... 49 BAB V STAF AH LI BUPATI Pasal 68 J a b a ta n S taf Ahli B upati terdiri dari : a. S taf Ahli B idang Pem erintahan, H ukum d an Politik; b. ...
... Pasal 69 (1) S taf Ahli m em punyai tu g as m em berikan telaah an kepada B upati m asalah pem erin tah an D aerah sesu ai dengan bidang tugasnya: a. ...
... Pasal 70 H ubungan Kerja S taf Ahli dengan S a tu a n Kerja P erangkat D aerah (SKPD) bersifat K onsultasi d an koordinasi. ...
... Pasal 10 (1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, penyusunan program, pengumpulan data serta petunjuk teknis pembinaan dan pengkoordinasian serta pengumpulan data ...
... Pasal 11 (1) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, penyusunan program dan pengumpulan data serta petunjuk teknis dibidang Kesejahteraan Masyarakat. (2) Uraian ...
... Paragraf 3 Bagian Hukum Pasal 12 (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, bantuan dan penyuluhan hukum , pelaksanaan ...
... 50 BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73 B agian-bagian d a p a t m elak san ak an program d an kegiatan yang su d a h d itetap k an dalam A nggaran P endapatan d an B elanja D aerah sam pai dengan d ilak ...
... BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 74 D engan berlakunya P e ratu ra n B upati ini, m ak a P eratu ran B upati K arim un Nomor 34 T ah u n 2016 ten tan g S u su n a n O rganisasi d a n U raian T ugas S ek ...
... Pasal 75 P eratu ran B upati ini m ulai berlaku p a d a tanggal diundangkan. ...
PERBUP Kab. Karimun No. 13 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH TIPE A DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Keija Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilaksanakan penyesuaian;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 104 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Perda Kab. Karimun No. 7 thaun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang susunan organisasi dan uraian tugas sekretariat daerah tipe A dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tipe B dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ASET SUBSTANSIF PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa untuk tercapainya tertib admiistrasi dan pelaksanaan retensi arsip di kabupaten Nganjuk sesuai dengan UU No43 Tahun 2009 tentang kearsipan, maka perlu mengatur jadwal retensi arsipsubstantif pemerintah kebupaten nganjuk
dasar hukum peraturan ini adalah UU 43/2009; UU 12/2011; UU 23/2014; PP 34/1979; PP 28/2012; Permendagri 78/2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional 1/2013;
metri pokok peraturan ini mengatur jadwal retensi arsipsubstantif pemerintah kebupaten nganjuk. meliputi ketentuan umum; pengelolaan arsip substantif; mekanisme penyusutan; ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
mencabut keputusa bupati nomor 03 tahun 2003
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07.A Tahun 2011
... PERANGKATDAERAH (SKPD) DlLINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENTULANG BAWANGTAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA Menimbang Mengingat BUPATITULANG BAWANG, : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) UNTUK MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Permenkeu RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; PP No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan ANggota DPRD; PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; PP No 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan retribusi Pelayanan Persampahan/Keberisihan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kab CIlacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kab CIlacap; Perda Kab Cilacap No 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedota Kakus di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 10 tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019 APBD Kab Cilacap TA 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
... BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 M a k s ud P e r a t u r an B u p a ti i ni u n t uk m e m b e r i k an p a n d u an p e n g e l o l a an d a na B OS p a da S a t u an P e n d i d i k an D a s ar N e ...
... Pasal 3 T u j u an P e r a t u r an B u p a ti i ni a d a l ab u n t uk m e n g a t ur P e n c a t a t an d an P e l a p o r an D a na B a n t u an O p e r a s i o n al S e k o l ab BAB III RUANG LINGKUP ...
... Pasal 4 R u a ng l i n g k up P e r a t u r an B u p a ti i ni m e l i p u ti p e n c a t a t an d an p e l a p o r an d a na B OS y a ng t i d ak m e l a l ui R e k e n i ng K as U m um D a e r a b. ...
... I Paragraf 2 Pertanggungjawaban Pasal 7 M e k a n i s me P e r t a n g g u n g j a w a b an d a na B OS a d a l ab s e b a g ai b e r i k u t: a. ...
PERBUP Kab. Boalemo No. 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Boalemo
pencatatan dan pelaporan dana bantuan operasional sekolah satuan pendidikan dasar negeri kabupaten boalemo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/No.730
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencatatan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Boalemo harus diatur pencatatan dan pelaporannya sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2017; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang pencatatan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan Dana BOS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 92 Tahun 2011
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Tambahan Pcngbosilan bagi GUJU PNSD Tnhun 2011 olllllra Jilin .Pengembalian sisa Dana Tambahan Pcnghasilan bagi Guru PNSL) Tahun20t0; b. bahw·d sehubungan dcnfillll huruf a, den&nn mempedomani ketentuan Pasal ...
... Pasal 2 (I) Sisa Dana Tambahan Peoghasihm bagi Guru PNSO Tahun 2010 sdalnh .selisih lebih sn1. ara Peneri:maan Da.nn Tambah8ll Penghnsilan bagi Guru Peg;iwai Ncgeri Sipil ·oo. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Permenkeu No. 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun 2010, bahwa persyaratan untuk penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2011 antara lain pengembalian sisa dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD Tahun 2010. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 162 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, untuk kegiatan yang bersifat mendesak dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga, dan dalam hal anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan memanfaatkan uang kas yang tersedia. Melalui surat tanggal 14 Desember 2011 No. 900/708/DPRD/2011, DPRD Kota Palembang pada prinsipnya menyetujui pendanaan kegiatan mendesak yaitu pengembalian dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD Tahun 2010. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 211/PMK.07/2010; Perda No. 2 Tahun 2002; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tahun 2010
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2011.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2019
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... I n s e n t if V i s i te R o h a n i a w an Pasal 3 B e s a r an I n s e n t if y a ng d i b e r i k an a k an d i a t ur l e b ih l a n j ut d e n g an K e p u t u s an B u p a ti B o a l e m o. ...
... Pasal 4 (1) I n s e n t if d i a n g g a r k an p a da D o k u m en P e l a k s a n a an A n g g a r an A P B DO PD R S UD T a ni d an N e l a y an T a h un b e r s a n g k u t an (2) I n s e n t if d ...
... Pasal 5 I n s e n t if d i b a y a r k an k e p a da t e n a ga N on A SN y a ng t i d ak m e l a k s a n a k an t u g as k a r e na a l a s an s a k i t, i z in a t au t a n pa a l a s an y a ng j e l ...
... P A DA S A R A NA P E L A Y A N AN K E S E H A T AN DI R U M AH S A K IT U M UM D A E R AH T A NI D AN N E L A Y AN K A B U P A T EN B O A L E MO T A H UN A N G G A R AN 2 0 1 9; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal ...
PERBUP Kab. Boalemo No. 14 Tahun 2020 tentang Insentif Tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
Pemberian Insentif Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/NO.758
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo TA 2019.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dan karena kurangnya tenaga maka dipandang perlu memberikan insentif kepada tenaga non Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 38 Tahun 2018; PERDA Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2018; PERBUP Boalemo No. 66 Tahun 2012; PERBUP Boalemo No. 56 Tahun 2018; PERBUP Boalemo No. 64 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pemberian insentif bagi tenaga non aparatur sipil negara yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah tani dan nelayan Kabupaten Boalemo TA 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran dan perhitungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo TA 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 690) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2021
... Pasal 12 S e tia p p im p in a n P D m c la k s a n a k a n m o n it o r in g d a n e v a lu a s i id e n t if ik a s i d a n p e n a n g a n a n b c n t u r a n k e p e n tin g a n s c c a ra b e r k ...
... BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 13 (1) P e n g e n d a lia n d a n p e n a n g a n a n b e n t u r a n k e p e n tin g a n d i s e tia p PD m e n ja d i ta n g g u n g ja ...
... BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 P e r a tu r a n B u p a t i in i m u la i b e r la k u p a d a ta n g g a l d iu n d a n g k a n . ...
... BAB III JENIS BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 6 J e n is b e n L u ra n k e p e n tin g a n y a n g t e r ja d i p a d a P e m e r in ta h D a e r a h a n t a r a la in : a. k e b ija k a n y a n g b c r p ...
... BAB IV PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 7 (1) P e n a n g a n a n b e n t u r a n k e p e n tin g a n d ila k u k a n m e la lu i p e r b a ik a n n ila i, s is te m , p r ib a d i d ...
... BAB V TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 8 (1) S e tia p p e g a w a i y a n g m e n g a la m i s u a t u k e ja d ia n / k e a d a a n b e n t u r a n k e p e n tin g a n h a r u s m e la ...
... Pasal 9 (1) L a p o r a n a ta u k e te r a n g a n k e ja d ia n / k e a d a a n b e n t u r a n k e p e n tin g a n s e b a g a im a n a d im a k s u d d a la m P a s a l 8 a y a t (1) d a n a y a t ...
... BAB VI IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 10 (1) S e tia p P D m e n g id e n t if ik a s i b e n t u r a n k e p e n tin g a n s e s u a i d e n g a n tu g a s , fu n g s i d a n k e w e n a n g ...
... BAB VII MEKANISME PENGENAAN SANKSI Pasal 11 P e n a n g a n a n P e la n g g a ra n te r h a d a p b e n t u r a n k e p e n tin g a n d ila k s a n a k a n s e s u a i d e n g a n p e r a t u r a n p ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
Menimbang bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotism e karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dalam mengemban tugas.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenpan RB No. 37 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Sumbre Benturan Kepentingan; Jenis Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Identifikasi Benturan Kepentingan; Mekanisme Pengenaan Sanksi; Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2016
... Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) dipungut/dipotong oleh bendahara pengeluaran pemeritah daerah atas penghasilan objek PPh pasal 4 ayat (2) yang dibayarkan. ...
... Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) dilampiri dengan membuat bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) (contoh form bukti potong terlampir). 5) K e t e n t u an L a m p i r an B AB IV h u r uf H a n g ka 1, 2, ...
Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016
NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat proses pengelolaan barang dan jasa diperlukan penyederhanaan persyaratan-persyaratan verifikasi kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penerbitan surat keterangan untuk pengendalian realisasi progres keuangan dan fisik kegiatan pengadaan barang dan jasa guna kelancaran proses administrasi, pengendalian dan monitoring pembangunan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 43 Tahun 2017
... Bagian Kedua Besaran Biaya PTSL Pasal 9 (1) . ...
... BAB VI LARANGAN DAN KEWAJIBAN Pasal 10 1. ...
... BAB VII PENGAWASAN Pasal 11 1. P e n g a w a s an t e r h a d ap p e l a k s a n a an P T SL di D e sa d i l a k s a n a k an o l eh C a m a t. 2. ...
PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS LENGKAP-YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2017/No. 653
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Boalemo, perlu dilakukan upaya- upaya untuk mendukung program tersebut. Bahwa pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo, sehingga perlu dilakukan penyeragaman biaya dan pengaturan sumber pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dituangkan dalam Peraturan Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53 Tahun 2016; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat, termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan manfaat, ruang lingkup, jenis kegiatan, pembebanan biaya PTSL, larangan dan kewajiban, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
