PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) Pasal

Menemukan 108.073 peraturan dalam 0,233 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 54 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:

... Langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

... perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. 2) Masih terjadi kasus Kematian Ibu yaitu 5 orang dari 100.000 kelahiran hidup, yang antara lain disebabkan terlambat megenali tanda bahaya dan mengambil keputusan ...

... dimana perempun biasanya menunggu suami/orang tua untuk mengambil keputusan, masih ada sebahagian masyarakat yang enggan melakukan persalinan di Puskesmas atau rumah sakit, mereka lebih memilih melakukan ...

... perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja serta pengambilan keputusan ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Pasall0 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan ...

... Pasal12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, rincian tugas Kepala UPT lnstalasi Farmasi adalah sebagai berikut : a. mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang ...

... Baglan Ketlla Fungsl Pasal5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai ...

... Pasal8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan ...

Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 21 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Desa
Hasil pencarian pada file:

... BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desadalam Kecamatan Kedurang Ilir. ...

... BAB IV BATAS WILAYAH KECAMATAN KEDURANG ILIR Pasal 4 Batas wilayah Kecamatan Kedurang Ilir Sebagai dimaksud dalam pasal 1 Sebagai berikut : a. Batas Utara : KecamatanAir Nipis b. ...

... Batas Selatan: Kabupaten Kaur BAB V BATAS DESA DALAM KECAMATAN KEDURANG ILIR Pasal 5 Batas Desa Lubuk Ladung adalah sebagai berikut : Dari P.1 yang terletak pada titik perbatasan antara 3 (tiga) Desa ...

... BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Peta batas Desa dalam Kecamatan Kedurang Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini ...

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... berbatasan dengan kabupaten Kaur ke P.9 dengan koordinat X=286580 dan Y=9495918 selanjutnya masih berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaur menuju Samudra Hindia P.10 dengan koordinat X=285896 dan Y=9495801; Pasal ...

... Pasal 9 Batas Desa Limus adalah sebagai berikut : Dari P.1 berbatasan antara Desa Durian Seginim Kecamatan Seginim dengan koordinat X=280593 dan Y=9504761 tarik lurus berbatasan dengan 3 (tiga) dea yaitu ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
APBD
Hasil pencarian pada file:

... (1) Anggaranpenerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp.876.592.908.438,OO(delapan ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta Sembilanratus delapanribuempatratus ...

... huruf a sebesar Rp.52.708.783.869,OO(limapuluh dua milyar tujuh ratus delapanjuta tujuh ratus delapanpuluh tigaribudelapanratus enam puluh Sembilanrupiah). (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dalam Pasal ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
    Mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:

... dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini' BAB III PELAKSAI{AAI{ RECIISTRASI Paral 4 pelaksanaan registrasi Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

... BAB I I(EfEITTUAI| T'UUT lrglrn Kes1tu Bataaan Pengcrtlen dan ltcnrrirl Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. ...

Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Standarisasi Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas Roda 4 (empat) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 47 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Pemerintah Daerah maka sesuai ketentuan pasal 18 ayat 3 Peraturan Menten Keuangan Nomor 166/ PMK.07 / 2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selis1h Perubahan Juran jaminan Kesehatan ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 20 l 9 (Berita Daerah Ka bu ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD
Hasil pencarian pada file:

... 7 BAB V RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTU AN PENDANAAN KELURAHAN Pasal 5 R incian DAU T a m b a h a n B a n tu a n P e n d a n a a n K e lu ra h a n se tia p K e lu ra h a n di D a e r a h T a h u n ...

... BAB VI MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN Pasal 6 M ekanism e p e n g a lo k a sia n DAU T a m b a h a n B a n tu a n P e n d a n a a n K e lu ra h a n se ...

... Pasal 7 (1) DAU T a m b a h a n B a n tu a n P e n d a n a a n K e lu ra h a n d ia n g g a rk a n p a d a S u b U nit K elu rah an . (2) DAU T a m b a h a n B a n tu a n P e n d a n a a n K e lu ra h ...

... Alokasi U m um T am b ah an B a n tu a n P e n d an aan K elurahan Setiap K elurahan Pada A nggaran P en d ap atan d an B elanja Negara T ah u n A nggaran 2020; b. bahwa b e rd a sa rk a n k e te n tu a n Pasal ...

... Pasal 18 Ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara R epublik Indonesia; 2. ...

... BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) M a k s u d d i s u s u n n y a P e r a t u r a n B u p a ti a d a l a h u n t u k m e n e ta p k a n D A U T a m b a h a n B a n tu a n P e n d a n a a n K e lu r ...

... BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 R uang Lingkup P eratu ran B upati ini yaitu: a. J u m l a h DAU T a m b a h a n B a n tu a n P e n d a n a a n K e lu ra h a n ; b. ...

... BAB IV JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN Pasal 4 (1) D a la m APBD K a b u p a te n K a rim u n T a h u n A n g g a ra n 2 0 2 0 d ia n g g a rk a n DAU T a m b a h a n B a n tu a n P e n ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2017
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Mengingat WALIKOTA LANGSA, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ...

... KotaLangsaTahun 2015 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA Pasal ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 45 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBD
Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Bangli Nomor 800/249/DPRD tertanggal 21 Nopember.Prihal Rekomendasi Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah flu burung yang telah menelan korban jiwa di Kabupaten Bangli dan berdasarkan Pasal ...

... Pera Iatan jaringan komputer, mengurangi rekening nomor 1.07 .01.18.05.5.2.3.26.17 Selanja Modal Pengadaan kontruksi bangunan khusus/tertentu dan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengurangi Pasal ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Hasil pencarian pada file:

... DILENGKAPI DENGAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TA IKMALAYA E G HMATTU A YA G BUPATI TASIKMALAYA ESA Menimb g : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal ...

... Pasal 3 Sistern dan rosedur Akuntansi mengatur: a. Sistern dan pr sedur akuntansi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah); b. ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dilengkapi Dengan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan