PENETAPAN NILAU JUAL KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2011
2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan NIlau Jual Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturaan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Memberlakukan Secara Mutatis dan Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengihtungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2000 kebawah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 6 Tahun 1983
3. UU No. 19 Tahun 1997
4. UU No. 14 Tahun 2002
5. UU No. 32 Tahun 2004
6. UU No. 28 Tahun 2009
7. UU No. 12 Tahun 2011
8. PP No. 20 Tahun 1968
9. PP No. 135 Tahun 2000
10. PP No. 91 Tahun 2010
11. Permendagri No. 53 Tahun 2011
12. Perda Prov. Bengkulu No. 2 Tahun 2011
13. Pergub No. 20 Tahun 2011
Pasal 3 :
Nilai Jual Kendaraan Bermotor dimaksud pada Pasal (2) Peraturan ini adalah untuk Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk, type yang tahun pembuatannyabelum tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 dikecualikan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 44 Tahun 2019
... B AB II W A J IB L A P OR Pasal 2 D i t e t a p k an di : W a n ^ q du P a da t a n g g al : Q.S JUV/ 2 0 19 / ^ B U P A TI K O N A WE U T A R A, ^ H. ...
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 279
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang LHPKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
23
Undang-Undang Nomor
28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan
Bebas dari
Korupsi,
Kolusi
dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-Iambatnya
6
(enam) bulan sejak Undang
-
undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara hams melaporkan
dan
mengumumkan harta kekayaannya
dan
bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih
dan
bebas Kompsi, Kolusi,
dan Nepotisme
(KKN)
diperlukan
komitmen
bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk melaporkan kekayaannya; c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Kompsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama
sinergis dengan Komisi Pemberantasan Kompsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf
a,
huruf
b
dan huruf
c,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor
28
Tahun
1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan
Bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor
31
Tahun
1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Undang-Undang Nomor
30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
1
Tahun 2015 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor
13
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara
di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Undang-Undang Nomor
5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor
53
Tahrm 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 7. Peraturan Daerah Nomor
9
Tahun
2016
tentang Pembentukan
dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara; 8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor
30
Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana telah diubah denga Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor
17
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
7 Tahun
2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman,
dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
LHKPN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2002
RETRIBUSI - DAERAH - BAGI SETIAP PEMBORONG - KONTRAKTOR - YANG BEROPERASI DALAM - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2002/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah; Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Perda.
UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 27 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 1983; PP No.20 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No.18 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Kepmendagri No. 23 Tahun 1986 jo. Kepmendagri No.4 Tahun 1997; Kepmendagri No.171 Tahun 1997; Kepmendagri No.174 Tahun 1997; Kepmendagri No.175 Tahun 1997; dan Kepmendagri No.170 Tahun 1997
Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, meliputi Ketentuan Umum bagi setiap Pemborong/Kontraktor; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif; Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; dan Peenyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2002.
Hal-hal yang beum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020
... 55 - 3 2 0 0 98 T U L U N G A G U NG K o de P os 6 6 2 17 S U R AT P E R I N T AH P E N A G I H AN P A J AK S E K E T I KA D AN S E K A L I G US N O M O R: Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
menimbang: bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 ten tang
Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabu paten Tulungagung
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tulungagung perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019; 7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017; 8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah. memuat antara perubahan pasal 1; danperubahan lampiran I dan II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
mengubah Peraturan Bupati
Nomor 4 Tahun 2017
jumlah 149 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1) P e n g h a s i l an d an t u n j a n g an k e s e j a h t e r a an P i m p i n an d an A n g g o ta D P RD d i b e r i k an t e r h i t u ng s e j ak P e r a t u r ...
... Pasal 30 P e r a t u r an B u p a ti i ni m u l ai b e r l a ku p a da t a n g g al d i u n d a n g k a n. ...
... Pasal 16 (1) D a l am h al P i m p i n an D P RD b e r h e n ti a t au b e r a k h ir m a sa b a k t i, r u m ah N e g a ra d an p e r l e n g k a p a n n ya s e r ta k e n d a r a an d i n as j a b a ...
... Pasal 17 (1) A n g g o ta D P RD d i b e r i k an t u n j a n g an t r a n s p o r t a si s e s u ai s t a n d ar b e r d a s a r k an k e t e n t u an p e r a t u r an p e r u n d a n g - u n d a n g ...
... g an t r a n p o r t a si s e b a g a i m a na d i m a k s ud p a da a y at (1) s e b e s ar R p. 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ,- ( s e m b i l an j u ta m p i a h) p er b u l an d i p o t o ng P Ph P a s al 21 Pasal ...
... Paragraf 6 T u n j a n g an K o m u n i k a si I n t e n s if d an T u n j a n g an R e s es Pasal 8 (1) . ...
... Pasal 9 (1) T u n j a n g an r e s es s e b a g a i m a na d i m a k s ud d a l am P a s al 2 a y at (1) h u r uf b a n g ka 2 d i b e r i k an s e t i ap m e l a k s a n a k an r e s es k e p a da P i ...
... Bagian Kedua Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 10 (1) T u n j a n g an k e s e j a h t e r a an P i m p i n an d an A n g g o ta D P R D, t e r d i ri a t as : a. j a m i n an k e ...
PERBUP Kab. Boalemo No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Boalemo
pelaksanaan peraturan daerah kabupaten boalemo no. 3 tahun 2019 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten boalemo
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/No.747
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No.3 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 62 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 24 Tahun 2011
... SIAU TAGULANDANG BlARO T AHUN ANGGARAN 2011 BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA· BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, ' Men,inUang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal ...
... PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSJMUM· PENGAJUAN SURAT PERMINTMN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOlAH (BOS) KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2011 Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS MAKSIMUM PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1) P e n g h a s i l an d an t u n j a n g an k e s e j a h t e r a an P i m p i n an d an A n g g o ta D P RD d i b e r i k an t e r h i t u ng s e j ak P e r a t u r ...
... g e t a h u i n y a, m e m e r i n t a h k an p e n g u n d a n g an P e r a t u r an B u p a ti i ni d e n g an p e n e m p a t a n n ya d a l am B e r i ta D a e r ah K a b u p a t en B o a l e mo Pasal ...
... 30 Pasal 31 Ditetapkan di Tilamuta Pada tanggal ^ Januari 2019 BUPATI BOALBMCLeV Diundangkan di Tilamuta Pada tanggal M Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO (BERITA Djl^RAH KABUPATEN BOALEMO ...
... Pasal 16 (1) D a l am h al P i m p m an D P RD b e r h e n ti a t au b e r a k h ir m a sa b a k t i, r u m ah N e g a ra d an p e r l e n g k a p a n n ya s e r ta k e n d a r a an d i n as j a b a t ...
... Pasal 17 (1) A n g g o ta D P RD d i b e r i k an t u n j a n g an t r a n s p o r t a si s e s u ai s t a n d ar b e r d a s a r k an k e t e n t u an p e r a t u r an p e r u n d a n g - u n d a n g ...
... an t r a n p o r t a si s e b a g a i m a na d i m a k s ud p a da a y at (1) s e b e s ar R p. 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ( s e m b i l an j u ta m p i a h) p er b u l an d i p o t o ng P Ph P a s al 21 Pasal ...
... Paragraf 1 Jaminan Kesehatan Pasal 11 (1) J a m i n an k e s e h a t an s e b a g a i m a na d i m a k s ud d a l am P a s al 10 a y at (1) h u r uf a, d i b e r i k an d a l am b e n t uk i u r an k e ...
... Pasal 12 (1) P i m p i n an d an A n g g o ta D P RD d i b e r i k an j a m i n an k e c e l a k a an k e r ja d an j a m i n an k e m a t i an s e s u ai d e n g an k e t e n t u an p e r a t u r an p ...
... Paragraf 2 Jaminan Kecelakaan Kerja Paragraf 3 Pakaian Dinas dan Atribut Pasal 13 ...
PERBUP Kab. Boalemo No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten boalemop nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
pelaksanaan peraturan daerah kabupaten boalemo no. 3 tahun 2019 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd kabupaten boalemo
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/NO.745
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 62 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang penghasilan, tunjangan kesehatan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Dengan diundangkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Boalemo No. 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2014
Kebijakan AkuntansiSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Hasil pencarian pada file:
... Pajak B u mi d an B a n g u n an s e k t or P e r k e b u n an - LRA 4 2 1 01 03 Bagi Hasii dari Pajak B u mi d an B a n g u n an s e k t or P e r t i u t a n an - LRA 4 2 1 01 04 Bagi Hasil dari PPh Pasal ...
... 25 d an Pasal 29 WP O r a ng Pribadi D a l am Negeri d an PPh Pasal 21 - LRA 4 2 1 01 05 Bagi Hasil Cukal Hasil T e m b a k au - LRA 4 2 1 01 06 Dst 4 2 1 02 Bagi Hasil B u k an Pajak/Sumber Daya A l ...
... dari Pajak B u mi d an B a n g u n an S e k t or P e r k e b u n an - LO 8 2 1 01 03 Bagi Hasii dari Pajak B u mi d an B a n g u n an S e k t or P e r h u t a n an - LO 8 2 1 01 04 Bagi Hasit dari PPh Pasal ...
... 25 d an Pasal 29 WP O r a ng Pribadi D a l am Negeri d an P Ph Pasat 21 - LO 8 2 1 01 05 Bagi Hasil Cukai Hasil t e m b a k au - LO 8 2 1 01 06 Dst 8 2 1 02 Bagi Hasil B u k an Pajak/Sumbei' Daya A l ...
... M u ^ m an - LRA 4 1 . 4 . 12 04 Dst 4 1 4 13 P e n d a p a t an dari P e n g e m b a l i an 4 1 4 13 01 P e n d a p a t an dari Pengembalian P a j ak Penghasilan Pasal 21 - LRA 4 1 .4 13 02 P e n d a ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 6 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan agar lebih berhasil guna
dalam pelaksanaannya, maka perlu disusun Sistem
Akuntansi Pemerintahan di Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007.
Peraturan bupati tentang sistem akuntansi pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2014.
199 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2019
... P e n d a p a t an d a e r ah s e b a g a i m a na d i m a k s ud d a l am pasal 14 a y at (1) h u r uf a, d i r i n ci m e n u r ut r i n c i an : a. ...
... B e l a n ja d a e r ah s e b a g a i m a na d i m a k s ud d a l am pasal 14 a y at (1) h u r uf b, s e l a n j u t n ya d i k l a s i f i k a si m e n u r ut u r u s an p e m e r i n t a h an y a n g ...
... P a s al 19 A n g g a r an u n t uk m e n d a n ai p e n g e l u a r an y a ng s i f a t n ya t i d ak t e r d u ga s e b a g a i m a na d i m a k s ud d a l am pasal 10 a y at (2) d i s e d i a k an d ...
... P e n g a n g g a r an d a na c a d a n g an s e b a g a i m a na d i m a k s ud d a l am pasal 11 a y at 2 d i a l o k a s i k an d a ri s u m b er p e n e r i m a an d a e r a h. (2) . ...
... S e m ua s u m b er p e n e r i m a an d a na c a d a n g an s e b a g a i m a na d i m a k s ud p a da pasal 11 d an s e m ua p e n g e l u a r an a t as b e b an d a na c a d a n g an d i m u at d a ...
... D a l am a n g g a r an d a e r ah t i d ak d i p e r k e n a n k an d i m u at b a g i a n / p os l a in s e b a g a i m a na d i m a k s ud d a l am pasal 1 6. (2) . ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 289
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020
ABSTRAK:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
9
Tahun
2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peratuian Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor
9 Tahun
2016
tentang Pembentukan
dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe utara tahun 2016 nomor 87).
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283 ); 1
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggungjawab Keuangan Negara { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044 ); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 2
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 ); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 24. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; 25. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasionai dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 ); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 2 ); 4
39. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019; 40. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Kebijakan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020
BAB III Penyusunan dan Penetapan APBD
BAB IV Standarisasi Biaya
BAB V Perubahan/Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran
BAB VI Pembinaan dan Pengawasan
BAB VII Ketentuan Peralihan
BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
75 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017
... Pasal 7 Kantor Operasional Khusus Dinas (1) AADB Bagi an Ked ua AADB Dinas Operasional Kantor dan AADB Dinas Operasional Khusus Pasal 6 (1) Pemberian BBM untuk AADB Dinas Operasional Jabatan diberikan ...
... Pasal 5 Jenis BBM yang diberikan untuk AADB Dinas Operasional Jabalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa BBM non subsidi. (3) Nota pembelian BBM dapat berupa nota harian atau nota pembelian ...
... Pasal4 (1) Pcrhitungan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada: a. kapasitas mesin AADB Dinas Operasional Jabatan; dan b. jenjang jabatan. (2) Biaya Operasional diberikan maksimal ...
... Pasal 3 ( 1) Biaya Operasional diberikan dalam bentuk penggantian biaya BBM. (2) AADB Dinas Operasional Jabatan mendapatkan BBM untuk operasionalnya dengan pengelompokkan dan jumlah BBM sebagaimana tercantum ...
... Bagian Kesa tu AADB BAB III TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL Pasal 2 (1) Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas dimaksud untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. (2) Tujuan ...
... ,orL- J.. ttd Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 3 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, JULIYATMONO ttd Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 3 Januari 2017 BUPATI KARANGANYAR, Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
bahwa guna menunjang kelancaran operasional khususnya bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya, maka perlu diberikan bahan bakar minyak kendaraan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pcmerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 06/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang tata cara pemberian biaya operasional kendaraan dinas, AADB Dinas Operasional kantor dan AADB DInas operasional khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
