Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2020

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : a. Pendapatan sebesar Rp. 3,345,520,495,268.58 b. Belanja sebesar Rp. 3,065,215,869,366.89 c. Transfer Rp 1,968,531,745,00 sehingga menghasilkan Surplus Rp. 278,336,094,156.69 d. Pembiayaan Netto sebesar Rp 366,997,283,368.98 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Rp. 645,333,377,525.67.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

13 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

13 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

13 Agustus 2020

Sumber

Lembar Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 12

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 825 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.1 Th.2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelaksanaan APBD-pertanggungjawaban
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembar Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PERDA No. 11 Tahun 2009; PERDA No. 8 tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2019. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : a. Pendapatan sebesar Rp. 3,345,520,495,268.58 b. Belanja sebesar Rp. 3,065,215,869,366.89 c. Transfer Rp 1,968,531,745,00 sehingga menghasilkan Surplus Rp. 278,336,094,156.69 d. Pembiayaan Netto sebesar Rp 366,997,283,368.98 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Rp. 645,333,377,525.67.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020. 7 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2020

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT