PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) Pasal

Menemukan 108.073 peraturan dalam 0,23 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
APBD
Hasil pencarian pada file:

... Pasal II 23. Lajur 4 pada Kode Rekening l.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.06 24. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.20 25. Lajur 4 pada Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.01.32 26. ...

... Lajur 4 pada Kode $,.eke~g .l .20. l.20.04.0l.07.5.2.2.Q3.25 22.b Lajur 4 pada Kode Q.ekenb}gil.20.l.20.04.01.07.5.2.2.04.01 Pasal I PERUBAHANn LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 4 fAHUN 2007 TENTANG ...

Download file:
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:

... Bagian Keempat Akuntabilitas Kinerja Pasal 5 (1) Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja pegawai BLUD (2) Akuntabilitas kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ...

... Bagian Kelima Tim Jasa Pelayanan Pasal 6 Pimpinan BLUD RSUD dan RSJD dapat membentuk Tim Jasa Pelayanan untuk membantu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan secara adil, jujur, proporsional dan obyektif ...

... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... BAB II JASA PELAYANAN Bagian K esatu M aksud, T ujuan d an R uang Lingkup Pasal 2 (1) M aksud pem berian J a s a Pelayanan: a. m enghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang m em erlukan ...

... Bagian Kedua S um ber D an B esaran J a s a Pelayanan Pasal 3 (1) J a s a Pelayanan b ersu m b er p ad a p en d ap atan BLUD RSUD d an RSJD m eliputi : a. pelayanan K esehatan terdiri dari: 1) Pasien Um ...

... m eningkatkan kinerja pelayanan dan k esejah teraan pegawai B adan L ayanan U m um D aerah R um ah Sakit U m um D aerah d an R um ah Sakit Jiw a D aerah Provinsi Ja w a Tengah sesu ai k e te n tu an Pasal ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 26 Tahun 2014
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... " l \ • . , I \ I I • , I I ' 1 . .. ' i ' I ; Pasal 25 Pcr ut urn n Dup.11i ini mulu] bcrlak u puclu Langgal diundangkan. ...

... :NCADUAN DAN PELAPORAN Pasal 1 6 Scl:si Pcngucluun clan Pcl.rporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hu ·ur c, dipirnpin oleh scorang Kcpala Scksi yang berada di bawah dan bet t.ill)�f\t1llgj:i-.1·:il ...

... 1 1 1 J > l ' r t 1 t H l . 1 1 1 g t 1 1 1 c l i. 1 1 1 g : 1 1 1 .,·,111g lx-rluku. i'usnl 18 LJ11 uk 1 1 H · l ;. 1 k s : 1 1 1 : 1 k c 1 1 1 1t1g:1s Sl'bt1g:.-1i1r1:u·1l1 (lin1:.tkst.1c1 c\ah-,m Pasal ...

... . • Bab Kctiza :, Kcpala Kantor Pasal 5 Kcpulu 1<,,111tor seliugai111:in.i dimaksud da la rn pasal 4 huruf a, 1111·111p1.111y;11 I ug,1s 111c11111111J1n, rncmhina, mcngkoorclinasikan ctan Int· n 1 ri I ...

... i.Hl\i �l'Sll;ti t h · 1 1 g ; 1 1 1 p t · 1 · ; 1 \ l t J ' ; 1 1 1 J)L'J'll1'11.li.111g-l.lll(l(tllgH1l yang bcrlaku. l':isal b U1 t uk 1ncl:iks,111;1k1111 l11g:1s seln1gainrn11,.1 clirnaksud datum pasal ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 23 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Jumlah tenaga fungsional ...

... Pasal 25 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : a. ...

... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 ...

... Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaaan, administrasi umum ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Hasil pencarian pada file:

... Dipindai dengan CamScanner 'Bapan Kedua F:asUita,si Pasal9' Daerah mendasUitas:i pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kuaJi,ta:s, keluar-g,a 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dalam penerapan; a, peneegahan ...

... Dipindai dengan CamScanner Kriteria kader TPKlD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.ayat(1)"paling sediltit mememihi; - a. sehat secara fisik,dan mental; h. memahami kondisi soslalkema~arakatan eliDesa ...

... DPROVl -:81 Bag;a_nKeaaw P,em:bmrukan Pasal 10 (,1)TP'K2D terdiri dati ,B,KP.D. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 25 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 19 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Jumlah tenaga fungsional ...

... ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional ...

... Pasal 21 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai ...

... Page 63 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 20 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama KEDUDUKAN Pasal 2 (I) Kecamatan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pclayanan masyarakat kelurahan. (2) Kecamatan dipirpin oleh seorang ...

... Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal a (I) Susunan Organisasi Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, terdiri dari: a, Carat. b. Sekretariat, terdiri dari: I. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2. ...

... dan pekerjaan scrta pemberian motivasi yang dapat renghasilkan kinerja yang optimal, maka perlu disusun uraian tugas dan jabatan secara sistematis dan terpadu; b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal ...

... BAB Ul TUGAS, FUNGSI DAN URALAN TUGAS Bagian Pertama CAMAT Pasal 4 (I) Camat mempuanyai tuagas merbantu walikota melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2020
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... TERTINGGI VANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDlAAN P DA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...

... BABV BELANJ A UP IGU ITU Bagian Kesatu Batasan Belanja UP IGU ITU Pasal 6 Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dapat digunakan untuk membayar Belanja Barang Jasa atau Be1anja ...

... BAB I KETE TUA · UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. B P ti adalah Bupati Tasikmalaya. 2. Daerah Ka upaten adalah Daerah Kabupaten Ta ikmalaya. 3. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 21 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Page 81 Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Jumlah ...

... tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang ...

... Pasal 23 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : a. ...

... Page 82 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ...

... Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaaan, administrasi umum ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...

... Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Status Peraturan
Mencabut
  1. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan