... .(; LAOS Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 2 7 on lDZO SEKRETRIS DAERAH KAB PATEN PULAU MOROTAI, Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 2 6 flCT 2010 LAU MOROTAI, Pasal 4 Peraturan Bupati ...
... . ----·· - ---- BAB 11 HASIL ANALISIS JABATAN Pasal 2 ( 1) Hasil analisis jabatan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan ...
HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
dalam rangka penataan pegawai dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, diperlukan penetapan uraian analissa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna an berhasil guna; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
UU No. 5 tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Jabatan di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Hasil Analisis Jabatan c.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
7 Halaman; Lampiran: 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Perauran Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengeloiaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor H Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
bahwa Keuangan Nomnor 199/PMK 07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Peratuan Menteri Keuangam Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka beberapa sebagaimana dimaksud pada huruf A sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah; dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Nomor 50/PMK 07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan bahwa dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ;
Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 terkait Pedoman Pengelolaan Dana Desa di bagian Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
30 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 6 Tahun 2017
... Patilal .10 Peraturan Daer'.ah Nomor .2 Tahu.n 2015 tentang penyertaan modal kepada Baden Uaaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 2) cliubah sehingga Pasal ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya
ABSTRAK:
PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau serta Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa adalam BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dan memiliki kinerja baik yang berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Asli Daerah, sehingga perlu penam.bahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya, perlu diubah.
Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2015.
Materi Pokok yang diatur dalam Perda ini antara lain mengenai Perubahan ketentuan pada Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 67 Tahun 2010
... 6 Pasal 7 Tempat Kerja Dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok di tempat kerja berupa ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki ...
... Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Tim Pelaksanan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok; Pasal 8 Tempat lbadah Dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan ...
... Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Passi 4, Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal bertanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan terhadap ...
... WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALEMBANG, Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 7 tanggal 29 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, pengawasan, peran serta masyarakat, koordinasi dan evaluasi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2010.
10 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat No. 4 Tahun 2008
... Pasal 5 Penerbltan cian pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara penqeluaran untuk memperoleh persetujuan darl . - ) Pengg..ma Anggaran/Kuasa Pengguna An~garan rnelalui PPK SKPD da.arn rangka ...
... Pasal 4 Ketentuan penetapan jumlah Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) yang diperkenankan pada setiap SKPD dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini. ...
... Pasal 2 BAB II RUANG LINGKUP 6. SPP Uang Persediaan yang selar.jutnya di5ingka'. ...
... 599 BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 243 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ...
... Pasal 244 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 2009. ...
... ; 26. menyiapkan bahan pengembangan jaringan sistem informasi jaminan sosial ; 27. menyiapkan bahan perencanaan penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada presiden ...
... Bagian Ketiga Bidang Pengembangan dan Rehabilitasi Sosial Pasal 135 (1) Bidang Pengembangan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ...
... pekerjaan sosial ; 56. melaksanakan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial ; 57. merencanakan penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden ...
PERBUP Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka
... PASAL II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ...
... Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal ...
... Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG DASAR PERHITUNGAN PENGENAAN TARIF PAJAK REKLAME DI KABUPATEN TANAH BUMBU PASAL ...
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Dasar Perhitungan Pengenaan Tarif Pajak Reklame Di Kabupaten Tanah Bumbu
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2013/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Dasar Perhitungan Pengenaan Tarif Pajak Reklame Di Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa pemungutan Pajak Reklame yang semula
pelaksanaan pemungutannya didasarkan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1999 telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu telah menerbitkan dan memberlakukan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka perlu
ditetapkan Dasar Perhitungan Pengenaan Tarif Pajak
Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22
Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan Pengenaan
Tarif Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14
Tahun 2009 ; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15
Tahun 2011 .
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan Pengenaan Tarif Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2013.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2022
... Pasal 1 BABI KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNISDAERAHLIMBAHBAHANBERBAHAYA BERACUNDANUNITPELAKSANATEKNISDAERAHTEMPAT PEMROSESAN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan tata kerja Unit pelaksana teknis dan limbah bahan berbahaya beracun dan unit pelaksanaan Teknis Daerah tempat pemrosesan akhir Tabing Rimbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan Surat Gubernur Nomor 061/00306/0RG, tanggal 23 Februari 2022 Hal Hasil Konsultasi Tertulis Usulan Pembentukan UPTD Kabupaten Barito Kuala, maka dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017; Peraturan Pemerintab Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimbah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Pembentukan dan Kedudukan;
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas;
Kelompok Jabatan Fungsional;
Tata Kerja;
Eselonering, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 27 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Lampiran Pergub Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa dari hasil evaluasi Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu terhadap permasalahan SKPD Provinsi Bengkulu, maka perlu menata dan mengatur kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pemberdayaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 8 Tahun 1974
3. UU No. 12 Tahun 2011
4. UU No. 32 Tahun 2004
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. PP No. 20 Tahun 1968
7. PP No. 38 Tahun 2007
8. PP No. 41 Tahun 2007
9. Permendagri No. 57 Tahun 2007
10. Perda No. 5 Tahun 2008
11. Perda No. 6 Tahun 2011
Pasal I :
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2010) diubah sebagai berikut :
1. Huruf D.1 Nomenklaturnya diubah, Huruf D.1.3 diubah dan huruf D.1.6 dihapus
2. Huruf J.1 Nomenklaturnya diubah, J.1.1.2, J.1.2, J.1.2.1, J.1.3, J.1.3.1, J.1.3.2, J.1.4, J.1.4.1, J.1.4.2, J.1.5, J.1.5.1, J.1.5.2 Nomenklaturnya diubah, Huruf J.1.6, J.1.6.1, J.1.6.2, J.1.7, J.1.7.1, J.1.7.2, J.1.8, J.1.8.1, J.1.8.2 dihapus.
3. Huruf O.1.1, O.1.1.1, diubah, O.1.1.3 penambahan. Huruf O.1.2, O.1.2.1, O.1.2.2, diubah. Huruf O.1.3, O.1.3.1, O.1.3.2, O.1.4, O.1.4.1, O.1.4.2, diubah Nomenklaturnya. Huruf O.1.5, O.1.5.1, O.1.5.2, penambahan nomenklatur.
4. Perubahan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
5. Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2011.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 10 Tahun 2013
Kehutanan dan PerkebunanPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPangan, Pertanian dan PeternakanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... BAB III SA SARAN Pasal 3 Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami : a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat; b. ...
... \ .. ( o 0�41 MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TEN'l'ANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERlNTAH KABUPATEN SINTANG BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 oalafJl Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: oaerah adalah ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten SIntang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sintang perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem cadangan pangan Nasional ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1996, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.68 Tahun 2002, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permentan No.65/Permentan/OT.140/12/2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perbup No.49 Tahun 2008 .
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran, Pendanaan, Organisasi Pelaksanaan, Kualitas Beras, Mekanisme Penyaluran, Pelaporan Dan Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
