PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,036 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2014
PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. ...

... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 22. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahu~ 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Indonesia Tahun Lembaran Negara 4724); (Lembaran Negara Republik 2007 Nomor 67, Tambahan Republik Indonesia Nomor 9. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 1 Tahun 2010
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI DONGGALA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2OIO TENTANG RENCANA PEMBANCUNAN 'ANGKA PAN'ANC DAERAH (RP'PD) TAHUN 2005 - 202s DENCAN RAHMAT TUHAN VANC MAHA EsA BUPATI DONGGALA. ...

... Menimbong : Nomor 32 Tohun 2OO4 tentong Pemerintohon Doersh don Posol lo oycrt (2) Undong-Undong Nomor 25 Tohun 2OO4 tentong ...

... Undong-undqng Nomor 29 Tohun 1959 tentong Pembentuhon Dqeroh-doeroh Tinghot ll di Sulowesi (Lemboron Negoro Republih Indonerio Tahun 1959 Nomor 74, Tombohon Lemborqn Negqrc Republih Indonesio Nomor t822 ...

... ); Undong-undqng Nomor 17 Tohun 2oo3 tentong Keuongon Negorc (Lemboron Negoro Tohun 2OO3 Nomor 47, Tombohon Lemboron Negoro Republih Indonesio Nomor 4286); Undong-undong Nomor I Tohun 2oo4 tentdng Perbendohorqon ...

... Negsro (Lembqron Negoro Republih Indonejo Tshun 2oo4 Nomor 5, Tombqhon Lemboron Negqro Republih lndonesio Nomor 4355); Undong-undong Nomor lo tohun 2oo4 tentong Pembentuhsn Perqturcn Perundong-undcngon ...

... luqsqn Perqturqn Perundong-undongon; Peroturon Doeroh Kobupoten Donggolo Nomor 8 Tohun 2OOO tentong Rencono Toto Ruong Wiloyoh Kobupoten Donggolo (Lemboron Doeroh Kobupoten Tqhun 2OOO Nomor 8 Seri C Nomor ...

... :), rebogoimonq telqh diuboh dengon Peruturon Doerqh Kobupoten Donggolo Nomor 7 Tohun 2Oo5 tentong Perubohon qtos Peroturon Doerqh Kobupoten Donggclo Nomor 8 Tahun 2OOO tentonE Rencono Tcto Ruong Wiloyoh ...

... Kobupcten Donggolo (Lemboron Doeroh Kobupcten Donggclo Tshun 2OO5 seri E Nomor 7); Peroturon Doerqh Kobupoten Donggolo Nomor 3 Tohun 2OO8 tentong Ururon Pemerintoh yong menjodi Ker.uenongon Doeroh Kobupcten ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 2018 Nomor 157); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik ...

... Tahun 1950 Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 6. ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477); ...

... SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang ...

... Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan ...

... BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN ...

... Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ...

... 12 (2) Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun ...

... 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21), dibaca dan dimaknai “KTP-el”. ...

... 2015 NOMOR 1 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/2015) ttd/cap ttd/cap ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERDA Kab. Sleman No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Mengubah :
  1. PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat No. 1 Tahun 2017
Peyelenggaraan Pelayanan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ...

... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... BUPATI PASAMAN BARAT PROPINSI SUMATRA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN BARAT, ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK I. ...

... UMUM Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat Konstitusi untuk bisa meningkatkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas ...

... Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 1 Tahun 2009
Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009; 3. ...

... PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT ...

... (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); ...

... Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. ...

... ASWIN, MM NIP. 080 096 380 BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2009 NOMOR TELAH DIKOREKSI : NO. NAMA JABATAN PARAF 1. Arief Anwar, SH Kasubag Perundang-undangan 2. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. ...

... dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan ...

... BUPATI GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG ...

... Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan ...

... Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Gunung Mas No. 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 21. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; 25. ...

... Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2017; 26. ...

... 2 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 5. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 19. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015; ...

... BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM ...

... Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019
Desa Pinunjul

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Jawa Barat; 2. ...

... Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 6. ...

... Menimbang Mengingat BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: / TAHUN 2019 TENTANG DESA PINUNJUL KABUPATEN KUNINGAN BUPATI KUNINGAN a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG DESA PINUNJUL KABUPATEN KUNINGAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. ...

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan; 2. Bupati adalah Bupati Kuningan; 3. ...

... Indonesia; ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013
Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 14. ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 9. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9); 19. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7); 20. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan