PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,041 detik
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1963 tentang PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL ...
... Berhubung dengan sangat berkembangnya industri hasil-hasil tembakau dalam negeri pendapatan cukai tembakau dewasa ini merupakan sumber keuangan Negara yang amat penting. 2. ...
... PASAL DEMI PASAL Cukup jelas Mengetahui: Menteri/Pejabat Sekretaris Negara ttd A.W. SURJOADININGRAT S.H. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 2529 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Pasal 1. ...
... 1959) dan "Tabaksaccijn Verordening" (Stbl. 1932 No. 560 yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1959). ...
... Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan mengatur lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Pasal 4 … ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1963. ...
... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...
... Presiden Republik Indonesia, ttd JUANDA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1963 Sekretaris Negara, ttd A.W. SURJOADININGRAT S.H. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 11 ...
-
UU No. 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasiltembakau Dari Perusahaan-Perusahaan Itu Ke Dalam Peredaran Bebas (Lembaran Negara Tahun 1963 no. 11)menjadi Undang-Undang
- Download :
- Perpu No. 001 Tahun 1963.pdf
APBD
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengclolaan Keuangan · Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2012 Nomor 5,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);. 34. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20~4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 teritang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belai.ja Daerah _ Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); · 47 ...
... Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun_2014 Nomor 1744); 45. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik . . Indonesia Tahun 201~ Nomor 547); · · · . : . . . . . 41. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lem.baran Negara · Republik Indonesia Nomor 4502 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 . tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. ...
... Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia'. · .. · Nomor ...
-
PERBUP Kab. Bekasi No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
-
PERBUP Kab. Bekasi No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- Download :
- PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017 wis.pdf
Perizinan, Pelayanan Publik
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 7. ...
... Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... 2013 Nomor 1256); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Belitung. 2. ...
... C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\2707CCAF-EEB3-49E9-B514-FD4676706E7A\d17c09de-26bd-4f1b-902e-334b8f6be284file.doc 35 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 ...
... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...
... Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki ...
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 'r . ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); -2- ...
... Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ? ...
... ada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1425); 17. ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. ...
... Republik Indonesia Nomor 3851); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); a. bahwa dalam rangka mendukung ...
- Download :
- 818. PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf
Perizinan, Pelayanan Publik
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...
... Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga ...
... atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um um; Pasal 1 ...
... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 ten tang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Mengingat Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan ...
... 2020 PERATURAN WALIKOTA TARAKAN PROVINS! ...
... BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 294 A.HAMID SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, Diundangkan di Tarakan pada tanggal 2 Januari 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ...
... Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Pasal 51 BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Ditetapkan di Tarakan padatanggal 2 Januari 2020 ...
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 25. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ...
... 2 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 20. ...
- Download :
- Perda No. 1 Tahun 2019.pdf
Transportasi Darat/Laut/Udara
... beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573); ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7 ...
... Peraturan . . . - 2 - ...
... Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur BAB I KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN WALi KOTA TENTANG KAWASAN PEDESTRIAN. 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 10 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531 7); - 3 - Menetapkan ...
... Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat; Kota Kecil Daerah-Daerah Pembentukan ten tang dalam 2. ...
... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN WALi KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENT ANG KA WASAN PEDESTRIAN WALi KOTA TEGAL PROVINS! ...
- Download :
- 2022PERWAL3335Tegal.Walikota001.PDF
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
... 2. 3. ...
... (Lemba.an Negara Republik Indonesia Tahun '1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran ...
... 126, Tambahan LembaEn Negata Republik lndonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... PER,ATURAN DAEMH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2OO8 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 3 TAHUN 2OO,I TENIANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAMWASELATAN DENGAN RAHIUAT TUHAN YANG ...
... Peraturan Daerah lGbupaten Donggala tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemb€ntukan K@malan Bana'la Selatan. Mengrngal : 1. ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun '959 tentang Pembentukan DaeraFdaerah Tinokat ll di Sulav,/esi ...
... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA dan BUPATI DONGGALA MEMUTUSMN: Menetapkan : PERATUMN DAEMH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 3 ...
... TAHUN 2OO4 TENTANG PEMBENTUKAN KECAIVIAIAN &ANAWASEITATAN Pasal I Beberaoa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten- Donggala Nomor 3 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Kecamatan Banawa Selatan diubah s ...
... Ketentuan Pasal 2 atEt (2) diubah sebagai berikut: Setelah huruf k ditambah 4 (empat ) desa, sehingga keseluruhan Pasal2 ayat (2) be.bunyi sebagai berikut: Pasal 2 (2) Kecamatan Banawa Selatan sebagaimana ...
- Download :
- PERDA NO.1 THN 2008.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, sehingga perlu ...
... Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ...
... tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...
... J. 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang ...
... Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah ...
... Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2O2l Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ...
... -t6- BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Paj ak ...
... Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2O2O Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas ...
... Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan ...
Desa Struktur Organisasi
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716 ...
... BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); SALINAN ...
... - 3 - Pasal I Ketentuan ayat (3) Pasal 6 Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah ...
... Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) diubah dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SARIFUDIN, S.H. ...
-
PERBUP Kab. Magelang No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang
Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang
-
Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang
- Download :
- perbup 1 2019.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan