Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.808 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967

Pokok-Pokok Perbankan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1958

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Undang-Undang- Darurat- No. 5- Tahun- 1957-Tentang-Pengubahan- Kedudukan- Wilayah- Daerah-Daerah-Enclave-Imogiri-Kota- Gede- dan- Ngawen- Lembaran-Negara- Tahun- 1957- No.5- Sebagai -Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 14, LN. 1958 No. 33, TLN No. 1562, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

BahwaPemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.5 tahun 1957 tentang perubahan kedudukanwilayah daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen(Lembaran-Negara tahun1957 No.5).b.Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;
Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta)No.3 danNo.19 tahun 1950 jo. Undang-undang Darurat No.17 tahun 1955,serta Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No.15tahun 1950 jo. Undang-undang No.18 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 101 );b.Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 10 danNo.13 tahun 1950;c.Pasal 3 Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokokpemerintahan daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6),sebagaimana sejak itu telah diubah; d.Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.5tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.5) ditetapkan sebagai undang-undang. Daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen tersebut dalamKeputusan-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1950 No.C31/l/5 dan 1 Juni 1953 No.Pem.66/ 29/41 dilepaskan dari wilayah DaerahSwatantra tingkat I Jawa-Tengah dan dari wilayah Daerah-daerahSwatantra tingkat II yang bersangkutan serta dimasukkan ke dalamwilayah Daerah Istimewa tingkat I Yogyakarta dan ke dalam wilayahDaerah-daerah Swatantra tingkat ke-II yang wilayahnya melingkari daerah-daerah enclave tersebut.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1958.
-
-
6

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1946

Mengadakan Perubahan dalam Stbld.: 1907 Nomor 212 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Partai Politik dan Pemilu Desa

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1946.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2001

Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Mencabut :

UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten

Download :
UU Nomor 14 tahun 2001.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1951

Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 1 Tahun 1949 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2024

Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

UUDrt No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Langkat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Kabupaten Langkat - Provinsi Sumatera Utara

2024

Undang-undang (UU) NO. 14, LN 2024 (112), TLN (6934): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id

Undang-undang (UU) tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
UU ini mengatur mengenai Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Langkat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 8 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 8)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2012

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

APBN

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2012.PDF

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1962

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

Menetapkan :

PERPU No. 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1953

Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UUDrt No. 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 44)

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1953.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . UU ini mencabut Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 tentang pengawasan terhadap urusan kredit (Lembaran-Negara No. 2 tahun 1955) sebagaimana ditambah dan diubah); dan Undang-undang No. 23 Prp. tahun 1960 tentang rahasia bank.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1951.