Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,016 detik

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1958

Penetapan bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 40 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- bagian XII-Kementerian -Sosial- dari- Anggaran- Republik- Indonesia-Untuk- Tahun -Dinas-1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 40, LN. 1958 No. 90, LL SETNEG : 7 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran).12.1Kementerian dan pengeluaran umum ..........8.900.00012.2Kantor Urusan Perumahan ...................7.500.00012.3Balai Persiapan Pekerjaan Sosial ..........1.400.00012.4Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial ...78.870.000 12.5Jawatan Transmigrasi ......................64.000.00012.6Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacad ......3.000.00012.6aKantor Urusan Korban Perang ..............16.934.80012.7Biaya guna pemberian bantuan kepada Yaya-san Pembukaan Tanah Transmigrasi .........9.200.00012.8Biaya guna usaha transmigrasi danorang-orang bekas tahanan yang berhubungandengan keamanan perlu mendapat penghi-dupan dilain tempat ......................5.000.00012.9Pengeluaran-pengeluaran guna usahatransmigrasi yang keuangannya didapatdari Yayasan Kopra .......................500.00012.10Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerja-an-pekerjaan yang oleh Staf "K" Pusatditugaskan kepada Kementerian Sosial .....Memori12.11Pengeluaran tak tersangka ................500.000Jumlah.............195.804.800(Seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu delapanratus rupiah).Pasal 2.Bagian XII, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Sosial

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
7

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1957

Penetapan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 40 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1999

Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Download :
UU Nomor 40 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1957

Penetapan Bagian VIIIA (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 41 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1958

Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 41 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian XIII -Kementerian-Perburuhan- dari- Anggaran-Republik- Indonesia-Untuk- Tahun -Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 41, LN. 1958 No. 91, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
BAB I (Pengeluaran).13.1Kementerian dan Pengeluaran Umum .........10.413.50013.2Direktorat Hubungan dan Pengawasan Per-buruhan ..................................2.821.50013.3Jawatan Hubungan Perburuhan ..............9.114.30013.4Jawatan Pengawasan Perburuhan ............8.998.200 13.5Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalamhubungan Direktorat Hubungan dan Pengawas-an Perburuhan ............................Memori13.6Direktorat Tenaga Kerja ..................131.25013.7Jawatan Penempatan Tenaga ................13.053.10013.8Jawatan Latihan Kerja ....................10.391.15013.9Yayasan, Lembaga dan Organisasi lain dalamhubungan Direktorat Tenaga Kerja .........Memori13.10Lain Yayasan. Lembaga dan Organisasi yangmempunyai anggaran belanjasendiri .......Memori13.11Pengeluaran tak tersangka ................200.000Jumlah .............55 123.000(Lima puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).Pasal 2.Bagian XIII. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perburuhan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
5

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mengubah :

UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2014.pdf

Abstrak

peternakan-kesehatan-hewan

2014

Undang-undang (UU) NO. 41, LN.2014/No. 338, TLN No. 5619, LL SETNEG: 29 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

1. negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemasukan benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, dan/atau produk hewan, kemitraan usaha peternakan, pengaturan mengenai ternak ruminansia betina produktif, pencegahan penyakit hewan, penguatan otoritas veteriner.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
-
-
43

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1954

Penetapan Bagian IV (Kementrian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 7 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IV Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 41 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2004

Wakaf

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

APBN

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2007

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesiauntuk tahundinas 1954
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 5