... - 2 - 4. ...

... Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 10. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...

... Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 55); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...

... : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 2022 Nomor 238, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ; ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ...

... 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; 4. ...

... telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan ...

... LAMPIEN I PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR I TAHUN2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA NO. ...

... JENISRETRIBUSI KRITERIA TOLAK UKUR PENGUKURAN 1 2 3 4 5 Retribusi a. ...

... Nirlaba/ Objek retribusi yang Paling banyak mendukung mempuliyal fLmgsi sosial, 500/o (lima Prooran pendidikan , kesehatan puluh persen) pemerintah/ dan mendukung program Pemerintah ...

... 2019, No.191 -2- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. ...

... Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan ...

... 2019, No.191 -13- ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 8. ...

... Bagan Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ...

... Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ...

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.191, 2019 KEMEN ART-BPN. OTK. Perubahan. ...

... PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN ...

... NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA ...

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 01 TAHUN 2008 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN MAROS DENGAN RAHMAT ...

... Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19). ...

... Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Dearah Pasar Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... BAHARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 010 202 342 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2008 NOMOR 01 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat ...

... PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1953 TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1952 ("PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI TENGAH DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM ...

... DAERAH SWATANTRA", LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 47) Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1952 ("Peraturan tentang pembubaran ...

... Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950; c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950; Mendengar: Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 1952. ...

... Presiden Republik Indonesia, Ttd. SOEKARNO. Menteri Dalam Negeri, Ttd. MOHAMAD ROEM Diundangkan pada tanggal 10 Januari 1953. Menteri Kehakiman, Ttd. ...

... . -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1953/1 ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SINTANG I. ...

... UMUM Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan bagi setiap orang untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. ...

... Hak tersebut merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia pada umumnya dan setiap warga Kabupaten Sintang pada khususnya. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3689); ...

... Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoanesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ...

... Indonesia. 4. ...

... Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 7. ...

... kemasyarakatan desa; (2) Rincian Dana Desa yang diterima oleh desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa. ...

... Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. ...

... ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan ...

... Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. ...

... Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN ...

... Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D); 16. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D). ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung; 3. ...

... Peraturan Penrerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (tembaran Negan Republik Indonesia Tahun 2fi)5 Nomor 139, Tambahan tembaran Negara R€Wblik Indmesia Nomor 4577); 20. ...

... Perah,rnn Pemerintah Nonror I Tahun 2006 tentar,g Pelaproran Keuangan dan Kinerja Instansi knerintah (l-ernbaran Negara Republik Indonesa Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l-enibara:r Negara Republlk Indoi ...

... aias Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. ...

... Peraturan Penrerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenbng Pengelotaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran F,leEara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan L,ernbaran i,iegara Repuirlik Indonei= Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (lcmbara,, Ncaara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RepHik Indonesia Nomor 4574): 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Incionesla Tahun 2005 Nomor i37, Tambahan Lembaran Negara F-epublik indonesia iJomor 4575); 18. ...

... Republik Indonesia Nomor 4438); 10. ...

... ;lr dan Retibusi Daemh (l-embaran Negar:a Republik Indoneia Tahun 20@ f*onror 130, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O4g); 11. ...

... Peraturan Pernerintah Nsrtr 65 Tahun 2001 tentanll f,aiafi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2ili|.i Nomor 118, Tambahan Lernoaran Negara Replbtik Indorresia Nomor 4i38); 12. ...