Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai Beberapa ketentuan dalam KeputusanPresiden Nomor25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest ...
... Degradation (REDD+), diubah sebagai berikut: Pasal I MEMUTUSKAN: Menetapkan :KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN TUGAS PERSIAPAN KELEMBAGAAN ...
... KeputusanPresiden Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From DeforestationAnd ForestDegradation(REDD+); Mengingat :1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan diJakarta pada tanggal 22 Januari 2013 Salinan sesuai dengan aslinya Pasal II KeputusanPresiden inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. -4PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... Mengingat. .. c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanPresiden tentang Perubahan Atas KeputusanPresiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan ...
... FromDeforestationAndForestDegradation(REDD+); Menimbang :a. bahwa pelaksanaan tugas Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan ReducingEmissions FromDeforestationAnd Forest Degradation (REDD+) yang dibentuk dengan Keputusan ...
... (REDD+) KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA HARAP KEMBALI OOKUMENTASI PUU SEKRETARI A.TKABfNET ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2013.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 355 TAHUN 1965. ...
... Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar; 2. Peraturan Presiden No.4 dan No.5 tahun 1962 (disempurnakan); 3. KeputusanPresiden No.141 tahun 1965; 4. ...
... KeputusanPresiden No.254 tahun 1965; Mengingat : Penetapan Presiden No.19 tahun 1965; pula M E M U T U S K A N : Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini, PERTAMA : Mentjabut ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 19 Nopember ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 KEDUA : Mengangkat para Pembantu Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudajaan 1. ...
... Sebagaimana ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudajaan No.2 tahun 1965 tanggal 1 Septemnber 1965 dan No.3 tahun 1965. ...
... ini akan diadakan perobahan/pembetulan sebagaimana mestinja.SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada : 1. ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 355, https://jdih.setkab.go.id; 3 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 254 Tahun 1965 Dan Pengangkatan Pembantu Menteri Koordinator Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Administrasi Umum, Pendidikan Khusus, Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1965.
... Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam KeputusanPresiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam ...
... Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... KeputusanPresiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri; bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja danJatau ...
... Ditetapkan diJakarta pada tanggal 1September 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kcputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 2 PRESIDEN ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ...
... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN ...
... KEEMPAT PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA -2Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2Ol9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Hukum dan ;undangan, ...
... KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDENPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ...
... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... KEDUA : … KEDUA : KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 45, LN. 1976/No. 51, LLSETKAB : 2 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Mengesahkan Perubahan-Perubahan (Amandements) Terhadap Ketentuan Pasal-Pasal 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31, dan 32 Konvensi Imco
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 1976.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ' : Surat Keputuso.n ini berla.ku mula.i pada ha r i ctneta.pko.nnja dan mempunja.i da.ja surut sa.mpa.i ta.ngga.l 2 Mei 1966. ...
... MEI.1U TUSK.AN: : bahwa df pandang per 1 u untuk menge.sja.hka.n Keput-usun Presidium Ka.bi net Repub l Ik Indoneaia. tangga.l 2 Mei 1966 No .Aa/B/56/1966 terse but dengan sura.t KeputusanPresiden; 1. ...
... Keputusa.n Presiden No .63 t.ahun 1966 jo Keputusan llresideu No .65 tanun 1.966 Surat Ke~tuso.n Presidium Ka.binet Republik Indonesia ta.ngga.l 2 Mei 1966 No • .A.a. ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 160, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Keputusan Presiden Nomor AA/B/56/1966 Tentang Pengangkatan Pembantu-Pembantu Wakil Perdana Menteri Bidang Hubungan Lemaga-Lembaga Negara Tertinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 1966.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN ...
... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...
... KeputusanPresiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization. MEMUTUSKAN : … ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN ...
... PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Nasional World Trade Organization (WTO) sebagaimana ditentukan dalam KeputusanPresiden Nomor 104 Tahun 1999, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pengarah ...
PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
KEPPRES No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional
Diubah dengan
KEPPRES No. 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001
Mengubah
KEPPRES No. 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2001.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA ...
... PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR ...
... Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 3 KeputusanPresiden Nomor 30 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 28 Tahun 1987 sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 3 (1) Ketentuan ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN ...
... perubahan terhadap ketentuan KeputusanPresiden Nomor 30 Tahun 1986; Mengingat : 1. ...
... Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Pasal II… Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. ...
KEPPRES No. 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian
Diubah dengan
KEPPRES No. 65 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1993
Mengubah
KEPPRES No. 28 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi
KEPPRES No. 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendararan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1987
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 1993.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 31, LN.2004/NO.42, LL SETNEG : 6 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengamanan Dan Pengawalan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2004.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
