Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.648 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.02/2009

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PMK Nomor 108 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.01/2006

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 154/PMK.01/2018 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PM.01/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan

Download :
138_PMK.01_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.05/2020

Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
124_PMK.05_2020.pdf

Abstrak

LINGKUNGAN HIDUP – PENGELOLAAN DANA – TATA CARA

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 124/PMK.05/2020, BN.2020/NO.1005, jdih.kemenkeu.go.id : 23 hlm.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 41 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 167, TLN No. 3888); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); PP No. 35 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 67, TLN No. 4207) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 131, TLN No. 4776); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); PP No. 46 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 228, TLN No. 6134); PP No. 63 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 166, TLN No. 6385); Perpres RI No. 77 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 160); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 137/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1116)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendanaan secara berkesinambungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana, pemupukan dana, dan penyaluran dana. Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh BLU BPDLH. Diatur pula ketentuan mengenai rekening Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, penghimpunan dana, pemupukan dana, penyaluran dana, system informasi untuk penatausahaan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, pencatatan dan pelaporan atas transaksi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan ketentuan teknis lanjutan atas Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
-
Ketentuan teknis ketentuan teknis mengenai mekanisme: a. penerapan manajemen risiko; b. penunjukan Bank Kustodian/Trustee; c. penghimpunan dana; d. pemupukan dana; e. penyaluran dana dalam bentuk belanja dan pembiayaan; f. penyampaian laporan kepada Pemberi Hibah dan Donasi; g. penyampaian laporan oleh lembaga penyalur; dan/atau h. penyampaian laporan oleh Bank Kustodian/ Trustee. ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
23 halaman

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 251/PMK.01/2011

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Diubah dengan :

PMK No. 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
PMK No. 34/PMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Mengubah :

PMK No. 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Download :
PMK Nomor 251 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.011/2014

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 96 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.05/2013

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 150 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.011/2012

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-India Free Trade Area (AIFTA)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 221 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.011/2011

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2011

Perpajakan

Download :
PMK Nomor 22 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.07/2011

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012

APBN Perpajakan

Download :
PMK Nomor 203 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.03/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 238/PMK.03/2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Dan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Perpajakan Dalam Rangka Simplifikasi Regulasi

Download :
PMK Nomor 49 Tahun 2009.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT