Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,036 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERA N O M OR T A N G G AL T E N T A NG i T A H UN 201 5 P E R U B A H AN K E T I GA A T AS P E R A T U R AN D A E R AH K A B U P A T EN B E R AU N O M OR 10 T A H UN ...

... UB B A G I AN U M UM D AN K E P E G A W A I AN S UB B A G I AN K E U A N G AN B I D A NG P E R B E N D A H A R A AN S U B B I D A NG P E R B E N D A H A R A AN 5HANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ...

... 2015 NOMOR 1 B I D A NG A K U N T A N SI S U B B I D A NG P E N D A P A T AN D AN B E L A N JA S U B B I D A NG P E L A P O R AN K E U A N G AN D A E R AH B I D A NG P E R L E N G K A P AN S UB B I D ...

Hal. 8, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.pdf

... h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik Indonesia Nomor 4 3 5 5 ); 6. ...

... a h un 2 0 11 N o m or 8 2, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 5 2 3 4) ; 9. ...

... U n d a n g - U n d a ng N o m or 23 T a h un 2 0 14 t e n t a ng P e m e r i n t a h an D a e r ah ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 14 N o m or 2 4 4, T a m b a ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.pdf

... 1 2. ...

... i n si d an P e m e r i n t a h an D a e r ah K a b u p a t e n / K o ta ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 07 N o m or 8 2, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ...

... e r au T a h un 2 0 08 N o m or 9 ); 1 7. ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.pdf

Abstrak

ORGANISASI - PEMBENTUKAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau

ABSTRAK:

Dalam rangka penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan peraturan, kondisi dan kebutuhan daerah perlu mengubah beberapa ketentuan Perda Kabupaten Berau No.10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Kabupaten Berau No.16 Tahun 2012.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No,8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Berau No.9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Berau No.10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Berau No.15 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau. Pasal yang mengalami perubahan diantaranya Pasal 2 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 64. Sedangkan Pasal yang dihapus diantaranya yaitu Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2015.
Peraturan yang Diubah: Perda Kabupaten Berau No.10 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 64; UU No,8 Tahun 1974; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Berau No.10 Tahun 2008. Peraturan yang Dicabut: Perda Kabupaten Berau No.10 Tahun 2008 Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.
8 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021

JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daera} Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratura! ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4l 18); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

Hal. 1, File: PERWALI 1 Jabatan pelaksana PNS di pemkot batu.pdf

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 7. ...

... Republik lndonesia Nomor 6477); llalaman 2 dari 69 hlm ...

Hal. 2, File: PERWALI 1 Jabatan pelaksana PNS di pemkot batu.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebaga-rmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nege,-i Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri ...

... Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan ...

... 122 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tlgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu; 15. ...

Hal. 3, File: PERWALI 1 Jabatan pelaksana PNS di pemkot batu.pdf

Download :
PERWALI 1 Jabatan pelaksana PNS di pemkot batu.pdf

Abstrak

JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan lnstansi Pemerintah dan sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dar huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jabatan Pelaksara bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Mengingat: 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungar lnstansi Pemerintah; 36. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 125 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 37. Peraturan wali Kota Batu Nomor 126 Tahun, 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENAMAAN JABATAN PELAKSANA, FORMASI JABATAN, PENGKATAN DAN PEMINDAHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
69

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara ...

... Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: Pergub No.1 th 2022 ttg Prbhan ats Pergub No.53 th 2020 ttg Plksanaan Pergub No.4 th 2020 ttg Pnerapan Disiplin dn Pnegakan Hukum (2) (1).pdf

... GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NO*viOw 1 TAFiUyJ zii22 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN ...

... GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NO“viOw 1 TAFIUyJ zii22 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2020 ...

... Covid-19, b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Proviiisi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ...

Hal. 1, File: Pergub No.1 th 2022 ttg Prbhan ats Pergub No.53 th 2020 ttg Plksanaan Pergub No.4 th 2020 ttg Pnerapan Disiplin dn Pnegakan Hukum (2) (1).pdf

... maeraii Frovinsi Goroniaio Tahun Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04); MELIUTL'SKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUB.4HAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN ...

... maeraii Frovinsi Goroniaio Tahun 2020 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04): MELIUTL'SKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUB.4HAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN ...

... Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 53 Tahun 2020 tent Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam ...

Hal. 3, File: Pergub No.1 th 2022 ttg Prbhan ats Pergub No.53 th 2020 ttg Plksanaan Pergub No.4 th 2020 ttg Pnerapan Disiplin dn Pnegakan Hukum (2) (1).pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. Gorontalo No. 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disaese 2019 (covid-19)

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2022/No.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mengoptimalisasikan pencegahan dan penanggulan Covid-19 serta sebagai tindak lanjut surat edaran menteri dalam negeri nomor 440/7183/SK Tanggal 21 Desember 2021
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No.4 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas peraturan gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegaha dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019

PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menterl Dalam Ncgerl Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 30. ...

... {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemer 568); 31. ...

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

Hal. 5, File: Perda Kab Sinjai No. 1 Tahun 2019.pdf

... ·2- 3. Undang-Undan1 Nomor 5 Ta.bun 1960 tcntang Peraturan Casar Pokok-Pokok Agnuia (Lcmbar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. ...

... Indonesia Tahun 2005 Nomor 113, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 8. ...

... Pulau-pulau Kecil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); ...

Hal. 2, File: Perda Kab Sinjai No. 1 Tahun 2019.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republilc Indonesia Nomor 3696); 23. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republilc ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomcr 5887); 26. ...

Hal. 4, File: Perda Kab Sinjai No. 1 Tahun 2019.pdf

Download :
Perda Kab Sinjai No. 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

ABSTRAK:

a. bahwa masyarakat hukum ada merupakan cerminan kebhinekaan bangsa indonesia yang harus diakui, dilindungi dan diberdayakan dalam rangka pemenuhan hak assasi manusia serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara sesuai dengan amanat undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; b. bahwa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan masyarakat pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak-hak masyarakat yang bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup; c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PƯU-X/2012 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum berkeadilan terhadap Masyarakat Adat, perlu menetapkan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan, dan Pembardayaan Masyarakat Hukum Perlindungan Adat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 29 Tahun 1959 tentang Nomor 74, 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Poraturan Daaar Pokok-Pokak Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms Internasional Nomor 29 Tahun of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Penghapusan tentang Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimane telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 7. Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557), 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilaya pesisir dan pulau-pulau kecil (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 84, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5490); 10. Undang-Undang Nomor 32 Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Perlindungan tentang Hidup dan Lingkungan Nomor 5059) 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Indonesia Nomor 5168) 13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 14. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tahun 2011 Nomor 82 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 16. Undang-Undang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Airising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Nomor 11 Tahun 2013 tentang dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412); 17. Undang-Undang Pencegahan Nomor dan 18 Pemberantasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Perusakan tentang Hutan Nomor 5432); 18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 19. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia Tahun 2014, Tambahan Republik Indonesia Nomor Daerah 23 (Lembaran Tahun 2014 Negara Lembaran Negara sebagaimana telah tentang Republik Nomor 5587), diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 23 (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran tas Undang-Undang Permerintahan Nomor Daerah 2014 Negara Tahun tentang Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 20.undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601); 21.undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebungan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 308, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5613 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5887) 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan (Lembaran Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Pembinaan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Negara Daerah Republik Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 27. peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan pelindung masyarakat adat (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 951); 28. peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri kehutanan, mentori pekerjaan umum dan kepala badan pertahanan nasional nomor 79 tahun 2014 nomor pb.3/menhu-II/2014 nomor 17/prt/m/2014 nomor 8/skb/x/2014 tentang tata cara penyelesaian pengusahaan tanah yang berada didalam kawasan hutan (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 1719); 29.peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 2036); 30.peraturan menteri agrari/kepala badan pertanahan nasional nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 569); 31.peraturan daerah kabupaten sinjai nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten sinjai tahun 2016 nomor 5 tambahan lembrn daerah kabupaten sinjai nomor 93);
1.ketentuan umum 2.asas, tujuan dan ruang lingkup 3.ruang lingkup 4.mekanisme pengakuan dan perlindungan 5.pemberdayaan 6.penyelesaian sengketan pembinaan dan pengawasan 7.ketentuan peralihan 8.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 17. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Klinik; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 19. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 20. ...

Hal. 4, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 3, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.pdf

... Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jenis pelayanan kesehatan dan pengobatan merupakan kebutuhan mendasak yang harus segera dipenuhi; b. bahwa ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana ditetapkan dengan Perda No 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan saat ini sudah tidak sesuai dengan indeks harga kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarknan pertimbangan tersebut, maka guna peningkatan pelayanan kesehatan secara optimal, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda Kab Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah UU No 2 Tahun 1965 3. UU No 8 Tahun 1981 4. UU No 29 Tahun 2004 5. UU No 28 Tahun 2009 6. UU No 36 Tahun 2009 7. UU No 12 Tahun 2011 8. UU No 23 Tahun 2014 9. UU No 38 Tahun 2014 10. PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No 92 Tahun 2015 11. PP No 58 Tahun 2005 12. PP No 69 Tahun 2010 13. PP No 12 Tahun 2017 14. Perpres No 87 Tahun 2014 15. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun2011 16. Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Kaminan Kesehatan Nasional 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo r75 Tahun 2014 19. Permendagri No 80 Tahun 2015 20. Permenkesehatan No 21 Tahun 2016 21. Keputusan Menteri Kesehatan No 364/Menkes/SK/III/2003 22. Perda No 13 Tahun 2010 23. Perda No 4 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Perda Kab Lamongan No 13 Tahun 2010 tentnag Retribusi Pelayanan Kesehatan. Ketentuan yang diubah adalah 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 14, angka 19 dan angka 23 diubah, serta angka 7, angka 17, angka 21 dan angka 25 dihapus, setelah angka 33 ditambah 2 yakni angka 34 dan 35 2. Ketentuan Pasal 2 diubah 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3 ) diubah, serta ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus 5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta ayat (2) dihapus 6. Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan RSUD Dr. Soegiri dan Pasal 25 dihapus 7. Ketentuan bagian kedua Pasal 26 diubah 8. Ketentuan Lampiran I dan II diubah, lampiran III dan IV dihapus

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Perda Kab Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah
19

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2009

Tata cara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; f. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; g. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; h. ...

... Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; i. ...

Hal. 1, File: Pergub 1 tahun 2009.pdf

... - 3 Keenam Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/45/2007 Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan ...

... Bapak Ketua Perwakilan Sadan Pemeriksa Keuangan di Palangka Raya 2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta : a.Sekretaris Jenderal; b. lnspektur Jenderal; c.Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah 3. ...

... KALIMANTAN TENGAH, THAMPUNAH SINSENG SERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 1 PALANGKA RAYA 19 JANUARI 2009 IMANTAN TENGr ...

Hal. 3, File: Pergub 1 tahun 2009.pdf

... Menetapkan Kesatu Kedua Ketiga Keempat Kelima - 2 MEMUTUSKAN Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tatacara Penggunaan Bia_. a Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah ...

... Mengatur kembali secara teknis pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimar:aTengah Nomor 973/ 330/IV/Dipenda, tanggal 29 Mei 2000 tentang lmbanga: Pembagian Biaya Pemungutan PBB dan Keputusan Menteri ...

... :ar 0 aJa'>< Bumi dan Bangunan yang disalurkan berdasa~:.ca- ::>e~a:·--2- ·:e-:e- ·/e_a-;a- :: Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaar ::r ::>e--:a-;;_-;_a:.a::=_- >;;==-·==-Transfer ke Daerah dan Peraturan ...

Hal. 2, File: Pergub 1 tahun 2009.pdf

Download :
Pergub 1 tahun 2009.pdf

Abstrak

pajak

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2009/1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata cara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/45/2007 tentang Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan dan keadaan serta tuntutan kegiatan operasional, oleh karena itu dipandang perlu mengaturnya kembali agar sesuai dengan ketentuan dan keadaan yang ada dimaksud; b. bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali tentang Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 83/KMK ,04/2000 ; Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 04/PMK.07/2008;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2009.
3 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2020

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 17. ...

Hal. 4, File: PERDA NO 1 Tahun 2020 audited.pdf

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ...

Hal. 3, File: PERDA NO 1 Tahun 2020 audited.pdf

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 Tahun 2020 audited.pdf

Download :
PERDA NO 1 Tahun 2020 audited.pdf

Abstrak

peraturan-daerah-kabupaten-tabanan-pertanggungjawaban-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2019

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1/13hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
11 halaman, 2 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2021

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); ...

Hal. 2, File: PERBUP 1-2021.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 11. ...

... Kabupaten Nunukan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan ...

Hal. 3, File: PERBUP 1-2021.pdf

... Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ...

Hal. 1, File: PERBUP 1-2021.pdf

Abstrak

DANA DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JUMLAH DESA BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA DESA BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII SANKSI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
19 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2020

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD

Hasil pencarian pada file:

... -1- WALIKOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); ...

Hal. 1, File: Perda No.1 Th.2020.pdf

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 13. ...

Hal. 2, File: Perda No.1 Th.2020.pdf

... Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; s. ...

... ttd SUGENG CHAIRUDDIN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 12. ...

... NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:22/1/2020 ...

Hal. 7, File: Perda No.1 Th.2020.pdf

Download :
Perda No.1 Th.2020.pdf

Abstrak

pelaksanaan APBD-pertanggungjawaban

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembar Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019;
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PERDA No. 11 Tahun 2009; PERDA No. 8 tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2019.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : a. Pendapatan sebesar Rp. 3,345,520,495,268.58 b. Belanja sebesar Rp. 3,065,215,869,366.89 c. Transfer Rp 1,968,531,745,00 sehingga menghasilkan Surplus Rp. 278,336,094,156.69 d. Pembiayaan Netto sebesar Rp 366,997,283,368.98 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Rp. 645,333,377,525.67.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018

Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 2 ...

Hal. 2, File: Perda-no-1-Tahun-2018.pdf

... Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 2. ...

Hal. 3, File: Perda-no-1-Tahun-2018.pdf

... tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ...

... Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2013 tersebut perlu diganti dengan Peraturan ...

... PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas ...

Hal. 19, File: Perda-no-1-Tahun-2018.pdf

Download :
Perda-no-1-Tahun-2018.pdf

Abstrak

badanusaha-desa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pendapatan masyarakat dan desa, maka pemerintah desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa; b. bahwa guna mengoptimalkan sumber daya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pendirian BUM Desa, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
22 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT