Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1958

Penetapan bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 37 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-bagian IX-Kementerian- Penerangan)-dari-Anggaran-Republik- Indonesia-Untuk -Tahun -Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 37, LN. 1958 No. 87, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
BAB I (Pengeluaran).9.1Kementerian dan pengeluaran umum ......25.374.0009.2Perusahaan Film .......................15.918.0009.3Distribusi Film .......................Memori9.4Radio .................................29.955.0009.5Propinsi-propinsi .....................67.269.0009.6Pengeluaran tidak tersangka ...........MemoriJumlah .....138.516.000(Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Bagian IX, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Penanganan Fakir Miskin

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
UU 13 Tahun 2011.pdf

Abstrak

penanganan-fakir-miskin

2011

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2011/No. 83, TLN No. 5235, LL SETNEG: 26 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penanganan Fakir Miskin

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan; bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
1. KETENTUAN UMUM 2. HAK DAN TANGGUNG JAWAB 3. PENANGANAN FAKIR MISKIN 4. TUGAS DAN WEWENANG 5. SUMBER DAYA 6. KOORDINASI DAN PENGAWASAN 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. KETENTUAN PIDANA 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2011.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri.
37

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1980

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1980.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2013

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Terorisme

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2004

Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1984

Pos

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1959 tentang Pos

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1984.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu

Mengubah :

UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1974

Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1974.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Pembentukan - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

2021

Undang-undang (UU) NO. 10, LN.2021/No.297, TLN No. 6754, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

ABSTRAK:

Luasnya wilayah pelayanan hukum dan dengan adanya pembentukan provinsi baru, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta yang semula 6 (enam) provinsi menjadi 8 (delapan) provinsi, pengadilan Tinggi TUN Medan yang semula 8 (delapan) provinsi menjadi 10 (sepuluh) provinsi, dan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang berjumlah 6 (enam) provinsi serta untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi TUN Banjarmasin, Pengadilan Tinggi TUN Mataram, dan Pengadilan Tinggi TUN Manado.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1986.
UU ini mengatur mengenai pembentukan empat Pengadilan Tinggi TUN di: 1) Palembang yang berkedudukan di kota Palembang, 2) Banjarmasin yang berkedudukan di kota Banjarmasin, 3) Mataram yang berkedudukan di kota Mataram, dan 4) Manado yang berkedudukan di kota Manado.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, penyediaan sarana dan prasarana, serta anggaran untuk Pengadilan Tinggi TUN Palembang, Pengadilan Tinggi TUN Banjarmasin, Pengadilan Tinggi TUN Mataram, dan Pengadilan Tinggi TUN Manado ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
Penjelasan: 6 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1984.