Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2010

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 27. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri ...

Hal. 4, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; / 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 21. ...

Hal. 3, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 6. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

Download :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

Abstrak

APBD

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadiUndang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plapon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2004
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS USANADMINISTRASI AGUNG DONESIA, SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 832 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN ...

... HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TID WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2020 -15- ...

Hal. 15, File: PERMA_01_2020.pdf

... Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209); 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3316)sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor3Tahun2009tentangPerubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung( ...

... Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009Nomor3,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4958); 3.Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: PERMA_01_2020.pdf

... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TTD MUHAMMAD SYARIFUDDIN ...

Hal. 14, File: PERMA_01_2020.pdf

Download :
PERMA_01_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2015

Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP- GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-Tu Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); / 12. Peraturan ..... ...

Hal. 2, File: Perbup Tblg No.01_th_2015_Penetapan Batasa Pagu UP GU TU.pdf

... bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...

... Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756; / 2. ...

Hal. 1, File: Perbup Tblg No.01_th_2015_Penetapan Batasa Pagu UP GU TU.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 20); 19. ...

... Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 46). ...

Hal. 3, File: Perbup Tblg No.01_th_2015_Penetapan Batasa Pagu UP GU TU.pdf

Download :
Perbup Tblg No.01_th_2015_Penetapan Batasa Pagu UP GU TU.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP- GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-Tu Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang meliputi : SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap SKPD;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU, dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2014;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2014.
Peraturan Buapti ini Mengatur Tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP- GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-Tu Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Batas Pagu dan Mekanisme Pengajuan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
6 Halaman

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1986

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

APBN

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SUDHARMONO, S.H. ...

... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 19 ...

Hal. 4, File: UU Nomor 1 Tahun 1986.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1986/1987 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...

... Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet ...

... (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN ...

Hal. 1, File: UU Nomor 1 Tahun 1986.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Apabila pada akhir Tahun Anggaran 1986/1987 terdapat ...

... sisa- anggaran-lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara yang dapat dipergunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1987/1988 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya. ...

... Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 3326 ...

Hal. 7, File: UU Nomor 1 Tahun 1986.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1986.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Hasil pencarian pada file:

... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1970 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSYAH Mayor Jenderal TNI PENJELASAN PERATURAN ...

... PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 1970 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 ...

Hal. 39, File: pp no 001 tahun 1970.pdf

... PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT PRESIDEN ...

... REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melakanakan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ...

... Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, 2. ...

Hal. 1, File: pp no 001 tahun 1970.pdf

... Dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan Panitia ini dibubarkan. (2) Menteri Dalam Negeri mengangkat di antara anggota Panitia tersebut dalam ayat (1) pasal ini, seorang Ketua dan seorang ...

... Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri. (3) Sekretaris Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia di luar negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Menteri Luar Negeri ...

... Pasal 15. (1) Di tempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di ...

Hal. 4, File: pp no 001 tahun 1970.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

Download :
pp no 001 tahun 1970.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2017

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 10. ...

Hal. 2, File: Qanun No. 1 Tahun 2017.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Qanun No. 1 Tahun 2017.pdf

... ADAM Diundangkan di Sabang pada tanggal 13 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, ttd SOFYAN ADAM LEMBARAN KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 1 NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH (1/26/2016 ...

Hal. 14, File: Qanun No. 1 Tahun 2017.pdf

Download :
Qanun No. 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD No.1/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan standar mutu pendidikan dan memberi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bidang pendidikan diperlukan suatu lembaga khusus yang menanagani bidang pendidikan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu membentuk Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1965; UU No.44 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 1992; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014; Qanun Provinsi NAD No. 3 Tahun 2006;
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Keanggotaan, Kepengurusan, Alat kelengkapan, mekanisme Rapat, Tata Kerja, Sekretariat, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017

Tambahan Penghasilan pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Natuna

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOs tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor LgZ, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); L L. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOs tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor L4O, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, teraHrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OIt ...

Hal. 3, File: 1-2017.pdf

... Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42561; Undang-Undang Nomor I Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan ...

... Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembenflrkan Peraturan ...

... Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAI1 Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...

Hal. 2, File: 1-2017.pdf

... BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR L TAHUN 2OL7 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SELAKU SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN ...

... , dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ...

... Undang-Undang Nomor 53 Tahun lggg tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, b. c. PARAFK Mengingat ...

Hal. 1, File: 1-2017.pdf

Download :
1-2017.pdf

Abstrak

penghasilan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Natuna

ABSTRAK:

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 58 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat dan Staf, Selain Pejabat dan Staf, Tambahan Penghasilan diberikan kepada : a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolan Keuangan Daerah dan Wakil Bupati sebagai Pembantu Bupati dalam memegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah; b. Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja setiap bulan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tambahan penghasilan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD)
10

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. ...

... Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599); MEMUTUSKAN ...

Hal. 2, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.223, 2018 BNPB. Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana. Perubahan. ...

... PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI ...

... Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 www.peraturan.go.id ...

Hal. 1, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... 2018, No.223 -14- LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 7 ...

... TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN ...

... BENCANA REPUBLIK INDONESIA ttd WILLEM RAMPANGILEI www.peraturan.go.id ...

Hal. 14, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Perka BNPB No. 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penggulangan Bencana

Download :
Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2011

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2011.pdf

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 1 Tahun 2011.pdf

... Wilayah Pencadangan Negara (WPN). (2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri. (3) Penetapan ...

... Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (4) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR ) sebagaimana ...

... adalah 25 (dua puluh lima) hektar; e. menyebutkan komoditas yang akan ditambang; dan atau f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun ...

Hal. 8, File: Perda Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Abstrak

MINERAL DAN BATUBARA

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No. 1, TLD No. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK:

bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sigi menjadi daerah otonom, maka perlu pengaturan terhadap wilayah yang banyak mengandung berbagai jenis sumber daya alam mineral yang berpotensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya alam mineral tersebut dalam suatu Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; Perda Kabupaten Sigi No. 3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; wilayah pertambangan; usaha pertambangan; izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar IUP; Penyidikan; sanksi administrasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2011.
26 Halaman; Penjelasan: 26 Hlm.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014

Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. ...

... Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ...

Hal. 2, File: Permenkumham Nomor 1 Tahun 2014.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.123, 2014 KEMENKUMHAM. Pelaksanaan Harian. Pelaksanaan Tugas. Penunjukan. ...

... PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian ...

Hal. 1, File: Permenkumham Nomor 1 Tahun 2014.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI ...

... MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id ...

Hal. 10, File: Permenkumham Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkumham No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1986.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 1970.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.