Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Menemukan 170 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERPRU No. 003 Tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. UU No. 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tengah
  3. UU No. 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Utara
  4. UU No. 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan
Download file:
PERPRU No. 002 Tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958, Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154) Sebagai Undang-Undang (Lembaran_negara Tahun 1959 No. 65)
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
Download file:
PERPRU No. 001 Tahun 1964.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 9 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea Dan Cukai-Cukai Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
Download file:
Perpu No. 009 Tahun 1963.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
Download file:
Perpu No. 008 Tahun 1963.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Badan Pemeriksa Keuangan
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang
  2. PERPU No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Download file:
Perpu No. 007 Tahun 1963.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 6 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Telekomunikasi
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Ditetapkan dengan
  1. UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang
Download file:
Perpu no. 006 Tahun 1963.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Surat Hutang Landreform
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Ditetapkan dengan
  1. UU No. 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang
Download file:
Perpu No. 005 Tahun 1963.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran Negara Tahun 1953 No.86)
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara
Mengubah
  1. UU No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos
Download file:
Perpu No. 004 Tahun 1963.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Perubahan Undang-Undang No. 4 PRP Tahun 1959 Dan Pencabutan Undang-Undang 32 PRP Tahun 1960 Dan Undang-Undang No. 34 PRP Tahun 1960
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERPU No. 34 Tahun 1960 tentang Pajak Transfer
  2. PERPU No. 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri
Download file:
Perpu No. 003 Tahun 1963.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan