PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,025 detik
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentangPenanggulangan HIVdan AIDS; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, 12. ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 tahun 2015 tentangPenanggulangan HepatitisVirus; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang PenanggulanganTuberkulosis; ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKJT MENULAR L UMUM Bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang ...
... hams diwujudkan dan dijamin oleh negara, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...
... kcscjahteraan fiehagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945; 2. ...
... Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20» Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. ...
... Undang Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
- Download :
- PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf
Pangan, Pertanian dan Peternakan
... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. ...
... BUPATI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG GERAKAN POLOYODE DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI GORONTALO, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Undang-Undang ...
... Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang merupakan produk hukum sebagai tindak lanjut dari pencanangan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian oleh Menteri Pertanian ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. ...
... Disahkan di Limboto pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI GORONTALO, DAVID BOBIHOE AKIB Diundangkan di Limboto pada tanggal 2 Januari 2015 ...
... TAYEB BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 1 ...
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan ...
... lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 15. ...
... 82, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4737); 24.Peratvran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...
... PERATURAN DABRAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR : 01 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2OIO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA Menimbang Mengingat ...
... Tahun Anggaran 2010; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang ...
... Negara Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) ; ...
... Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a286); 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahr-ur 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ll8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); ...
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
... 18 Pasal 30 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 384 ...
... Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor ...
... berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...
... BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... ketentuan Pasal 132 ayat (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu ...
... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ...
-
Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2009
- Download :
- Peraturan bawaslu Nomor 1 Tahun 2012.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor ...
... 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG ...
... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ... ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001, terhitung ...
... Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
-
PERPRES No. 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
-
KEPPRES No. 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
- Download :
- PERPRES No.1 TH 2006.pdf
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... - 2- 3. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...
... Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. ...
... untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dan subordinat dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri ...
... Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. ...
... 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ...
- Download :
- PERDA NO. 01 TAHUN 2017.pdf
Transportasi Darat/Laut/Udara
... 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN ...
... 2 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); Dengan Persetujuan Bersama ...
... DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG ...
... 16 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 21 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD HARDIONO LEMBARANDAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI ...
... JAWA BARAT: ( 1/6/2020) ...
APBD
... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 27. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah www.djpp.depkumham.go.id ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan ...
... Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; 2. ...
... Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, www.djpp.depkumham.go.id ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 21 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); www.djpp.depkumham.go.id ...
- Download :
- 01 2009.pdf
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
... Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 352); 2. ...
... Undang--Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); , ...
... Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) 9. ...
... Indonesia Nomor 4438) 10.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11.Peraturan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan I. Daerah adalah Kabupaten Sintang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sintang beserta Perangkat Daerah; 3. ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. 0tnomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajlban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusen ...
... Pasal3 (I) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan pelayanan dasr, ...
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Pernerintah Nomor 105 Tahun 2000 tcntang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)~ 9. ...
... Keputusan Prcsiden Republik Indonesia Nomor 40 Tabun 2001 tentang Pedoman KeJembagaan dan Pcngelolaan Rurnah Sakit Daerah; 12. ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang PoJa Tarif Rwnah SUit IlaI::Dh; '....If_ 13. ...
... ·BUPATI LAMPUNG TIMUR - PERATURAN B'UPATI LAMPUNG TIM.UR NOMOR: 01 TAHlJN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH SlJKADANA nUPATI LAMPUNG TIMlJR, Menimbang : a. bahwa dengan ...
... telah diresmikannya Rwnah Sakit Daerah Sukadana oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Januari 20{H, maka Rumah Sakit tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. bahwa tarif retribusi Pelayanan ...
... Undang-undang Nomor 23 tahun t992 tentsng Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. ...
... Bupati ini, Bagian KedeJapan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (1) Kegiatan pelayanankesehatan gigi dan mulut sebagaimanc tercantum dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi : a. ...
... Pelayanan besar; f.Pelayanan khusus. (2) Jenis-jenispelayanan danbesarnya retribusi untuk tiapkelompok pelayanankesehatan gigi dan mulut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ...
... Konsultasi Psychologi; (2) Besarnya retribusi pelayanan konsultasi dan mediko legal ditetapkan sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran Peraturan Bupati ini. ...
- Download :
- Perbup Nomor 1 Tahun 2006.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan