Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
KEPPRES No. 78 Tahun 1966 tentang Membebaskan Semua Para Anggota Pengurus Panitia Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional Beserta Para Anggota Komando Pelaksanaan Pembangunan
Mencabut
Keppres Nomor 214 Tahun 1959 tentang Pengubahan Panitia Tugu Nasional Dahulu Menjadi “Panitia Monumen Nasional”
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seJuruhnya berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalarn KeputusanPresiden Nomor }}O Tahun 200} tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah ...
... Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kalidiubahterakhirdenganKeputusanPresiden Nomor 32Tahun2003 diubahsebagaiberikut : Pasal I SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI Dl1JBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN ...
... DEPARTEMEN NON PEMERINTAH LEMBAGA KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 200] , TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MEMlITUSKAN : 2 PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGA WATI SOEKARNOPUTRl Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2003 Salinan sesuai dengan aslinya KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
... KeputusanPresiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagairnanatelabbeberapa kali diubah, terakhir denganKeputusanPresidenNomor32Tahun2003 ...
... KeputusanPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NOll Departernensebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir ...
... kali diubah, terakhir denganKeputusanPresiden Nomor 32Tahun2003; ,'. ' PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PEMERINT AHNON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN ...
PERPRES No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
PERPRES No. 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
PERPRES No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004
KEPPRES No. 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003
KEPPRES No. 32 Tahun 2003 tentang Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002
KEPPRES No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
KEPPRES No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
KEPPRES No. 48 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2003.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Pasal 1... Menetapkan KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 177 TAIIUN 1999 TENTANG KOMITEKEBUAKANSEKTORKEUANGAN. MEMUTUSKAN: 2. ...
... KeputusanPresiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 143 Tahun 2000; 1. ...
... Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagairnana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 143 Tahun 2000; C PRLSIDEN REPUBUKINDONESIA, KEPU1USANPRESIDENREPUBUKINDONESIA ...
... "Pasal 5 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 3. ...
... Mengubah beberapa ketentuan dalam KeputusanPresiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Kornitc Kebijakan Sektor Keuangan, sebagaimaria telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 143 Tahun 2000, sebagai berikut ...
... Ditetapkan dijakarta' pada tanggal 14Juli 2003 PRESIDEN REPUBLlKINDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI .Nahattands SaJinan sesuai dengan aslinya Deputi SekretarisKabinet Bidang Hukum dan ~:::::;;:;;:::: ...
... :::::' .... g-undangan, KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
KEPPRES No. 29 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998
KEPPRES No. 28 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1998.
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
KEPPRES No. 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Mengubah
KEPPRES No. 170 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
KEPPRES No. 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2001.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaKebijakan Akuntansi
Hasil pencarian pada file:
... Ketentuan Pasal4 dalam KeputusanPresiden Nomor84Tabun 2004 tentang KomiteStandar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 3 Tabun 2009, diubah sebingga berbunyi ...
... sebagaiberikut : Pasal I Menetapkan: KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITESTANDARAKUNTANSI PEMERINTAHAN. ...
... KeputusanPresiden Nomor 8.4 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerin.ta.han sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden NOmo,T3"rabun 2009; 6. ...
... Pasal 4 ayat [J] Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Menimbang: bahwa untuk Iebih memperlancar pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja,KomiteStandar Alruntansi Pemerintahan, perlu ...
... menetapkan Kepuwsan Presiden untuk mengubah KeputusanPresiden NQ}IDor84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah denganKeputusan PresidenNomor3Tahun 2009; PRESIDEN ...
... REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHANYANG MARA ESA PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 84TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TENTANG KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO Ditetapkan diJakarta Padatanggal 12Juli2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. :.. . •( ." 0,. Salinan sesuai dengan aslinya: DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI .,...,,,""..' ...
... N"-"'-'IL'lKeputusan Presiden inimulaiberlaku pada tanggalditetapkan. PasallI 4 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... Presiden dan.semua anggota Team Ahlii dengan mengutjapkan terima xa s th atas pelaksanaan tugasnja ; KE DUA Mentjabut Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 02/U/KEP/8/1966 dan segala keputusan lain jang ...
... berhubungan dengan Hu i PERT.AMA Menetapkan MEMUTUSKAN: Pasal 4 ajat (l} Undang-undang Dasar ; Mengingat bahwa pelaksanaan Pemerintahan pada dev..Tasa ini, telah memungkin- kan ditiadakannja Staf Pribadi ...
... Presiden seperti jang diatur- (iengan Ke- putusan Presidium Kabinet No. 02/U/KEP/8/1966 Menimbang PRESIDEN· REPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLJK IN:QONESIA NO.: 186 TAHUN 1968 £;.-- PRE SI ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 186, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pencabutan Keputusan Presiden Kabinet Ampera Nomor 02/U/KEP/8/1966 Dan Pemberhentian Semua Anggota Staf Pribadi Presiden Dan Anggota Team Ahli
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1968.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
