PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2002
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 95 Tahun 2019
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Gorontalo Dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2016
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Daerah Tahap Iii

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
  2. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
  3. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
  4. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu.
  5. 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi
  6. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi Dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2011
Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2007
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Diubah dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2019
Batas Daerah Kabupaten Maybrat Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan