. 1 Tahun 2011Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.pdf

Download :
Pergub. No. 1 Tahun 2011Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.pdf

Abstrak

jaminan-sosial-tenaga-kerja

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 01, BD.2011/No.03

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Pergub No.2/1/PMKT/Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Program Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Barat, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 No.42) belum berjalan secara optimal sehingga perlu diatur kembali agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi saat ini.
dasar hukum: UU No.3 Tahun 1992; UU No.13 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2004; PP No.14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.76 Tahun 2007; PP No.36 Tahun 1995; Kepres No.22 Tahun 1993; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2009; Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-150/MEN/1999; Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-196/MEN/1999; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.KEP-222/MEN/2002; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.PER-12/MEN/VI/2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.PER/12/MEN/VI/2007.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai ruang lingkup penyelenggaraan dan kepesertaan, tata cara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta mengenai program kerja dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2012.
mencabut berlakunya Pergub Sulawesi Barat No.2/I/PMKT/Tahun 2006.
27 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2018.pdf

... Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerin tah Nomor 23 Tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2018.pdf

... ) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Dihapus. 2. ...

... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2018 NOMOR 1; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 1, 1/2018; Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh, ZAHIRMAN, SH NIP. 19730115 ...

Hal. 3, File: Perda No 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PERUBAHAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK:

Sehubungan dengan tingginya nilai Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, sehingga memberatkan bagi subjek pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan, maka perlu dilakukan perubahan atas Perda Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2010; Perda No. 7 Tahun 2010.
Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (3); dan Pasal 6. Menghapus ketentuan Pasal 5 ayat (4).
3 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2014

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organsiasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 13. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147 /MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 01 TH 2014.pdf

... Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.02/MENKES/ 148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 17. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Timur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-Tempat ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 01 TH 2014.pdf

... Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Le,mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20&4 koJbor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia, Nomor 4437) se~ telah diubah du& kali ...

... ahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 01 TH 2014.pdf

Download :
PERBUP NO 01 TH 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2013

Irigasi

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2013.pdf

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 7. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3). ...

Hal. 3, File: Perda Nomor 1 Tahun 2013.pdf

... 23 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pajabat Polisi Negara Republik Indonesia ...

... BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ...

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 1 55 Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal 7 Maret 2013 BUPATI SIGI, ttd ASWADIN RANDALEMBAH Diundangkan di Sigi Biromaru pada tanggal 11 Maret ...

Hal. 24, File: Perda Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Abstrak

IRIGASI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Irigasi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan irigasi; bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pemberdayaan, penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air, pembiayaan pengelolaan irigasi yang dikelola secara otonom oleh perkumpulan petani pemakai air, serta terjaganya keberlanjutan sistem irigasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No, 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No, 12 Tahun 2008; UU No,27 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2006; Perda Kabupaten Sigi No. 3 Tahun 2010.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang irigasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang azas, maksud dan tujuan; prinsip pengembangan dan pengelolaan irigasi; kelembagaan pengelolaan irigasi; tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi; penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi; pola pengaturan air; pembangunan jaringan air; operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; rehabilitasi dan peningkatan jaringan; pembiayaan ; audit dan pengelolaan irigasi; manajemen aset irigasi; keberlanjutan sistem irigasi; pengendalian dan pengawasan; larangan; tata cara penyelesaian sengketa; ketentuan pidana; penyidikan .

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2013.
24 Halaman, Penjelasan: - Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... 2 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: PD2017-01.pdf

... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

Hal. 1, File: PD2017-01.pdf

... 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 2. ...

... Indonesia. 6. ...

... Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. ...

Hal. 3, File: PD2017-01.pdf

Download :
PD2017-01.pdf

Abstrak

desa - lembaga kemasyarakatan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban, Hak dan Wewenang, Jenis, Organisasi Pengurus Lemabga Kemasyarakatan Desa, Tata Kerja, Hubungan Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Sumber Dana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 7 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir ...

... dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor5979); 2. ...

Hal. 1, File: PERDA.1.2021.pdf

... 2. ...

... Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaRINomor14tahun 2016tentang PedomanNomenklatur PerangkatDaerahBidangKomunikasidaninformastikadanadanya penambahan tugas dan kewenangan ...

... Perangkat Daerahyangmelaksanakan Urusan BidangKomunikasidan Informatika Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimanatan Timur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan ...

Hal. 10, File: PERDA.1.2021.pdf

... tahun sejak Peraturan Menteriini diundangkan, yaitutanggal5maret 2021. ...

... Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan LembagaTeknisDaerah ProvinsiKalimantan Timuryangtelahdicabut pasca ditetapkannya Peraturan DaerahNomor ...

... 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ProvinsiKalimantanTimur. ...

Hal. 11, File: PERDA.1.2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Download :
PERDA.1.2021.pdf

Abstrak

PERANGKAT DAERAH-PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014.
Pada peraturah daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan perubahan pada: 1. Judul Bagian Kesatu BAB III diubah; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan Pasal 5 diubah; 4. Ketentuan Pasal 6 diubah; 5. Ketentuan Pasal 8 diubah; 6. Ketentuan Pasal 13 diubah; 7. Pasal 16 dihapus; 8. Pasal 18 dihapus; 9. Ketentuan Pasal 19 diubah; dan 10. Pasal 20 dihapus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), diubah
11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT