... - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825); 11. ...

... Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... Anggaran 2018; Undang-Und.angNomorgTahunLg6TtentangPembentukan PropinsiBengkulu(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang ...

... Nomor 28 Tahun 7999 tentang Penyeien ggaraar_ Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 3851); b. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 28. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. ...

... 2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. ...

... Undang - Unclang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak dan Retribusi nt"t"h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nornor L3a, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); Undang-Undang ...

... Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan peraturan Perundang - Undangan (l'embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Peraturan Pemerintah ...

... g2, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 4737)'' 8. ...

... Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pajak Daerahl Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); Undang Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara ...

... Pusat dan Pemerintaharr Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1 2. 3. 4. ...

... r (1) (21 (7) Pengecualian sebagairnana dimaksud pada ayat (6) huruf c ticiak berlaku apabila seiama 3 (tiga) tahun berturut - turut tidak dikeluarkan kembali dari wilaYah Pal:ean Indonesia' Pasal 15 Subjek ...

... Balik Narna Kerrdaraan Berrnotor adalah Nilai Jual Kendaraan Berrnotor sebagaimana clirnalMenteri ...

... Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Berrnotor. (3) Nilai Jual Keudaraan Ilermotor sebagaimana dima'ksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Daiam Negeri' Pasal 17 (1) Tarif Pajak ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. ...

... Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1. ...

... Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 138 Tahun 201 7 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ...

... BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NO MOR OJ . YUSMADA Diundangkan di Tanjungbalai Pada tanggal :l Januari 2020 Tembusan 1. ...

... Kepala Badan Penyelenggaraan Keuangan Pengelolaan Aset dan Daerah Kota Tanjungbalai 2. Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai M. ...

... Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran ...

... 2 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33630; 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. ...

... 1 BUPATI JENEPONTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...

... JENEPONTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...

... PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGAMANAN SURAT SUARA DI PERCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN KE KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ...

... : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); KABUPATEN/KOTA DALAM ...

... Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

... Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... Indonesia Tahun 1945. ...

... - 12 - Pasal 12 KPU bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan Pendistribusian ...

... Pasal 13 (1) KPU berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengawalan dalam rangka pengamanan Pendistribusian Surat Suara ke daerah tujuan. (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ...

... (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai dengan alamat tujuan. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ...

... Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310), 24. ...

... dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 25. ...

... Nomor 4090), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan ...

... Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ...

... Republik Indonesia Nomor 4577), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 4. ...

... Nomor 5049), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ), Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat; 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. ...

... Pasal 58 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku : 1. Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang; 2. ...

... Peraturan Bupati Karawang Nomor 109 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN K A R A W A N G, ttd I M A N S U M A N T R I BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012 NOMOR : 1 SERI : D ...

... 2 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 11. ...

... Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. ...

... M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG. ...

... Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 5. ...

... 3 Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara ...

... Tahun 2016 Nomor 87), diubah sebagai berikut: 1. ...

... Sedangkan pada huruf (e) mengalami perubahan Nomenklatur Badan yaitu pada angka 3 serta mengalami penambahan pada angka 4, sehingga Pasal 2 hurf (d) dan (e) berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Dengan Peraturan ...

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR / TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ...

... Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian agar mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan ...

... sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat ...

... 2 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3277); ...

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 186); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...

... Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. ...