Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Kotawatingin Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Online.
a. dasar pemberian pengurangan BPHTB;
b. tata cara pengajuan permohonan pengurangan BPHTB; dan
c. Tata cara pemberian pengurangan BPHTB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2013
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5094); 9. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 694); ...
... PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesiaNomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik ...
... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 16. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 11). ...
... Indonesia dan Jaksa Agung RepublikIndonesia dianggap menyetujui. (5) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan Jaksa Agung RepublikIndonesia telah diterima maka Bupati ...
... permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan Jaksa Agung RepublikIndonesia. ...
... Pasal 10 (1) Usul pengangkatan pejabat PPNS diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri. (2) Usul pengangkatan pejabat PPNS memuat : a. nomor, tahun, dan nama ...
... Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 13. ...
... Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 3 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996; 15. ...
... II Surakarta: MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 363/ PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996; MENDENGARKAN ...
... LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 5 TAIIUN :1996 SERI : D NO : 5 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 1 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ...
... Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. ...
... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 1 ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.1996/NO.5 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1995/1996
ABSTRAK:
Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1995 / 1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 057 tanggal I9 Januari 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903- 056 tanggal 19 Januari 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.: 903 - 617 Tahun 1988; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 644 / 1985 tanggal 13 Juni 1995; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 3 Tahun 1995; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : O1 / DPRD / I / 1993 Tahun 1993;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 1995/1996 beserta perinciannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1996.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 1 Tahun 2015
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4138); 16. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 32); 24. ...
... Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor2Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor2); 25. ...
... Url.dang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ter Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lemt RepublikIndonesiaTahun 2002 Nomor 137 Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4. 7. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20: Pemerintaban Daerah (Lembaran Negars IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambaha Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebags diubah dengan Undang-Undang Nomor2 '. tentang ...
... Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor2Tahun 2014 tentanj atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2( Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undan Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Tarnbahan Lembaran ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor2Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2Tahun ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4574); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4575); 17. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4577); 19. ...
... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1820); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3312) sebagaimana telah diubah ...
... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3688) sebagaimana ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4389); 8. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Mengingat Rancangan APBD adalah salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 untuk di ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana hal ini termasuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah yang telah di sepakati dan disetujui bersama.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1959; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; Perpu No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.16 Tahun 2010.
APBD Anggaran Tahun 2011 Kabupaten Kutai Kartanegara
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2011.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2019
... Hukum & HAM - Perda No. 1/2019 2 Daya Air (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4377); h. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); l. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5094); o. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 2036); q. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24 ); Dengan Persetujuan Bersama ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiatahun 1945; f. ...
... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 154 Tahun, Tambahan Lembaran Negara ...
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah hukum Kabupaten Kepahiang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentraman dan ketertiban umum;
b. bahwa dengan adanya pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum maka dapat mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum sehingga dapat terciptanya dan menjadikan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang aman, damai dan tertib;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) huruf e;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU No. 39 Tahun 2003
3. UU No. 7 Tahun 2004
4. UU No. 38 Tahun 2004
5. UU No. 22 Tahun 2009
6. UU No. 32 Tahun 2009
7. UU No. 12 Tahun 2011
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 31 Tahun 1980
10. PP No. 6 Tahun 2010
11. Permendagri No. 84 Tahun 2014
12. Permendagri No. 80 Tahun 2015
13. Perda Kabupaten Kepahiang No. 8 Tahun 2012
14. Perda Kabupaten Kepahiang No. 1 Tahun 2015
-Larangan mengadakan pesta malam.
-peraturan ini mengatur mengenai sarpras yang dapat digunakan oleh masyarakat dan kegiatan apa saja yang dilarang agar terciptanya Kabupaten Kepahiang yang aman, damai dan tertib;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2013
... Tarnbahan Lembaran 2'cga,a Repubtik IndonesiaNomor 5234); h Peraruran Pcmcrintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang GaJt PtY,ilW,ll Neger! Sipil flembaran Negara RepublikIndonesia Tahon 1to-;-;- Nomor 11. ...
... -g~1rc, RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 32); J 7 Peraturan Pernermtah Nomor l09 Tahun 2000 tentang Kedud:.,k .. m Keuaogan Kepala Daerah dan \Vakil Kepala Daerah 11.<·m! ...
... Mr .. 11 Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomur JIO Tamb.ch.rn Lcmbaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4028J 18. ...
... Pcraturan Pcrneriruah Nomor i3 Tahun 1005 teruang h.dur .. th,tn tLembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 1-::,u. Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor -! ...
... SSS) 26 Peraturan Pemcrmtah Nomor 79 Tahun2-005 teruang Pcdornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemermtahan Dacrah [Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nvmor l65, Tambahan Lembaran ...
... Negara RepublikIndonesia Nomcr 4593): Peraturan Pemermtah Nomor 6 Tahun 2006 tcniang Peng,ch1l,1.11\ Barang Milik Negara/Daer-ah jLcmbaran Negara Republik ! ...
... Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran .Xt>g.m._1 RepublikIndonesiaTahun 20 IO Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk IndonesiaNomor 5104). ...
... Tahun 20 IO Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5107j sebagarmana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahtm 201 i tentang Perubahan Peraturan Pernerintah Nomor 19 ...
... Persturan Peme-intah Nomor2Tahun 2012 tentang Hibah D.1erah [Lembaran '."-legara Repubhk IndonesiaTahun 2012 Nomur :>. Tambaha.n L<'mbaran Negara Republik tndonesia Nomor 5272>: - ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Ta 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4574); 21. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 NOI 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4577); 24. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan ABPD Tahun Anggaran 2013; ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4138); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Ta 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4139); 17. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu IndonesiaTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4503); ...
... diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor2 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4048); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nega RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4389); 10. ...
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ABSTRAK
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Manokwari telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angggaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangari Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaandan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penge/olaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005" Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepL
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOI
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Mini
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun' 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan ABPD Tahun Anggaran 2013;
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 1 Tahun 2013
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5063); 10. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 11 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1960 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4010); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5038); 8. ...
... - 1 - PARAF HIERARKI PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM WAKIL WALIKOTA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA SEKRETARIS DAERAH PARAF KOORDINASI KEPALA DPPKAD NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMAKAMAN ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4459); ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH
ABSTRAK:
bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan yang pesat perlu diimbangi dengan ketersediaan taman pemakaman dan pengabuan jenazah dan bahwa pengendalian terhadap ketersediaan taman pemakaman dan pengabuan jenazah harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasannya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan umum
2. Ruang lingkup
3. Jenis, perolehan, dan lokasi taman pemakaman
4. Tempat pengabuan jenazah
5. Pengelola pemakaman dan pengabuan jenazah
6. Izin operasional
7. Izin penggunaan petak makam
8. Pengangkutan, pemindahan, dan penggalian jenazah atau kerangka
9. Pelaporan
10. Pelarangan
11. Sanksi administrasi
12. Pembinaan dan pengawasan
13. Ketentuan peralihan
14. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 1987
... ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri. ...
... Untuk Sekretariat Kotamadya adalah Sekretariat Kotamadya Daerah Sebagai pelaksanaan Pasal 36, 47 dan 48 Undang-undang Nomor 5tahun 1974 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun ...
... Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta Nomor2tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan tata ...
... LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 9 TAHUN : 1987 SERI : D NOMOR : 4 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 1 TAHUN 1987 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI ...
... Nomor : 2Tahun 1979 yang pelaksanaannya telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1981 dam Nomor 8 Tahun 1983; b. ...
... Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, telah ditetapkan ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.1987/No. 4 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
ABSTRAK:
bahwa Lembaga Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta terdiri atas 3 Assisten Sekretaris Kotamadya Daerah yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor : 2 Tahun 1979 yang pelaksanaannya telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1981 dam Nomor 8 Tahun
1983; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II, telah ditetapkan
jumlah Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
sebanyak 2 (dua) Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah; bahwa dengan telah dilaksanakannya beberapa kali perubahan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 1979 sebagaimana tersebut huruf a diatas dan
karena perubahan Susunan Organisasi Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surakarta tidak saja terbatas jumlah Asisten Sekretarsi
Kotamadya Daerah melainkan juga meliputi tata urutan Bagian yang
menjadi bawahan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah tersebut,
demikian juga pasal-pasal dalam Peraturan Daerahnya maka untuk
memperjelas susunannya perlu menyederhanakan teknis perubahannya
kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1979 ; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dalam
rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai
dengan perkembangan pemerintahan maka berdasarkan Surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I jawa Tengah tanggal 28 Nopember 1986 Nomor
061/36002 dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat Surakarta dan Dewan
perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
Undang-undang nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1986;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sekretariat Kotamadya Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 1987.
Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 tahun 1979 dicabut.
30 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat