PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) Pasal

Menemukan 108.071 peraturan dalam 0,121 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Hasil pencarian pada file:

... Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2)." Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 1991. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia. ...

... Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. ...

... KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...

... TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENGENAAN, ...

... Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan, sebagai berikut: 1. ...

... Menambah ketentuan baru dalam Pasal 12 yang dijadikan ayat (3) dan ayat (4), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 10 (1) Setiap kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diangkut ...

... Mengubah Ketentuan Pasal 16 sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 16 Dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Iuran Hasil Hutan untuk kurun waktu tanggal 1 ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993
  2. KEPPRES No. 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991
Mengubah
  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 47 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003
  2. KEPPRES No. 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
  3. KEPPRES No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
  4. KEPPRES No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 98 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Perpajakan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 92 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera
  2. KEPPRES No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 95 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Koperasi, UMKM
Hasil pencarian pada file:

... Keputusan. • • , : 1. Mentjabut. a. Iilstruksi Presiden/Perde.na Menteri Republik Indonesia N,,. 2 Ta.' ...

... No. ::: 'rahun 1960 dan diatur penjusunannja daJ.am Keputusan Pre,siden Republik Indooesia No. 128 Tahun 1960 tidak sesiuJ. lagi dengan kebidjaksr~naan Femerintah jang digariskE:n dewasa 1n1, dan oleh ...

... Indonesia • K»II, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDOJ:IEoSI.A, KEFUT"JSJ,JI PP..E.3IDEW REPUBLIK INDONESIA NO.: '9J~ TAliUN 1967 TIDITANG · ,. PIDl-"'XJ"ABUTAt-< IPRESIDEN/l'ERDANJl. ...

... b, Keputusan Pr_esiden Republlk Indonesia No. 128 Tahun 1960 tentang pembentukan Badan Penggerak Xoperasi ( BAPENGKO? ), 2. t·iill'! ...

... bubarkan Bad.an Penggerak Koperas1 ( 'BAPENGKOP ) se- bagaimana dimaksud dal.am Instruksi dan Keputusan l?l'eSi· den tersebut pada punt 1 diatas. 3. ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 A TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...

... Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ; 2. ...

... PRESIDEN NOMOR 14 A TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, Pasal I… ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 13 - a. ...

... Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...

... Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Mei 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal I A. Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 diubah sebagai berikut : 1.a. ...

... Pada Pasal 19 ayat (1) huruf (d) ditambahkan ketentuan baru menjadi huruf (d) angka (2), yang berbunyi : "2, Dalam kontrak dicantumkan bahwa ; a) Pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah yang memperoleh ...

... Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d menjadi huruf d angka 1. 2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g, diubah sehingga menjadi berbunyi : "g, 1…. ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. Kepres Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
APBN
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ...

... Negara dengan Keputusan Presiden; Mengingat 1. ...

... Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. ...

... Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Batang Tubuh dan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai berikut : 1. ...

... Ketentuan Pasal 2 ayat (2) disempurnakan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 2 (2) Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari upaya pemasyarakatan Keputusan Presiden tersebut yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. ...

... Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994. PASAL… ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
  2. KEPPRES No. 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
  3. KEPPRES No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
Mengubah
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1997
• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
Mengubah
  1. KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
  2. KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
  3. KEPPRES No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 112 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka: 1. ...

... Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 4. ...

... Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994; 5. ...

... KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ...

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. ...

... dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001; MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ...

... Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional; 7. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional; 8. ...

... Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 9. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik; 10. ...

... Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000; 15. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001
Mencabut
  1. KEPPRES No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional
  2. KEPPRES No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  3. KEPPRES No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  4. KEPPRES No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
  5. KEPPRES No. 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
  6. KEPPRES No. 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik
  7. KEPPRES No. 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  8. KEPPRES No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
  9. KEPPRES No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara
  10. KEPPRES No. 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara
  11. KEPPRES No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
  12. KEPPRES No. 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara
  13. KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  14. KEPPRES No. 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  15. KEPPRES No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
  16. KEPPRES No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  17. KEPPRES No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
  18. KEPPRES No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik
  19. KEPPRES No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  20. KEPPRES No. 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
  21. KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
  22. KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
  23. KEPPRES No. 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
  24. KEPPRES No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
  25. KEPPRES No. 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional
  26. KEPPRES No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
  27. KEPPRES No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
  28. KEPPRES No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  29. KEPPRES No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
  30. KEPPRES No. 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
Mengubah
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 67 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Mengubah
  1. KEPPRES No. 81 Tahun 2000 tentang Pembubaran Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
  2. KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan