Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

Menemukan 87 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Informasi Publik

Download file:

Perma Nomor 2 Tahun 2011.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Hak Uji Materiil

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1993
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1999
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2004

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2010.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 4 Tahun 2009.pdf

PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - SELEKSI - CALON HAKIM AD HOC - PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI - PENGADILAN TINGGI - MAHKAMAH AGUNG

2009

Peraturan Mahkamah Agung NO. 4, https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung

ABSTRAK:

bahwa untuk tertibnya pelaksanaan seteksi calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 8 Tahun 2004; UU Nomor 46 Tahun 2009
Peraturan ini memuat pengaturan pelaksanaan seleksi calo Hakim Ad Hoc, Seleksi Administrasi, Tes Tertulis, dan Seleksi Kompetensi

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2009.
7 hlm

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 3 Tahun 2009.pdf

PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - SELEKSI - CALON HAKIM AD HOC - PENGADILAN PERIKANAN

2009

Peraturan Mahkamah Agung NO. 3, https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

ABSTRAK:

bahwa untuk tertib pelaksanaan seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 8 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; PP Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan ini memuat tahapan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Ad Hoc, persyaratan, tes tertulis, dan seleksi kompetensi hakim

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2009.
6 hlm

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 2 Tahun 2009.pdf

BIAYA - PROSES - PENYELESAIAN PERKARA - PENGELOLAAN - MAHKAMAH AGUNG - BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

2009

Peraturan Mahkamah Agung NO. 2,

Peraturan Mahkamah Agung tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,
Pasal 24 UUD 1945; UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2004; HIR Siaatsblad 1941 Nomor 44/RBG
Peraturan ini mengaur mengenai besaran biaya proses pada Mahkamah Agung, tugas pengelola biaya proses, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan biaya proses

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung akan diatur lebih lanjut oleh Panitera Mahkamah Agung RI
5 hlm

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2009.pdf

PENUNJUKAN - HAKIM - KHUSUS PERKARA - PIDANA PEMILU - PRESIDEN - WAKIL PRESIDEN

2009

Peraturan Mahkamah Agung NO. 1,

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

ABSTRAK:

Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan penyelesaian perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasannya, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004; UU Nomor 42 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur mengenai penggunaan KUHAP dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana pemilu Presiden dan. Wakil Presiden, serta mengatur Hakim khusus dalam memutus Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2009.
3 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT