PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) DIKTUM

Menemukan 80.099 peraturan dalam 0,047 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera
Mengubah
  1. KEPPRES No. 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 102 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1961
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Presiden No.166 tahun 1960 tentang Sekretaris Front Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995
Mengubah
  1. KEPPRES No. 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2001
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986
  2. KEPPRES No. 36 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987
  3. KEPPRES No. 30 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987
  4. KEPPRES No. 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985
  5. KEPPRES No. 76 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985
  6. KEPPRES No. 76 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 98 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 121 Tahun 1963
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Presiden Nomor 234 Tahun 1962 tentang Penetapan Hari Libur
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 8. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ; 9. ...

... Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo. ...

... Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978, dan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1980 TENTANG PE RUBAHAN PASAL 7 LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 J0. ...

... Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jo. ...

... Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978. 8. Keputusan … ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1981 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980
Mengubah
  1. KEPPRES No. 57 Tahun 1980 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 1, Lampiran 5, Dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980
  2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1998
• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI ...

... Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998; MEMUTUSKAN Menetapkan ...

... : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Pasal II … Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Januari 1998. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal I … Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah ...

... diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggota yang terdiri ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 128 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998
Mengubah
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan
  2. KEPPRES No. 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan