PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
Diubah dengan
  1. PMK No. 216/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
Mengubah
  1. PMK No. 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.011/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perpajakan
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.02/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Diubah dengan
  1. PMK No. 3/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Mengubah
  1. PMK No. 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.01/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Mencabut
  1. PMK No. 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verfikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBN
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 01/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 186/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan