PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 463 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016
Pendaftaran Merek

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011
Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.KU.02.02 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenkumham No. M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010
Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010
Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-01.AH.01.01 Tahun 2009
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010
Kode Etik Pegawai Imigrasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011
Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011
Pengeluaran Tahanan Demi Hukum

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2011
Daftar Yayasan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011
Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Mengubah :
  1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan