Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.712 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012

APBN Sumber Daya Alam

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.08/2022
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 172/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tuna!
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.07/2018
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2017
Pembiayaan Ultra Mikro

Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.05/2015
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Badan Layanan Umum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.05/2016
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 195/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Mencabut :
  1. PMK No. 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2013
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

APBN Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Diubah dengan :
  1. PMK No. 194/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Mencabut :
  1. PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.03/2013
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Mengubah :
  1. PMK No. 18/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
  2. PMK No. 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.06/2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II
Mengubah :
  1. PMK No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus DIbayar
Mencabut :
  1. PMK No. 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
  2. PMK No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan