Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

Menemukan 81 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015
Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016
Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012
Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/IV/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Pesan Singkat (SMS)
Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya mengenai peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum
Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019
Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Perma No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga
Mencabut :
  1. Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2005
Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  2. Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  3. Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  4. Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  5. Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Mencabut :
  1. Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02 Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02 Tahun 1999 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan