Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bank Indonesia

Menemukan 623 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri "For The Children Of The World " Tahun Emisi 1999 dari Peredaran

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PBI_022025.pdf

penarikan-uang

2025

Peraturan Bank Indonesia NO. 2, BN.2025 (5)/8 hlm

Peraturan Bank Indonesia tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri "For The Children Of The World " Tahun Emisi 1999 dari Peredaran

ABSTRAK:

a. bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan uang rupiah; b. bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah khusus seri “For The Children of The World” tahun emisi 1999 sebagai alat pembayaran yang sah kepada masyarakat; c. bahwa uang rupiah khusus seri “For The Children of The World” tahun emisi 1999 telah beredar cukup lama di masyarakat, sehingga Bank Indonesia perlu menetapkan uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik uang rupiah khusus dari peredaran; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “For The Children of The World” Tahun Emisi 1999 dari Peredaran;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019
Peraturan ini mengatur tentang penarikan uang rupiah khusus seri “For The Children of The World” tahun emisi 1999 dari peredaran.

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.
8 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Jumlah dan Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2024

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PBI_012025_.pdf

perbankan-uang-pemusnahan

2025

Peraturan Bank Indonesia NO. 1, BN.2025 (4)/4 hlm

Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2024

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah; b. bahwa pemusnahan terhadap uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memelihara ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemusnahan uang rupiah dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
4 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Kebijakan Makroprudensial

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Download file:

PBI_132024.pdf

kebijakan-perbankan

2024

Peraturan Bank Indonesia NO. 13, BN.2024 (66)/24 hlm

Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Makroprudensial

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan; b. bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan penguatan kerangka kerja kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia; c. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk penguatan kerangka kerja kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35B ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Makroprudensial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar kebijakan makroprudensial, kerangka kebijakan kerja makroprudensial, perumusan kebijakan makroprudensial, pelaksanaan kebijakan makroprudensial, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, akuntabilitas dan transparasi dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
24 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BI No. 1/4/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia

Download file:

PBI_122024.pdf

kebijakan-perbankan

2024

Peraturan Bank Indonesia NO. 12, BN.2024 (65)/18 hlm

Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial; b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel yang didukung dengan kewenangan untuk memperoleh, memproses, dan mendiseminasikan data dan informasi guna memenuhi ketersediaan data dan informasi yang berkualitas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar kebijakan data dan informasi, kerangka kerja kebijakan data dan informasi, perumusan kebijakan data dan informasi, pelaksanaan kebijakan data dan informasi, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan pengawasan, akuntabilitas dan transparasi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/4/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia
18 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pengendalian Moneter

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BI No. 24/2/PBI/2022 tentang Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra
Peraturan BI No. 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
Peraturan BI No. 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter
Peraturan BI No. 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter
Peraturan BI No. 20/3/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah
Peraturan BI No. 15/17/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
Peraturan BI No. 11/4/PBI/2009 tentang Transaksi USD Repurchase Agreement Bank kepada Bank Indonesia
Peraturan BI No. 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/20/PBI/2022 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Transaksi Domestic Non Deliverable Forward Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Download file:

PBI_112024.pdf

perbankan-moneter

2024

Peraturan Bank Indonesia NO. 11, BN.2024 (64)/42 hlm

Peraturan Bank Indonesia tentang Pengendalian Moneter

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia melaksanakan kewenangan di antaranya dengan mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas; c. bahwa dalam mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta untuk mendukung pencapaian sasaran kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang di antaranya dilakukan melalui operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing serta pengaturan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing; d. bahwa pelaksanaan pengendalian moneter melalui operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing guna mendukung pencapaian stabilitas nilai rupiah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengendalian Moneter;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar pengendalian moneter, kerangka kerja pengendalian moneter, perumusan pengendalian moneter, pelaksanaan pengendalian moneter, pelpaoran dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, akuntabilitas dan transparansi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas : a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008 b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/4/PBI/2009 c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/5/PBI/2021 g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/PBI/2022 i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/20/PBI/2022 j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
42 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BI No. 19/10/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Download file:

PBI_102024.pdf

perbankan-pencucianuang

2024

Peraturan Bank Indonesia NO. 10, BN.2024 (63)/69 hlm

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia

ABSTRAK:

a. bahwa untuk penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan penerapan standar internasional; b. bahwa penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan keselarasan dengan arah kebijakan Bank Indonesia termasuk perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis; c. bahwa untuk melakukan penyelarasan ketentuan mengenai penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi pihak yang diatur, mendapat izin, persetujuan, dan/atau penetapan, serta diawasi oleh Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kerangka pengaturan, kewajiban penerapan APU, PPT dan PPPSPM, customer due deligence, anti tipping-off, kerja sama dan pengembangan produk baru, distribusi baru dan teknologi baru, pengawasan dan pelaporan, koordinasi, sinergi dan/atau kerja sama, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
69 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pengelolaan Lalu Lintas Devisa

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PBI_092024.pdf

perbankan-devisa

2024

Peraturan Bank Indonesia NO. 9, BN.2024 (51)/20 hlm

Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa

ABSTRAK:

a. bahwa dengan perubahan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, terdapat penguatan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengelolaan lalu lintas devisa guna mendukung stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas makroekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, Bank Indonesia telah memiliki kewenangan untuk mengelola pelaporan kegiatan lalu lintas devisa, menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa, serta mengatur kepemilikan dan penggunaan devisa untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar negeri; c. bahwa penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dengan risiko yang tetap terkendali, di tengah perkembangan pasar keuangan global dan domestik yang dinamis, sehingga tidak menganggu stabilitas perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan; d. bahwa penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam huruf c juga dimaksudkan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk akibat lalu lintas devisa, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang selaras dengan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kerangka pengelolaan LLD, pelaporan dan pemantauan, respon kebijakan, koordinasi, pengawasan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
20 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PBI_082024.pdf

Peraturan Bank Indonesia-pendukung kebijakan

2024

Peraturan Bank Indonesia NO. 8, Website Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 58A ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, tugas dan wewenang BSBI, organisasi BSBI, tata kerja BSBI dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
14 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan BI No. 21/1/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing

Download file:

PBI_072024.pdf

pendanaan-Makroprudensial

2024

Peraturan Bank Indonesia NO. 7, BN.2024 (20)/18 hlm

Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank

ABSTRAK:

a. bahwa utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing merupakan sumber pendanaan luar negeri bank jangka pendek yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan pembiayaan bank yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional; b. bahwa Bank Indonesia menetapkan instrumen kebijakan makroprudensial untuk mengelola pendanaan luar negeri jangka pendek bank tersebut dengan mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi, serta pendekatan berbasis risiko; c. bahwa instrumen kebijakan makroprudensial untuk mengelola pendanaan luar negeri jangka pendek bank perlu diimplementasikan melalui pengaturan batasan rasio pendanaan luar negeri bank; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, cakupan ULN Bank jangka pendek dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing jangka pendek, kewajiban RPLN, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan RPLN, evaluasi, pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
18 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BI No. 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing
Peraturan BI No. 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan BI No. 21/5/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
Peraturan BI No. 21/11/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Tukar Over-The-Counter
Peraturan BI No. 20/9/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah Di Pasar Uang
Peraturan BI No. 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank
Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang
Pasal 68 ayat (2) huruf b, Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, Pasal 68E, Pasal 68F, dan Pasal 68G dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter

Download file:

PBI_062024.pdf

Moneter

2024

Peraturan Bank Indonesia NO. 6, BN.2024 (17)/119 hlm

Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing, untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi; b. bahwa untuk mewujudkan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk, harga acuan (pricing), pelaku pasar, dan penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kerangka pengaturan, pengembangan dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing, produk pasar uang dan pasar valuta asing, harga acuan (pricing), pelaku PUVA, infrastruktur pasar keuangan, transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing, perizinan, data dan informasi, penerapan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan tata kelola, perlindungan konsumen, pengawasan, exit policy, koordinasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-theCounter 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57/BI) 9. Pasal 68 ayat (2) huruf b, Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, Pasal 68E, Pasal 68F, dan Pasal 68G dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Monetersebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
75 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bank Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT