... Penjabaran Anggaran Pendapman dan Selanja Daerah Kota Tcgal Tt1.ht1.11 Anggaran 20 I '2 diubah sebagaimana tercanrum da.lam Lampiran l yang mcrupakan bagian Lidak t.erpisa.hkan dari Peraruran Walikot3 inL Pasal ...
PERWALI Kota Tegal No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012
Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan permasalahan teknis dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, perlu mengubah Perwal Tegal No 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kota Tegal TA 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwal Tegal;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 1954; UU No 12 tahun 1985; UU No 28 Tahun 1999; Uu No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 7 Tahun 1986; PP No 109 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 22 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tk II Tegal No 6 Tahun 1988; Perda No 5 Tahun 2008; Perda Kota Tegal No 16 Tahun 2008; Perda Kota Tegal No 17 Tahun 2008; Perda Kota Tegal No 6 Tahun 2009; Perda Kota Tegal No 7 Tahun 2011; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenagri No 7 Tahun 2010; Permendagri No 22 Tahun 2011; Permenkeu No 209/PMK.07/2011; Permenkeu No 06/PMK.07/2012; Pergub Jateng No 92 Tahun 2011; Perwali Tegal No 20 tahun 2006; Perwali Tegal No 35 Tahun 2008; Perwali Tegal No 1 Tahun 2009; Perwali Tegal No 24 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Kota Tegal TA 2012 dan Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD Kota Tegal TA 2012 Kode Rekening 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kode Rekening 1.20.06 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011 diubah.
53 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD Kota Solok Tahun 2020 No. 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Perwako No. 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2020, Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak COVID 19. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan Kedua atas Perwako No. 38 Tahun 2019.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2020, Perda Kota Solok No. 4 Tahun 2019
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Perwako Solok No. 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Solok TA 2020 diubah, sehingga menjadi Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwako ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2020
... lai rnisal ya hasil waw n ara. 16, NamaJa at Pelaks a adalah se utan yang menjadi iden 'ta penamaan jabata. dibawah Eselon IV atau Jabatan S ural te endah dalam suatu organlsasl, BAB II R ANG LING UP Pasal ...
kelas - jabatan - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2020/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 39 tahun 2013 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Kelas Jabatan PNS di Lingkungan pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrrassi No. 39 Tahun 2013; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 109 Tahun 2020
Pajak dan Retribusi DaerahTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Hasil pencarian pada file:
... PasalS (1) Dalam rangka. pemasangan alat Perekam Data Transaksi online sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Wajib Pajak berkewajiban untuk: a. ...
... Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ~R"p,--- --= Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp Pasal2 (I) Pendapatan Daenah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...
... 2.592.881.500,00 [310.000.000.00) Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp 2.282.881.500,00 Pasal4 III Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 1 terdin dari : a. ...
... .--,...,---v----= Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah Rp Pasal3 III Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dati : a. ...
... (1) Biaya sewa slat berat sebagaimana dimaksud pasal 8 disetor seluruhnya ke kas Daerah melalui bendaharawan penerima Dinas. (2) Dengan persetujuan Bupati, biaya sewa peralatan alat berat untuk proyek ...
... Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG SEWA ALAT BERAT DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT Menetapkan 9. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sewa Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa Alat Berat adalah Aset yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki, dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; Bahwa untuk menghasilkan pendapatan daerah maka diperlukan perhitungan sewa alat berat sesuai dengan kondisi dan penyusutannya; Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna Barat;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undanng Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
peraturan bupati ini mengatur tentang subyek dan objek penyewaan, tata cara pengajuan permohonan penyewaan alat berat, serah terima peralatan, pengembalian peralatan, ketentuan biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 19 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi DaerahTransportasi Darat/Laut/Udara
Hasil pencarian pada file:
... BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN BUS PERINTIS Pasal 3 (1) Setiap pengguna la y a n a n /p e n u m p a n g an g k u tan perintis ini dikenakan retribusi. (2) B esaran retrib u si sebagaim ana dim aksud p ad ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 D alam P e ratu ra n B upati ini, yang dim aksud dengan : 1. D aerah ad alah K abupaten Sam osir. 2. B upati ad alah B upati Sam osir. 3. ...
... BAB II KRITERIA PELAYANAN ANGKUTAN Pasal 2 (1) Pelayanan A ngkutan perintis ini diselenggarakan dengan ru te tetap dan teratu r. (2) Rute sebagaim ana d im ak su d dalam ayat (1) ad alah P an g u ru ran ...
Struktur OrganisasiPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:
... . : -,,11d Pasal Y Pcraturon Dacrah ini d'itetapkan dengan K put.iusurl Wulikut.u. BAB IV 'KEPE AWAlA -; a 1a, n Pert.ams J njan, g Jab, atan dan Kepan atan Pasa1 1 ' . ·u·-h·,. ...
... :at ( I , Pasal ini ipi· rn pin 0 J, h · _ r·1ng .. pal Ba~i r ~·an . _ r da di · , w-b ,a . •. • .... un · r ·a • lru:1g un k ad,a . ·1...,.. ..... n · - 11 b 1·1 i b; ·1iJ"n. na din1n , r J -I . lam ...
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2001/Nomor 1 Seri D No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Pemda, maka dipandang perlu menetapkan Perda yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Magelang; bahwa pengaturan tersebut dimaksud untuk dapat menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Perda Kota Magelang;
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; Ketetapan MPR No XV/MPR/1998; Ketetapan MPR No IV/MPR/2000; UU No 17 tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1974; PP No 25 Tahun 2000; PP No 84 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan organisasi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2000.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 51 Tahun 2022
... Pasal 2 Batas Wilayah Administrasi Desa Sembilang dengan Desa Tanah Rata Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, garis pengambilan titik koordinat sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sembilang Dengan Desa Tanah Rata Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Priseal 8 ayai (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Desa Sembilang dengan Desa Temalı Rata Kecamatan
Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Berita Acara Nomor: 146.3/106/KD-SMBL/VII/2021 dan Nomor :
146.3/040/KD-TR/VII/2021, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegussan Butae Desa, batae Desa, pausal 19 ayat (1) bahwa apabila terdapat antara dua Desve likih sepeden stau inkth seyahat nastha sерапиийцул maka akan diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batss Wilayah Administrasi Desa Sembilang dengan Desa Tanah Rata Kecamatan
Kelumpang Tengah Kabuapaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEMBILANG DENGAN DESA TANAH
RATA KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KABUPATEN KOTABARU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 48 Tahun 2022
... Pasal 2 Batas Wilayah Administrasi Desa Senakin dengan Desa Senakin Seberang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, garis pengambilan titik koordinat sesuai dengan hasil rapat koordinasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Senakin Dengan Desa Senakin Seberang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Desa Senakin dengan Desa Senakin Seberang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Berita Acara Nomor: 146.3/048/KD-SNK/VII/2021 dan Nomor: 146.3 /038/KD-SNKS/VII/2021, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa, pasal 19 ayat (1) bahwa apabila terdapat antara dua Desa tidak sepaham atau tidak sepakat maka sepenuhnya maka akan diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Senakin dengan Desa Senakin Seberang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabuapaten Kotabaru.
Dasa Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SENAKIN DENGAN DESA SENAKIN
SEBERANG KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KABUPATEN KOTABARU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
