Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

Menemukan 81 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Hukum Acara dan Peradilan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Download :
Perma Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018

Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Hukum Acara dan Peradilan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Mengubah :

Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Download :
Perma 2 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perma 2 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan

Hukum Acara dan Peradilan Ketenagakerjaan

Download :
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013

Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Download :
Perma Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017

Pengadaan Hakim

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perma No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

Download :
Perma Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENGADAAN HAKIM

2017

Peraturan Mahkamah Agung NO. 2, BN. 2017 No. 527, jdih.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadaan Hakim

ABSTRAK:

a. bahwa dalam memenuhi kebutuhan hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil perlu mengatur tentang pengadaan hakim; b. bahwa pengadaan hakim dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan calon pegawai negeri sipi1; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadaan Hakim;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5079); 6. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
Berisi tentang pengertian Hakim, CPNS, Calon akim, pengadaan hakim dan pendidikan calon hakim; tahapan pengadaan hakim; pelaksanaan seleksi; pengangkatan

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 762)
6 halaman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.